Edisi 30-09-2018
Menteri Jadi Jurkam Rentan Konflik


JAKARTA - Banyak menteri yang menjadi juru kampanye (jurkam) dinilai rentan terjadi konflik kepentingan.

Untuk menghindari hal tersebut, Ombudsman RI tidak saja mengusulkan untuk cuti, tapi harus nonaktif. Ombudsman menilai dengan menjadi jurkam, dikhawatirkan akan ada penggunaan fasilitas negara dalam rangka pemenangan.

“Kami sudah mengingatkan bahwa itu bisa terjadi konflik kepentingan. Misalnya turun ke bawah menggunakan fasilitas negara. Tapi, sepertinya tetap dilakukan dengan meng andalkan aturanaturan.

Padahal, sebagai menteri tidak cukup dengan itu, tapi juga persoalan etika,” tandas Komisioner Ombudsman Alamsyah Siregar di Jakarta kemarin. Dia sebenarnya berharap para menteri tidak hanya melihat UU Pemilu sebagai rujukan, juga perlu melihat UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik.

“Saya yakin, program prioritas tetap berjalan karena sudah diagendakan sebelumnya. Akan tetapi lebih baik jika menteri fokus untuk menggenjot agar program pemerintah berjalan maksimal,” ungkapnya.

Alamsyah menyebut sebenarnya tanpa perlu masuk dalam tim kampanye pasang an calon, para menteri bisa menjadi jurkam dengan baik. Caranya dengan bekerja semaksimal mungkin. “Kalau sudah punya prestasi kerja selama empat tahun ini, tentu akan diperhitungkan masyarakat.

Ini malah kampanye dengan lebih efektif,” ujarnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sudah menda patkan info bahwa dirinya masuk sebagai jurkam bagi pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo dan calon wakil presiden (cawapres) Ma’ruf Amin.

Dia menilai hal ini bukan sesuatu yang menge jutkan baginya. “Bagi saya bukan kejutan karena saya pernah sebagai jurkam dan ketua tim sukses capres Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla,” katanya. Tjahjo menjamin hal tersebut tidak akan memengaruhinya dalam bekerja sebagai menteri.

Dia bahkan mempersilakan kepada Ba dan Pengawas Pemilu (Ba was lu) untuk mengawasinya. “Saya bisa memilah saat tugas se bagai jurkam dan sebagai men dagri. Bawaslu, media, dan masyarakat pasti ikut meng awasi tugas saya,” ucapnya.

Dia juga menjamin bahwa saat menjadi jurkam tidak akan menggunakan fasilitas negara. Termasuk akan mengajukan cuti sebelum turun berkampanye. “Saya jamin, saat tugas kampanye tidak membawa atribut, fasilitas, dan protokol sebagai mendagri.

Termasuk membawa staf Kemendagri. Dan, sebelumnya saya mengajukan cuti resmi,” kata politikus PDI Perjuangan itu. Setidaknya terdapat 15 menteri yang menjadi jurkam untuk paslon nomor dua tersebut.

Selain Tjahjo, terdapat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, dan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

Lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah AA Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

dita angga