Edisi 08-09-2018
Satgas Investasi Temukan 10 Entitas Diduga Ilegal


JAKARTA – Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 10 entitas yang diduga menawarkan produk investasi atau melakukan kegiatan usaha secara ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.

Entitas tersebut adalah PT Investasi Asia Future, PT Reksa Visitindo Indonesia, PT Indotama Future, PT Recycle Tronic, dan MIA Fintech FX. Kelimanya melakukan kegiatan usaha pialang berjangka tanpa izin. Dua entitas lain, yaitu PT Berlian Internasional Teknologi dan PT Dobel Network Internasional (Saverion), menjual produk secara multi-level marketing (MLM) tanpa izin.

Sementara itu tiga entitas lainnya adalah PT Aurum Karya Indonesia yang menjual emas dengan sistem digital tanpa izin, Zain Tour and Travel yang melakukan usaha travel umrah tanpa izin, dan Undianwhats app 2018.blogspot/PT Whatsapp Indonesia yang melakukan penipuan dengan modus undian berhadiah.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan, penawaran investasi ilegal tersebut berbahaya bagi masyarakat dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

Dia menuturkan, ke-10 entitas terse but memanfaatkan kekurang pahaman sebagian masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan im bal hasil atau keuntungan yang tidak wajar.

“Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa entitas tersebut harus menghentikan ke giatannya,” ujar Tongam dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.

Dengan diumumkannya 10 entitas ilegal tersebut, jumlah entitas yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi dari Januari hingga September 2018 sebanyak 108 entitas. Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat selalu berhati- hati dalam menggunakan dananya dan jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntu ngan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan di terima.

Satgas juga menyampaikan bahwa ter dapat satu entitas yang telah mendapatkan izin usaha, yaitu PT Raja Walet Indonesia. Per usahaan Indonesia ini telah memperoleh izin untuk mela kukan kegiatan penjualan produk dengan sistem MLM.

Selanjutnya Satgas mengimbau masyarakat sebelum melakukan investasi agar memahami hal-hal sebagai berikut.

Pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Kedua , memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Dan ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media, penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dia mengimbau, apabila masyarakat menemukan tawaran perusahaan fintech pinjammeminjam (fintech peer to peer lending) ataupun penawaran investasi yang mencurigakan, ma syarakat dapat mela porkannya ke OJK.

Salah satu perusahaan investasi yang diduga illegal, yaitu PT Aurum Karya Indonesia, menawarkan investasi dalam jumlah kecil, yaitu berkisar Rp10.000-20.000 untuk membeli emas, tetapi tidak dalam bentuk emas fisik, melainkan emas digital.

“Artinya dengan Rp10.000 saya punya 0,001 gram yang pada saatnya naik bisa saya jual, kemudian bisa saya tambah. Jadi itu perdagangan dengan menggunakan emas bukan fisik. Padahal dalam perdagangan kan kalau kita beli emas, emas yang kita dapat. Ini bukan, tapi yang kita dapat akun-akun seperti itu di dalam emas digital ini,” ujar Tongam.

Menurut Tongam, berdasarkan diskusi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjang ka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dalam rapat Satgas Waspada Investasi, kegiatan beli emas dengan sistem digital tersebut harus mendapatkan izin dari Bappebti.

“Saat ini memang kita deteksi Aurum yang melakukan ke giatan seperti itu. Jadi menjual emas fisiknya tidak ada dan kita minta dihentikan,” ujar Tongam. Sementara itu Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro OJK Triyono menu tur kan, OJK juga mengarahkan agar inovasi keuangan digital di awasi dengan prinsip market conduct yang pelaksanaannya be kerja sama dengan asosiasi fintech yang diakui OJK.

Dalam pelaksanaan market conduct, OJK membuat pendekatan baru, yaitu principle based regulation dan activity based licensing, yang berarti OJK hanya membuat garis besar pengaturan saja, sementara terjemahan dari pengaturan ini akan dibuat oleh para pelaku industri.

“Kami menerapkan prinsip pro-inovasi melalui penerapan regulatory sandbox yang merupakan mekanisme pengujian oleh OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara,” tuturnya.

Dia menjelaskan, proses tersebut dilaksanakan paling lama satu tahun dan dapat di perpanjang selama enam bulan jika diperlukan. Hasil regulatory sand -box adalah status untuk di rekomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan.

“Peraturan ini juga mendorong terbentuknya ekosistem inovasi keuangan digital yang akan dipimpin oleh OJK bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk membangun ekosistem yang bersimbiosismutualis agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Melalui peraturan ini, OJK ber kepentingan untuk memberikan akses keuangan kepada para pelaku usaha UMKM melalui jalur inovasi keuangan digital sehingga bisa menghilangkan hambatan yang sering dimiliki pelakuusaha UMKM dalam bidang pendanaan dan pemasaran.

Menurut dia, platform digital memungkinkan untuk memberikan pinjaman ritel yang tidak beragunan dengan syarat yang sangat mudah seperti yang dilakukan dalam bisnis fintech peer to peer lending dan telah diatur OJK dalam POJK 77/2016.

Berdasarkan data OJK, per 25 Juli jumlah perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman fintech peer to peer lending di Indonesia sebanyak 63 perusahaan, terdiri atas 61 konvensional dan 2 syariah.

Ciri Fintech Ilegal

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menyebutkan, ada beberapa ciri perusahaan teknologi finansial (fintech ) yang melayani pinjam meminjam atau peer to peer lending ilegal. Salah satunya adalah menjanjikan kemudahan dalam memberikan pinjaman.

“Misalnya 15 menit pin ja man cair,” ujar Hendrikus. Menurut dia, di balik kemudahan layanan yang di tawarkan fintech tersebut, bia sa nya ter da pat jebakan yaitu no mor kontak nasabah selaku pengguna aplikasi akan disalin oleh fintech tersebut setelah pengguna mengunduh aplikasi di ponsel pintar.

“Dipastikan mereka akan salin semua nomor HP yang ada di smartphone. Kalau fintech yang legal sudah kami larang dan bisa kami cabut status izinnya,” kata Hendrikus.

Dengan disalinnya nomor kontak nasabah, lanjut Hendrikus, fintech tersebut dapat melakukanpraktik-praktikyang tidak berkenan seperti mempermalukan nasabah dengan menyebar informasi ke pada kontak-kontak yang telah disalin oleh fintech melalui ap likasi tersebut.

Selain itu fintech ilegal alias tak berizin biasanya menerapkan bunga yang sangat tinggi perharinya tanpa ada penjelasan detail mengenai struktur pinjaman itu sendiri.

“Bunganya bisa 2-3% per hari tanpa ada perincian yang jelas. Hindari fintech yang dengan mudah memberikan tawaran pinjaman namun tidak transparan dalam memberikan struktur pinjaman,” ujar Hendrikus.

ant/suwarny dammar/okezone