Edisi 22-09-2018
Vonis Hakim Diminta Berdasarkan Bukti


JAKARTA – Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004, Senin (24/ - 9), akan menghadapi vonis hakim setelah menjalani proses persidangan sejak 14 Mei.

Perbuatan mela wan hu kum yang didakwakan kepadanya adalah mem beri kan surat keterangan lunas (dalam rangka penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia-BLBI) yang memperkaya orang lain dan korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara.

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntutnya 15 tahun penjara dan subsider Rp1 miliar. Pengacara terkemuka Otto Hasibuan menilai apa yang dilakukan KPK memerkarakan SAT sangat tidak adil dan tidak boleh terjadi.

Dia menunjuk pada Inpres No 8/2002 yang sampai sekarang masih berlaku tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur BLBI yang menyelesaikan kew jibannya. Selain itu, ada UU dan dua Ketetapan MPR serta pernyataan resmi pemerintah ke pada DPR yang semuanya menegaskan bahwa pihak yang telah menyelesaikan kewajibannya tidak akan di proses hukum.

“Saya juga meminta hakim un tuk tidak menafikan laporan hasil pemeriksaan BPK pada 2002 dan 2006,” katanya, di Jakarta, kemarin. Guru besar hukum pidana Uni versitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir juga mengatakan, persoalan pokok harus diluruskan terlebih dahulu.

Surat Keterangan Lunas (SKL) tersebut tidaklah berdiri sendiri, bukan merupakan keputusan Syafruddin seorang, melainkan rangkaian keputusan yang dia mbil oleh peja batpe jabat sebelumnya baik dalam forum rapat kabinet maupun Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). P

okok perkara yang di permasalahkan itu pada dasarnya ber sifat perdata, yakni berkaitan dengan perjanjian Master of Settle ment and Acquisition Agree ment (MSAA) antara debitor Sjamsul Nur sa lim dan pemerintah, bukan pidana.

“Jadi jika ingin menyelesaikan soal SKL BLBI ini ya, kembali pada masalah keperdataan Sjam sul Nursalim. Jika pemerintah tak mau dirugikan, cabut saja SKL, lalu yang bersangkutan diwajibkan membayar utangnya kepada negara,” tam bahnya.

binti mufarida