Edisi 10-08-2018
INSA Siap Terapkan Permendag 48/2018


JAKARTA – Pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) siap mendorong penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 48/2018 tentang Perubahan atas Permendag No 82/2017 tentang penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu.

Ketua Umum INSA Carme - lita Hartoto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan roadmap mengenai angkutan ekspor-impor sebagaimana diatur dalam Permendag itu. Salah satunya terkait kesiapan rute-rute angkut. “Untuk tahap awal kita sanggupi ke wilayah ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, danMalaysia,” ujar Carmelita di kantor INSA, Jakarta, kemarin. Selain menyiapkan ruterute terdekat, INSA juga meminta PPN BBM sebesar 10% dan solar 5% dihapus sebagaimana berlaku pada pelayaran untuk tiga komoditas angkutan batu bara, CPO, serta beras. “Kalau PPN BBM dihapus, tentu dampak positifnya biaya operasional menurun sehingga bisa lebih bersaing. Intinya, ada perlakuan yang sama seperti di negara lain. Kalau equal optimis kita bisa bersaing,” ujarnya.

Dari sisi rute, Carmelita menjelaskan, perlunya dilakukan identifikasi rute dan pelabuhan mana saja yang dituju. Dia beralasan rute dan pelabuhan tersebut juga berkaitan dengan pengeluaran biaya operasional kapal. “Kita identifikasi pelabuhannya mana dulu. Barang dan volumenya berapa, serta paling penting adalah ke mana kita kirim. Namun, ASEAN kita utamakan tahap awal, seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Selanjutnya menyusul Jepang dan China,” ujarnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya telah menyatakan akan merilis kembali peraturan yang terkait Permendag No 48. Peraturan ini tak jauh berbeda dari peraturan pendahulunya, yang intinya mengatur penundaan implementasi penggunaan angkutan laut dalam negeri mengang - kut komoditas ekspor-impor tertentu.

Ichsan amin