Edisi 12-09-2018
Hakim Bebaskan 4 Pimpinan DPRD Sulbar


MAMUJU - Empat terdakwa kasus dugaan penyelewengan dana aspirasi APBD Sulawesi Barat (Sulbar) Rp360 miliar pada 2016 divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju, Senin (10/9).

Sidang yang dipimpin Beslin Sihombing dan didampingi dua hakim anggota, Andi Ada dan Irawan Ismail, menyatakan empat terdakwa tidak terbukti se cara sah melakukan tindak pi da - na korupsi APBD Sulbar. Empat terdakwa, yakni mantan pim pinan DPRD Sulbar Andi Mappangara, Hamzah Hapati Hasan, Harun, dan Munandar Wijaya. Sebelumnya para terdakwa dituntut tujuh tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan didenda Rp200 juta karena dianggap melanggar Pasal 12 i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem be ran - tasan Tindak Pidana Korupsi.

“Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan JPU dan diminta untuk melakukan pe mulihan nama baik terdakwa,” tegas Beslin. Putusan majelis hakim yang membebaskan terdakwa atas dakwaan korupsi disambut sukacita oleh keluarga dan para simpatisan terdakwa. “Saya kan bilang kami tidak pernah melakukan korupsi. Sesuai dengan fakta persidangan tidak ter bukti apa yang didakwakan. Mengenai putusan hakim yang mem bebaskan saya, tentu saya sangat bersyukur,” kata Andi Mappangara. Setelah divonis bebas, Andi di jadwalkan akan kembali beker ja sebagai anggota DPRD pada Rabu (12/9) hari ini.

“Saya akan kembali berkantor seperti biasa,” ungkapnya. Putusan majelis hakim cukup mengagetkan. Kepala Penerangan Hukum (Penkum) Ke jati Sulselbar Salahuddin mengatakan, putusan majelis hakim sangat mutlak dan tidak bisa dikomentari. Namun, menu rut mantan Kasipidsus Ke - jari Mamuju ini, JPU wajib mengajukan kasasi. Apalagi, ma jelis hakim memberikan wak tu tujuh hari untuk menyiapkan kasasi. “Wajib hukumnya JPU kasasi. Kewenang an hakim memutus mutlak dan tidak bisa dikomentari,” kata Salahuddin. Sebelumnya empat unsur pimpinan DPRD Sulbar ini dialih kan status penahanannya oleh majelis hakim dari sel rutan menjadi tahanan kota lantaran ada jaminan dari keluarga terdakwa.

Jaminannya berupa uang sebesar Rp800 juta. Setiap terdakwa menyetor ke pada pihak pengadilan masing-masing Rp200 juta. “Benar ada pengalihan pe nahan an dari sel tahanan rutan ke tahanan kota,” kata Kepala Seksi bidang Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Mamuju Cahyadi Sabri. Cahyadi juga membenarkan ada setoran kepada pihak pengadilan sebagai jaminan selama mereka di luar tahanan.”Iya ada jaminan Rp200 juta per orang total seluruhnya 800 juta,” tuturnya.

Penangguhan tersebut dimaksudkan untuk mem be ri - kan kesempatan ke pa da para ter - dakwa untuk me ra yakan Idul Fitri bersama keluarga. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar) sebelumnya me ne tap - kan empat tersangka kasus dugaan korupsi APBD Sul bar tahun 2016 pada 4 Okto ber 2017. Penetapan tersangka d il aku kan setelah penyidik me la - kukan pemeriksaan intensif terhadap para saksi yang antara lain para anggota DPRD Sulbar, pimpinan SKPD Pemprov Sulbar, pejabat pengadaan, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak terkait. Keempat tersangka diduga patut bertanggung jawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran.

Para tersangka menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan total nilai anggaran sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota DPRD se banyak 45 orang. Jum lah ter se but terealisasi pada 2016 sebesar Rp80 miliar untuk ke giat an sementara dan sisanya ter se bar di berbagai SKPD lain di Pro vin si Sulbar dan Kabupaten se-Sulbar. Para tersangka melanggar ketentuan UU No. 20/2001 tentang Pembahan atas UU No. 31/ 1999 tentang Pem berantasan Tindak Pidana Korupsi. Terutama Pasal 12 huruf (i) yang menyebutkan penyelengg ara negara yang ditugasi melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Perbuatan tersebut di la kukan oleh para tersangka dengan cara meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung. Se dang kan dana ke giatan dalam ke nyataannya digunakan secara tidak sesuai dengan per un tukannya, yaitu untuk ke pen tingan pribadi dan fee proyek yang diduga menimbulkan ke rugian keuangan negara,” kata Salahuddin.

Sri s syam/sindonews