Edisi 10-08-2018
Jadi Jurkam, Kepala Daerah Dilarang Pakai Fasilitas Negara


JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperingatkan kepala daerah yang menjadi juru kampanye (jurkam) menaati segala peraturan pada Pemilu 2019.

Salah satunya larangan meng gunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Seperti diketahui, kepala daerah dimungkinkan men - jadi jurkam pada pemilu men - datang pada saat cuti ataupun libur. “Saya kira pandai-pan - dai lah (kepala daerah) me - nem patkan posisinya, pada saat dia kampanye ya meng - aju kan cuti. Sekarang saja kalau pilkada cuti. Seorang gubernur kalau mau men du - kung calon partainya dia cuti. Kalau kam panye, saya kira, (mestinya) cuti,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kemarin. Dia mengatakan keharus an cuti ini menghindari pe nyalah - gunaan fasilitas negara pada saat kampanye. Tjahjo pun mem peringatkan kepala da - erah yang berniat untuk men - jadi jurkam tidak menya lah - gunakan wewenang de ngan meng gunakan fasilitas yang di - berikan negara.

“Jangan meng - g unakan fasilitas negara, fasili - tas pemda, untuk kepentingan pasangan calon tertentu,” ungkapnya. Lebih lanjut politikus PDIP itu mengatakan kepala daerah memungkinkan menjadi jur - kam karena merupakan jabat - an politik. Hal ini berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN). “Kalau ASN netral, tapi kan gubernur itu, kepala da erah itu, mayoritas simpatisan atau anggota partai atau didu kung oleh partai,” katanya. Sebelumnya Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, kepala daerah merupakan kader partai politik. Artinya, besar ke mung - kinan untuk ditugas kan partai membantu peme nangan da - lam kontestasi pe milu men - datang.

“Mereka diusung oleh partainya. Tentu ketika me - me nangkan partai dalam se - buah kontes bisa ditugaskan partainya di daerah A, B, atau C,” katanya. Namun, karena posisinya sebagai kepala pemerintahan di daerah, ada hal-hal yang harus dipenuhi. Salah satunya pengajuan cuti untuk kampa - nye. “Izin cuti kampanye ini untuk gubernur kepada men - teri dalam negeri. Sementara untuk bupati/wali kota kepada gubernur,” ungkapnya. Dalam pengajuan cuti itu disyaratkan masing-masing kepala daerah melampirkan jadwal kampanye—baik wak - tu maupun lokasi kampanye.

“Kan nanti diawasi Bawaslu. Harus melampirkan jadwal dan lokasi. Izin cuti kampanye untuk hari kerja saja. Pada Sabtu dan Minggu tidak perlu izin,” ujarnya.

Dita angga