Edisi 19-09-2018
Subsidi Sambungan Listrik Rp1,21 Triliun


JAKARTA –Pemerintah bersama DPR menyepakati tambahan subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp1,21 triliun untuk pemasangan sambungan listrik.

Subsidi tersebut akan dige - lon torkan untuk masyarakat yang tidak mampu memasang sambungan listrik. “Kami sudah sepakati sub - sidi untuk 2,4 juta keluarga yang be lum mendapatkan ak - ses listrik.

Rata-rata per keluarga akan mendapatkan Rp500.000 dan kami sudah bi - carakan de ngan Kementerian Keuangan dan PLN,” ujar Men - teri Energi dan Sumber Daya Mineral Igna sius Jonan di Ja - karta, kemarin.

Berdasarkan RAPBN 2019 alokasi anggaran subsidi listrik sebelumnya sebesar Rp56,46 tri liun hanya untuk menyub - sidi golongan pelanggan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA yang tidak mampu.

Namun, pemerintah kemudian meng aju kan kembali tam - bahan sub sidi pe nyambungan listrik untuk masyarakat tidak mampu golong an pelanggan 450 VA se besar Rp1,21 triliun se hingga total ang garan sub - sidi listrik RAPBN 2019 sebe - sar Rp57,67 triliun.

Mengacu data Ke menteri - an ESDM, sejak awal tahun hing ga Agustus 2018 subsidi lis trik su dah mencapai Rp28,95 triliun. Sampai akhir tahun diperkirakan subsidi listrik mencapai Rp59,99 triliun.

Menurut Jo nan, rumah tangga yang akan mendapat subsidi penyam bungan listrik bukan hanya di wilayah terpencil yang belum mendapatkan jaringan listrik, tetapi juga termasuk di wilayah yang sudah ada jaring - an listrik nya.

“Diketahui di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada calon pelanggan baru tidak mampu menyambung daya, bu kan tidak mampu bayar bu - lan an. Ini bukan di tempat ja - uh-ja uh, di DKI ada 30.000 sam pai 35.000 tidak mampu me nyam bung listrik,” kata Jonan.

Dengan tambahan subsidi pemasangan sambungan lis - trik itu, kata dia, harapannya ra sio elektrifikasi listrik bisa me ning kat. Saat ini rasio elek - trifikasi sudah 97,13% atau melampaui target tahun ini sebesar 97,5%.

Adapun sampai akhir 2019 diperkirakan rasio elektrifikasi bisa mencapai 99,9%. “Kese pa - kat an subsidi dengan komisi VII DPR akan diajukan dan di - bahas kembali di badan ang - gar an,” ujar Jonan.

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, kesepakatan itu telah disetujui dalam rapat membahas asumsi makro RAPBN 2019 di sektor energi antara pemerintah de - ngan Komisi VII DPR di Ge - dung DPR pada Senin (17/9) malam.

Kesepakatan alokasi sub si - di ini merupakan pertama kali - nya disepakati antara peme rin - tah dengan DPR. Pasalnya, se - la ma ini subsidi yang disepa - kati ha nya tarif listrik. Adapun subsidi pasang baru listrik 450 VA di patok Rp1,21 triliun.

“Ini meru pakan subsidi baru yang di sepa kati bersama pemerin - tah,” kata dia. Dia menjelaskan, pening - kat an subsidi listrik tersebut juga dipengaruhi berubahnya asumsi sejumlah parameter sa - lah satunya asumsi harga mi - nyak Indonesia (Indonesian crude price /ICP).

Asumsi ICP da lam RAPBN 2019 disepakati se besar USD70 per barel atau me ningkat dari tahun ini yang di tetapkan sebesar USD48 per barel. Tidak hanya itu, peme rin - tah dan DPR juga menyepakati sub sidi solar naik dari Rp500 per li ter pada APBN 2018 men - jadi Rp2.000 per liter.

Adapun un tuk volume BBM bersubsidi, yak ni solar disepakati seba - nyak 14,5 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut turun dari kuota tahun ini yang ditetap - kan sebesar 15,62 juta KL.

Sedangkan volu me minyak tanah disepakati se banyak 0,61 juta KL Sementara vo lume elpiji ukuran 3 kg ber subsidi disepa - kati sebesar 6,978 juta ton naik dari tahun ini yang ditetapkan sebesar 6,450 juta ton.

Selain subsidi, rapat kerja ter sebut juga menyepakati lifting migas tahun depan dipatok se besar 2.025 juta barel setara mi nyak per hari (barrel of oil equ i valent per day /BOEPD).

Da lam APBN 2018 target lift - ing migas hanya sebesar 2 juta BOEPD. Rincian lifting migas tersebut terdiri dari produksi mi - nyak bumi ditetapkan sebesar 775.000 barel per hari. Target ter sebut lebih rendah diban - dingkan tahun ini yang ditar - get kan mencapai 800.000 bph.

Sementara lifting gas bumi ditargetkan naik tahun depan menjadi 1.250 juta BOEPD dari ta hun ini yang hanya sebesar 1.200 juta BOEPD. Tak ber - henti di situ, pemerintah ber - sama DPR juga menyepakati peng gan tian biaya operasi mi - gas atau cost recovery tahun de - pan se besar USD8-10 miliar.

“Ini le bih rendah dari APPBN 2018 yang ditetapkan USD 10,39 mi liar. Angka tersebut juga lebih rendah dari usulan pemerintah sebesar USD10- 11 miliar,” kata dia. Anggota Komisi VII DPR Mercy Chriesty Barends me - min ta pemerintah berupaya men capai target yang telah di - sepakati.

Menurut dia, meskipun naik dari asumsi awal target lifting minyak tahun depan ma sih di bawah target lifting 2018 mencapai 800.000 bph. “Ka mi menerima baik ketetapan ini. Angka lifting sudah baik dan harus ada upaya yang ke - ras,” kata dia.

nanangwijayanto