Edisi 10-08-2018
7.004 Izin Usaha Sudah Diterbitkan


JAKARTA–Operasional Online Single Submission (OSS) yang sudah berjalan selama sebulan sejak 9 Juli 2018 dinilai relatif cukup stabil. Hal ini terlihat dari izin usaha yang diterbitkan selama sebulan ini sebanyak 7.004.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono mengatakan, secara rata-rata, sistem OSS sudah digunakan secara penuh oleh pelaku usaha di atas 1.000 orang per hari. Sejak 9 Juli hingga 8 Agustus 2018, jumlah total registrasi sebanyak 30.505 register. Dari jumlah 30.505 register, yang sudah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) selama sebulan ini mencapai 12.290 dengan rata-rata per hari mencapai 534 pelaku usaha, termasuk Sabtu dan Minggu. ”Proses berikutnya mendapatkan izin usaha, dalam sebulan ini sudah mencapai 7.004 atau rata-rata per hari 304. Jadi rata-rata sudah cukup tinggi,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Susiwijono melanjutkan, berdasarkan profil pelaku usaha yang telah mengimplementasikan OSS untuk nonperseorangan termasuk korporasi, koperasi, dan firma sebanyak 73% atau 5.267 perusahaan. Sementara untuk perseorangan sekitar 25% atau 1.827 perusahaan. ”Sisanya 2% merupakan perwakilan asing di Indonesia yang melakukan perizinan berusaha,” ungkapnya. Dari skala usaha, pendaftaran OSS didominasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 67% dan non- UMKM 33%. ”Dari asal investornya 71% merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 29% penanaman modal asing (PMA),” imbuhnya.

Susiwijono memaparkan, dari segi sektor usaha, tiga sektor terbesar yang mengurus perizinan berusaha, yakni sektor perdagangan 3.410 izin usaha, sektor perindustrian 2.012 izin usaha, sektor pertanian 552 izin usaha. ”Jumlah izin usaha yang diterbitkan 8.613 jenis usaha. Sisanya tersebar ke sektor lain. Untuk izin komersial atau operasional yang ada di Kementerian dan Lembaga (K/L) atau sektor yang paling banyak berasal dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yaitu pertanian dan perdagangan,” paparnya. Menurut dia, sistem OSS masih membutuhkan perbaikan. Salah satu yang harus dibenahi adalah sistem di pemerintah daerah (Pemda) yang belum semua terkoneksi.

”Per 9 Juli, mulai dari layanan basis, izin usaha, sistem ini cu - kup besar. Lebih dari 600 entitas kita integrasikan ke sana karena itu strategi kami sambil melakukan layanan K/L daerah sekaligus menyempurnakan,” jelasnya. Tantangan lainnya, pemahaman stakeholder yang masih membutuhkan waktu mengubah mindset bisnis proses lama ke yang baru. ”Kebanyakan mereka yang datang bukan untuk mendaftar, mereka sudah daftar. Mereka bawa laptop sendiri ke sini. Cuma kebanyakan masih ada yang bi - ngung, makanya mereka datang ke layanan konsultasi,” tutur Susiwijono.

Selain itu, penyempurnaan KBLI masih terus dilakukan. Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, sistem OSS merupakan rezim baru yang memperkenalkan gaya baru pelayanan perizinan. Dengan menggunakan sistem itu, maka dapat mengurusi lintas PTSP sehingga sifatnya tanpa batas. ”Izinnya tidak banyak, tidak rumit, dan lebih cepat. Dengan sistem ini, perusa - haan hanya punya satu NIB yang berlaku dan dapat digunakan sebagai tanpa pengenal impor dan akses kepabeanan,” ungkapnya.

Oktiani endarwati

Berita Lainnya...