Edisi 12-09-2018
Politisasi Isu Ekonomi Jelang Pilpres


DALAM beberapa pekan terakhir isu-isu ekonomi cukup ramaidiperbincangkanditengah masyarakat, mulai dari masalah utang luar negeri pemerintah, lapangan kerja, hingga semakin terperosoknya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Menjadi menarik karena isuisu krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut bertransformasi menjadi komoditas politik yang digunakan oleh kelompok kepen tingan untuk mendulang dukungan politik jelang pemilu. Sudah banyak pernyataan dari para elite maupun simpa tisan yang mencoba meman faatkan situasi perekonomian nasional dan menggulirkan opini-opini tersebut ke tengah masyarakat, mulai dari kekecewaan rakyat kecil akibat tekanan ekonomi, dan isu kemiskinan. Sebaliknya, pencapaian-pencapaian pemerintah pun diangkat ke permukaan untuk menandingi isu kemerosotan ekonomi.

Memang tidak bisa dimungkiri betapa menggiurkannya isu ekonomi untuk mendulang dukungan elektoral. Salah satunya tercermin dari sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Penge tahuan Indonesia (LIPI) mengenai isu yangmenjadiprioritasuta ma bagi masyarakat. Terung kap bahwa isu-isu terkait ekonomi dan kesejahteraan menempati prioritas tertinggi. Kita lalu bisa melihat lang - sung bagaimana isu ekonomi tersebut “dipolitisasi” oleh masing-masing kelompok di berbagai media. Mereka yang walaupun menggunakan data yang sama, namun narasinarasi yang dibangun berbeda antara satu dan yang lain.

Misalnya saja dari kubu oposisi yang mencoba memanfaatkan situasi ini dengan melakukan berbagai macam kritik kepada pemerintah, sedangkan pemerintah juga tidak kalah dengan membuat klarifikasi-klarifikasi dan memberi langkah-langkah taktis dan solutif untuk menye - lesai kan masalah tersebut. Medan pertempuran di sektor perbaikan ekonomi inilah yang akan memantik perdebatan yang sengit antara pemerintah dan oposisi pada hari-hari men - jelang pilpres. Tentu saja adu argumen soal ide dan gagasan merupakan hal yang baik dalam berdemokrasi, namun kebingungan-kebingungan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak dari banyaknya informasi yang antara satu sumber dan yang lain bertolak belakang menjadi masalah tersendiri.

Belum lagi jika kemudian isu ini digiring menuju hal yang negatif bahkan destruktif karena memang permasalahan ekono - mi, kebutuhan hidup, dan lainlain sangatlah dekat dengan ke - hidupan masyarakat sehingga mungkin saja isu-isu tersebut digiring secara emo sional dan diarahkan kepada ihwal yang negatif seperti hate speech dan bahkan isu SARA. Jika demikian, yang ada bukan adu argumentasi yang sehat, membangun, dan cerdas, melainkan kampanyekampanye nirsolusi, destruktif, dan me me cah belah. Dan, sudah sepa tut nya bagi kita, masyarakat, untuk lebih kritis dan cerdas agar mampu menimbang informasiinformasi tersebut.

Sebagai penutup, kita bisa pahami bahwa kritik, adu gagasan, pro, dan kontra seperti dipaparkan di atas menim bulkan dampak yang cukup besar di masyarakat, namun itulah demo krasi. Dan, dalam membangun demokrasi yang sehat, kritik, ide, dan solusi yang diutarakan haruslah cerdas dan bertujuan untuk membangun masyarakat, bukan sekadar “jualan” untuk menarik massa saat musim politik dan demi tujuan yang politis pula.

Ahmad Maraghi
Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Berita Lainnya...