Edisi 12-09-2018
Risiko Global Masih Berlanjut Tahun Depan


JAKARTA– Kondisi perekonomian global akibat kebijakan perdagangan di AS masih akan berlanjut hingga tahun depan.

Pada 2019, Indonesia masih akan dihadapkan lingkungan global disebabkan kenaikan bunga acuan, perang dagang, dan pertumbuhan ekonomi global yang mengalami revisi karena adanya down side risk.

”Dari sisi kebijakan pemerintah, karena kita lihat adanya situasi dinamika yang meningkat pada semester II, kebijakan fiskal pemerintah akan lebih mementingkan fungsi stabilitas dibandingkan distribusi atau alokasi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (10/9).

Pada tahun 2019, kata dia, asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar 5,3% ditopang konsumsi rumah tangga 5–5,1%, konsumsi pemerintah 5,4%, PMTB 7%, ekspor 6,3%, dan impor 7%.

”Pada semester II/2018, langkah- langkah kebijakan untuk mengurangi tekanan dengan pengendalian impor. Kami masih tidak mengubah meski pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% masih menghadapi down side risk,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan terus menjaga laju inflasi di level 3,5%. Asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp14.400 per USD dengan tetap mengamati dinamika global yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

Sri Mulyani menjelaskan, rata-rata posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sejak Januari hingga 7 September 2018 berada pada level Rp13.977 per USD. ”Sampai 7 September, rupiah secara nominal tercatat di Rp14.884 per USD.

Maka kalau dihitung rata-rata tahunan dari Januari sampai 7 September nilai tukar rupiah berada di Rp13.977 per USD. Ini adalah rata-rata selama delapan bulan plus tujuh hari,” ujarnya.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan, sejumlah gejolak eksternal akan mulai mereda tahun depan. Salah satunya karena bank sentral Amerika Serikat atau The Fed diprediksi hanya akan menaikkan suku bunga acuan hingga 2019.

”Intinya, pada 2019 kenaikan suku bunga Amerika sudah stop. Kalau kenaikan suku bunga Amerika sudah stop, tekanan dari sentimen negatif suku bunga Amerika pada 2019 mudah-mudahan sudah hilang,” ujarnya.

Selain itu, perang dagang antara Amerika dan China diharapkan mulai mereda tahun depan. Dengan begitu, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) akan berada di bawah 3%. ”Kami percaya CAD tahun 2019 bisa dijaga di bawah 3% dari PDB,” ungkapnya.

Mirza menuturkan, sejumlah langkah juga dilakukan pemerintah untuk mengendalikan laju impor seperti menunda proyek-proyek infrastruktur yang belum dimulai.

Selain itu, ada kebijakan pencampuran bahan bakar minyak dengan 20% kelapa sawit menjadi B20 untuk mengurangi impor minyak. ”Sekarang tinggal kita lihat realisasinya pada kuartal IV dan tahun depan,” katanya.

Krisis Ekonomi 2030 Perlu Diantisipasi

Pemerintah perlu mengantisipasi risiko krisis ekonomi yang dikhawatirkan terjadi pada tahun 2030, hal ini harus dilengkapi dengan peningkatan kecakapan finansial dan perbaikan defisit transaksi berjalan.

Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonomi PT Bahana TCW Investment Management (BTIM) Budi Hikmat mengatakan nilai tukar rupiah tengah menghadapi cobaan berat.

Krisis mata uang lira Turki, Argentina, Brasil, dan Afrika Selatan memberikan sentimen negatif di tengah dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat karena ekonomi AS tumbuh tinggi.

Di sisi lain, Indonesia juga mengalami defisit neraca berjalan dampak dari tingginya impor yang tidak bisa diimbangi dengan kenaikan ekspor. Hal ini memunculkan lagi isu Indonesia sebagai bagian dari fragile five, negara rentan jatuh ke dalam krisis bersama dengan Turki, Brasil, India, dan Afrika Selatan.

Menurut Budi, defisit transaksi berjalan dan penguatan dolar yang signifikan merupakan dua prakondisi fundamental yang melandasi krisis moneter 1998. Dia meyakini perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi saat ini tidak mengarah ke krisis ekonomi destruktif atau krisis moneter 1997-1998.

”Krisis moneter 1997-1998 bermula dari krisis mata uang, di mana rupiah melemah secara tajam dan menjalar jadi krisis perbankan. Lumpuhnya fungsi intermediasi keuangan, tak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, tapi memicu kehancuran aset keuangan yang menjadi penopang kemakmuran bangsa,” kata Budi kepada sejumlah media di Jakarta belum lama ini.

Menurutnya, krisis nilai tukar rupiah saat itu dilandasi rupiah overvalued yang dipertahankan melalui sistem nilai tukar tetap (fix exchange rate) atau dikendalikan pemerintah dan tidak sejalan dengan tren penguatan dolar AS.

Hal ini memicu aksi sektor korporasi dan perbankan untuk mengakumulasi utang luar negeri. ”Saat itu, Indonesia belum ada tata kelola utang negara khususnya luar negeri dan penguatan sistem administrasi untuk pemungutan pajak,” katanya.

Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward Lubis mengapresiasi berbagai langkah pemerintah untuk menstabilkan rupiah agar momentum pertumbuhan ekonomi terus berlanjut.

”Langkah yang cepat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi suatu krusial untuk mencegah risiko krisis pada tahun 2030, di mana ada ketakutan risiko krisis akibat ‘growing old before growing rich’ pada tahun 2030 sesuai Laporan Bank Dunia tahun 2014,” ujar Edward.

Menurutnya, upaya pemerintah harus dilengkapi dengan peningkatan kecakapan finansial yang menjadi semacam sufficient condition agar Indonesia memiliki kecukupan pembiayaan di masa mendatang.

oktiani endarwati/ heru febrianto