Edisi 22-09-2018
Politisi Malaysia Tak Boleh Jadi Dubes


PUTRAJAYA –Pemerintah Malaysia menerapkan aturan baru pengangkatan duta besar (dubes).

Posisi dubes dan komisaris tinggi tidak boleh diisi kalangan politisi. Keputusan mengejutkan ini dikeluarkan dengan salah satu tujuan meminimalkan praktik korupsi di negeri jiran tersebut.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan kebijakan baru itu seusai bertemu dengan Komite Kabinet Khusus Bidang Antikorupsi. Bahkan seluruh dubes dan komisaris tinggi yang kini memiliki latar belakang politik juga akan dipulangkan ke Malaysia.

Posisi mereka akan digantikan pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah lama meng abdi di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Malaysia. “Kami tidak akan membiarkan itu (dubes dari politisi) terjadi lagi,” kata Ma hathir seperti dikutip channel newsasia.com.

Tapi Kepala Partai Aksi Demokrat Tan Kok Wai yang kini menjabat sebagai utusan khusus Malaysia di China tidak akan dicabut dari jabatannya. Sebab, menurut Mahathir, peranannya tidak sama dengan dubes dan sulit digantikan. Apalagi kantornya berada di Malaysia dan hanya pergi ke China jika ada kepentingan khusus.

Mahathir menambahkan, Malaysia juga akan menyusun rancangan undang-undang baru untuk meningkatkan proses promosi bagi manajer senior dan transparansi. Meski promosi itu ditentukan menteri, pengangkatannya tidak boleh subjektif. “Keputusannya tidak didasarkan pada suka atau tidak suka,” katanya.

Malaysia akan menjadi salah satu negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Sebelum nya banyak posisi dubes Ma lay sia yang diisi politisi, terutama dari partai koalisi. Dubes Malaysia untuk Indonesia Zahrain Mohamed Hashim misalnya merupakan man tan anggota parlemen yang merupakan ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR).

Staf work.chrone.com Fraser Sherman mengatakan, posisi dubes dapat dicapai dengan dua cara, yakni cara cepat dan cara lambat. Cara cepat meliputi hubungan yang baik dengan presiden dan ikut mendukung visi misinya. Dubes merupakan kaki tangan presiden di luar negeri.

Tidak ada dubes yang lolos tanpa nominasi presiden dan di setujui pejabat tinggi departemen terkait. Namun sebagian besar dubes mencapai posisi itu se telah memiliki banyak pengalaman, kemampuan mumpuni, berpengetahuan luas, dan bekerja lama di Kemlu.

“Cara instan yang menjadikan kandidat tak perlu menunggu bertahun-tahun untuk meniti karier yang tinggi didunia diplomatik. Memberikan donasi besar selama kampanye presiden merupakan cara pin tas paling klasik.

Dubes dari kalangan politisi juga biasanya ditempatkan di negara seperti Eropa atau Jepang,” kata Sherman. Politisi perempuan Amerika Serikat (AS) Nikki Haley yang juga merupakan anggota senior di Partai Republik ditunjuk menjadi dubes AS untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kendati tidak memiliki pengalaman mumpuni untuk urusan luar negeri.

Nikki lebih dikenal sebagai ahli di bidang buruh dan perdagangan. Pemilihan diplomat senior dari kalangan politisi yang tidak memiliki pengalaman diplomatik bukanlah hal baru ken dati tidak semuanya. Faktanya, hal itu menjadi norma yang diterima secara umum.

Seperti dilansir washingtonpost.com, selama beberapa dekade lalu, sekitar 30% dubes AS berasal dari kalangan politisi. Meski banyak politisi di tunjuk menjadi dubes berdasarkan kedekatan dengan negara yang dituju, tidak ada yang membantah pemberian gelar tersebut juga diserahkan kepada pendonor.

Mantan Presiden AS Richard M Nixon pernah mengatakan pada 1971 siapa pun yang ingin menjadi dubes harus membayar USD250.000. Mantan Presiden AS Barack Obama juga pernah menunjuk pebisnis hotel George Tsunis yang juga pendonor selama kampanye menjadi dubes AS untuk Norwegia pada 2014.

Tsu nis tidak banyak tahu tentang Norwegia dan menunggu keputusan Senat. Tsunis gagal menjadi dubes, tapi nomine politisi lainnya lolos. Sebagian nomine memberikan hasil positif. Investor bank Felix Rohatyn, Dubes AS untuk Prancis, selama era pemerintahan Bill Clinton pada 1997 juga sukses mempererat hubungan kedua negara.

“Dia mung kin lebih banyak mengenal orang Paris ketimbang orang New York,” kata Henry Barkey, mantan pejabat Kemlu. Namun mayoritas nomine dubes dari kalangan politisi dan pendonor selalu ditugaskan di negara maju dan damai seperti Eropa.

Sebaliknya diplomat yang merangkak naik dari nol biasanya ditugaskan di Asia Tengah atau Afrika. Inggris dan Kanada juga memiliki kebijakan serupa meski ekste sinya lebih rendah. Posisi dubes untuk Uni Eropa, AS, dan PBB menjadi posisi yang paling banyak diperebutkan di Inggris.

Selain selalu menghadiri pertemuan ting kat tinggi, gajinya mencapai 184.999 poundsterling per tahun (Rp3,6 miliar, kurs 19.406 per poundsterling). Namun, di Inggris, mayoritas dubes murni berasal dari sipil. “Sistem AS dan Inggris memang berbeda.

Di AS, banyak dubes ditunjuk karena menjadi pendonor atau orang yang mem bantu presiden memenangi pemilu. Itu merupakan pemandangan yang normal di AS, tapi di Inggris tidak de mi kian,” kata Sir Christopher Meyer, Dubes Inggris untuk AS 1997- 2003, seperti dilansir bbc.com.

Bagaimana dengan Indonesia? Praktik politisi menjadi dubes demikian juga banyak terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia sering menunjuk politisi menjadi dubes.

muh shamil