Edisi 12-09-2018
Pemprov DKI Percepat Izin OK OCE


JAKARTA –Pemprov DKI Jakarta berupaya mempercepat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) bagi pengusaha yang tergabung dalam program unggulan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE).

Sejauh ini sudah 45.183 pendaftar OK OCE melalui online. Untuk penerbitan IUMK di Jakarta saat ini berjumlah 1.161 izin. Dari ribuan IUMK tersebut, 608 di antaranya peng usaha OK OCE. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Edy Junaedi, banyak anggota OK OCE tidak langsung mengurus per izinan setelah men da pat kan pelatihan dan pendam pi ng an. Maka itu, PTSP akan me nerapkan strategi “jemput bola” ke anggota OK OCE agar segera mengurus perizinan. “Jadi begitu selesai pe la tihan, langsung didampingi untuk mengurus izin. Banyak dari mereka setelah ikut pendaftaran, pelatihan, mereka enggak lan jut ngurus izin,” ujar Edy kemarin.

Dalam percepatan izin usa ha OK OCE, instansinya bakal mengerahkan personel di se tiap kecamatan yang tengah melangsungkan pelatihan. Nan ti personel ini akan men dam pingi peserta OK OCE supa ya langsung mengurus izin. Edy menuturkan, ren dah nya kepengurusan izin peserta OK OCE setelah mendapatkan pe latihan bukan karena PTSP banyak menolak permohonan izin me reka. Menurutnya, ang gota OK OCE itu sendiri yang belum meng ajukan perizinan. Namun, dia juga mengakui ke mu dahan perizinan untuk peng usaha OK OCE belum ter sosialisasikan dengan baik. “Kami optimistis tar get 20.000 IUMK akan tercapai pada tahun ini,” ucapnya.

Perizinan merupakan langkah keempat dari tujuh tahapan OK OCE. Tahapan itu terdiri atas pendaftaran, pelatihan, pen dampingan, perizinan, p ema saran, pelaporan keuangan, serta permodalan. Ketua Perkumpulan Gerak an OK OCE (PGO) Faransyah Ja ya mengatakan, ter bitnya IUMK men jadi to lok ukur OK OCE dalam men cip takan wira usaha ba ru. Minimnya jum - lah peng usaha OK OCE yang menerima IUMK karena Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil baru diter bit kan pada Mei lalu. Pergub ter se but menjadi da - sar penerbitan IUMK bagi pengusaha OK OCE yang me miliki industri ru mahan.

“Setelah pergub itu keluar ada bulan puasa dan Lebaran. Pas habis Lebaran kita mulai do - rong. Singkat kata sih memang te lat saja ber pro ses nya. Jadi ba - ru mulai itu Agus tus,” ucapnya. Selain itu, terdapat peng usaha OK OCE yang membangun usa hanya di zona hijau atau berada di rumah susun lantai dua ke atas. Ini juga menjadi kendala dalam penerbitan IUMK sebab bertentangan de ngan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ren cana Detail Ta ta Ruang dan Peraturan Zonasi. Satu di antara solusinya de - ngan pemberian surat ke terangan usaha (SKU). SKU me rupakan modal untuk pengusaha OK OCE mendapatkan pinjaman modal dari Bank DKI sebesar Rp10 juta dengan bunga 7% setara Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Namun, SKU hanya di - ter bitkan untuk skala industri mikro dan kecil yang tidak meng hasilkan limbah. “Sejauh ini baru 150 peng - usaha OK OCE yang telah mendapat permodalan. Secara kon - sep enggak masalah, yang eng gak keluar izinnya saja. Kalau men jalan kan usahanya tetap bisa, tapi ini usahanya mikro ke cil, ya bu kan kelas berat. Misal nya usa ha ka tering bukan kate ring gede yang ada limbahnya. Kayak ma sak di dapur saja,” ucap Faransyah. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus berjanji akan mencoret anggaran OK OCE apabila dalam pembahasan Ran cangan APBD 2019 tidak dialokasikan untuk permodalan.

Dia menilai program OK OCE su lit terealisasi dan hanya mem bohongi masyarakat. Sebab, ba ru 608 peserta yang menda pat kan izin, padahal target per ta hun itu mendapatkan 40.000 pengusaha sehingga dalam lima ta hun terbentuk 200.000 peng usa ha baru dari program OK OCE. “Ketika saya membacakan pandangan umum fraksi, saya minta satu kecamatan dialokasikan Rp5 miliar untuk akses per modalan setelah mereka lulus dari pelatihan. Totalnya Rp220 miliar kemudian di jawab iya-iya, tapi enggak dijalanin,” katanya.

Bima setiyadi