Edisi 12-09-2018
Kisruh Caleg Mantan Koruptor


Jagat politik Tanah Air kembali kisruh setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan bakal caleg (bacaleg) mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Keputusan Bawaslu ini memantik kegaduhan lantaran menganulir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang melarang bekas korup tor menjadi caleg. Ihwal lolosnya caleg mantan koruptor berawal dari putusan Bawaslu daerah yang mengabul kan gugatan Syahrial Damapolii, bakal calon anggota DPD asal Sulawesi Utara; Abdullah Puteh, bakal calon anggota DPD Aceh; dan bacaleg DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok yang awalnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena berstatus eks narapidana korupsi.

Putusan Bawaslu daerah itu nyatanya “memprovokasi” bacaleg bekas koruptor lainnya melakukan gugatan serupa. Banyak pihak berharap Bawaslu RI menunda putusan Bawaslu daerah itu karena bertentangan dengan Peraturan KPU. Alih-alihmenunda, Bawaslu justru melegitimasi putusan kontroversial tersebut serta menuding Peraturan KPU mencederai demokrasi karena sewenang-wenang membatasi hak konstitusional warga negara.

Bawaslu berdalih, demokrasi sejatinya menyediakan ruang terbuka bagi setiap warga untuk ikut ber kompetisi dalam jabatan publik. KPU tak bisa melampaui hak konstitusional yang melekat pada dirinya yang sebatas penyelenggara pemilu, bukan menghambat hak politik orang lain. Hanya pengadilan yang berhak menetapkan dan mencabut hak politik sese orang. Perseteruan KPU dan Bawaslu seakan membuka memori “luka lama” soal kisruh se belum ditetapkannya laranga n eks koruptor menjadi caleg. Dua lembaga ini sejak awal memang terlihat saling menegasi berebut klaim paling sahih dalam membangun argumen.

Matahari Kembar

Laiknya matahari kembar, KPU dan Bawaslu telah ber saing keras sejak awal pem - bahas an caleg bekas narapidana korupsi digulirkan ke publik. Ide ke dua nya nyaris tak pernah ke temu. Padahal, secara substansial pe larangan caleg koruptor sebagai upaya menyaring calon pemim pin bersih. Hanya itulah upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk meminimalisasi kemun - cul an perilaku korup anggota dewan dengan mengurangi caleg bermasalah.

Secara regulasi, KPU punya otoritas membuat peraturan turunan pascaverifikasi adminis trasi semua caleg. Soal apakah tafsir turunan yang berupa Per aturan KPU sesuai atau tidak de ngan selera publik harus disikapi secara konstitu - sional. Bawaslu mestinya ber - sabar menunggu fatwa final Mahkamah Agung (MA) karena Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sedang digugat (judicial review) kalangan aktivis prodemokrasi. Bukan malah “bermain hakim sendiri” menerabas ketentuan yang jelas sah peruntukannya. Putusan Bawaslu jelas menjadi preseden buruk karena ada aturan yang sengaja ditabrak. Ada hak konstitusional yang bisa digunakan Bawaslu.

Sebagai anak kembar penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu sejatinya mampu bersinergi tanpa harus mengumbar aurat perbedaan ke publik. Tak elok rasanya jika penyelenggara pemilu malah sibuk bertengkar tak karuan. Regulasi mengatur tegas jika terdapat satu klausul perundangan yang tak sesuai, ada mekanisme hukum yang bisa digunakan, yakni meng ajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atau me diasi melalui Dewan Kehor mat an Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mencari jalan ke luar. Bangsa ini sudah lelah karena sering dipertontonkan pertikai an antarlembaga negara. Misal nya kisruh DPR versus KPK yang per debatannya tak produktif maupun pertikaian KPK de ngan Polri yang disimbolisasi dengan cicak dan buaya. Performa kinerja KPU dan B awaslu sejati nya se napas seirama dengan meredam segala konfrontasi politik berlebihan.

Titik Temu

Kata pepatah bijak, tak perlu menangisi susu yang sudah tumpahkarenatakadaguna nya. Tak perlu pula selalu me ngutuk kegelapan. Mulai lah nyalakan lilin dalam kegelapan. Perseteru an KPU dan Bawaslu mesti segera dicarikan titik temu nya. Tak perlu lama ter jebak dalam ego sektoral masing-masing lem baga. Apa lagi, caleg definitif akan segera diumumkan KPU yang pada fase selanjutnya memasuki tahapan kampanye pada akhir bulan ini. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencari titik temu kebuntuan politik dua lembaga penyelenggara pemilu.

Pertama, KPU dan Bawaslu segera me minta fatwa MA soal legalitas peraturan KPU yang melarang caleg bekas koruptor jadi caleg apakah sah sebagai acuan hukum pemilu. Di tengah upaya penantian fatwa itu, tentu saja segala manuver meloloskan caleg bekas koruptor harus dihentikan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya meredaka n tensi ketegangan dua pihak yang saling ekstrem. Saat ini MA me nunda judicial review terhadap PKPU karena pada saat ber sama an klausul larangan mantan napi korupsi jadi caleg juga tengah diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Publik menarasikan KPU dan Bawaslu sebagai dua sisi mata uang yang saling me leng - kapi, saling mendukung, dan saling melindungi dari ber bagai distorsi. Bukan malah “bersaing” seakan berebut menjadi pemain bintang yang ingin pentas monolog me nguasai pangung permainan sendirian. Butuhkedewasaantingkatdewa meredakan ego sektoral antar-lem baga. Jangan sampai publik apatis ikut pemilu akibat pertikaian yang tak kunjung selesai ini. Kedua, pendekatan elite dengan menegaskan kembali pentingnya pakta integritas mengusung caleg bersih. Baiknya KPU dan Bawaslu me lakukan pendekatan persuasif ke eliteelite partai untuk me narik caleg yang bermasalah.

Suka tak suka, elite partai adalah veto player penentu segala-galanya dalam proses seleksi pencalonan. Partai telah menanda tangani pakta integritas yang isinya sepakat untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi. Partai perlu diingatkan kembali soal komitmen ini. Sebab itulah, kehendak baik (political will) para elite partai menjadi salah satu harapan memutus mata rantai kisruh sengketa caleg koruptor. Robert Michel dalam Political Party (1984) menyebut elite partai sebagai aktor dominan dalam menentukan kebijakan politik internal partai. Ada hukum besi oligarkis yang bisa digunakan dalam rangka men cegah caleg bermasalah berlaga di pentas politik terhormat.

Dalam kon teks inilah, “tangan besi” elite parpol harus hadir nyata menyaring kader terbaik menjadi caleg. Dalam terminologi politik modern disebutkan bahwa calon anggota dewan layaknya seorang agen yang tugas utamanya menyampaikan kepenting an rakyat. Relasi keduanya bersifat mutualisme simbiosis yang saling membutuhkan. Sebab itu, penting kiranya bagi setiap partai untuk menyaring calon politisi parlemen yang berintegritas dengan rekam jejak bersih. Dalam pola relasi saling mem butuhkan, rakyat memiliki peran strategis sebagai pemberi hadiah (reward) dan hukuman (punishment) kepada calon anggota dewan tersebut.

Jika calon dewan memiliki rekam baik, bersih, dan berintegritas, kemungkinan besar rakyat akan memilihnya saat pemilu. Sebaliknya, jika calon dewan memiliki lembaran kelam masa lalu, rakyat cende rung ingin menghakimi de ngan tidak memilih mereka.

Adi Prayitno
Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Parameter Politik

Berita Lainnya...