Edisi 12-09-2018
Penerimaan Negara Tumbuh 18,4%


JAKARTA–Penerimaan negara hingga 31 Agustus 2018 tercatat Rp1.152,7 triliun atau tumbuh 18,4% secara year-on-year (yoy).

Angka ini meningkat cukup tinggi dan konsisten di tengah situasi ekonomi global yang dinamis. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati me ngatakan, realisasi penerimaan negara telah mencapai 60,8% dari target yang dipatok dalam APBN 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun.

Sementara penerimaan negara dari perpajakan tumbuh sebesar 16,5% yoy. “Ini pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan tahun lalu di mana tax growth kita untuk posisi Agustus hanya tumbuh 9,5%.

Sekarang kita tumbuh 16,5%,” ujarnya saat membahas asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 bersama Komisi XI DPR, Bappenas, Bank Indonesia (BI) di Gedung DPR RI, Senin (10/9). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami per baikan dipengaruhi oleh harga komoditas yang terus mem baik.

Hingga 31 Agustus 2018, PNBP tumbuh 24,3% naik dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 20,2%. Dari sisi realisasi belanja ne gara hingga akhir Agustus 2018 tumbuh 8,8% yoy. Pertumbuhan belanja negara ini lebih tinggi dari periode sama tahun lalu sebesar 5,6% secara yoy.

Adapun ke s eimbangan primer atau pri mary balance pada Agustus 2018 tercatat sur plus Rp11,5 triliun, lebih tinggi dari periode sama tahun lalu yang defisit Rp84 triliun. Sri Mulyani menuturkan, defisit APBN 2018 hingga Agustus 2018 mencapai Rp150 triliun, lebih rendah di bandingkan periode sama ta hun lalu yang se besar Rp220 triliun.

“Itu perbaikannya jauh sangat nyata. Kami akan tetap menjaga fiskal secara hati-hati karena kita membutuhkan APBN untuk men jaga perekonomian baik stabilisasi maupun alokasi dan distribusi,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS akan berdampak pada pendapatan negara naik Rp4,7 triliun. Sementara setiap pelemahan Rp100 per dolar AS akan meningkatkan belanja negara ju ga naik Rp3,1 triliun.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan, dalam mengelola APBN, pemerintah ti dak mengelola untung dan rugi. Dalam APBN 2018, asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp13.400 per dolar AS. Adapun nilai tukar rupiah bergerak dari posisi Rp13.542 per dolar AS pada 2 Januari 2018 ke posisi 14.835 per dolar AS pada Senin 10 September 2018.

Hal itu berdasarkan patokan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor). “Kami mengelola ekonomi Indonesia menggunakan instrumen APBN. Jadi, kalau APBN sehat, maka kami bisa menggunakan lebih banyak instrumen itu untuk menjaga ekonomi lebih baik lagi,” katanya.

Terpisah, pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menga takan, dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap penerimaan negara secara umum ada kenaikan, khususnya penerimaan pajak penghasilan minyak dan gas (PPh migas) dan PNBP yang disumbang oleh batu bara dan minerba lainnya.

“Namun, dari sisi penerimaan pajak PPh badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perkirakan akan ada tekanan seiring korporasi menunda ekspansinya dan konsumsi rumah tangga stagnan di 5% sehingga penerimaan pajak berpotensi mengalami shortfall,” ujarnya.

oktiani endarwati