Edisi 08-10-2018
MA dan KY Diminta Ikut Mengawasi


JAKARTA –Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Joni bakal memimpin pra-peradilan kedua kalinya yang di ajukan Gunawan Jusuf terhadap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit p piddeksus) Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Se latan (PN Jaksel), hari ini.

Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) pun diminta ikut me ngawasi jal annya persidangan. Peneliti Masyarakat Peman tau Peradilan Indonesia Fa kul tas Hukum Universitas In do nesia (Mappi FHUI) Dio Ashar mengingatkan, KY dan MA su dah seharusnya mengawasi per sidangan, bukan hanya me man tau. Persidangan itu me ru pakan pengajuan gugatan praperadilan kedua. Menurut Dio, memang tidak ada aturan batas peng ajuan gu gatan praperadilan. Jika me mang cabut pasang gugatan pra peradilan ini diindikasikan karena ingin pilih-pilih hakim, Dio khawatir akan ada konflik kepentingan dalam persi da - ngan nantinya.

Sebenarnya, katanya, jika in di kasi ini benar adanya, ma - ka bisa mengadukan hal ini lang sung pada Ketua Peng - adilan Negeri (KPN) Jaksel dan tidak perlu ke MA. Sebab dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP sudah di je laskan bahwa KPN-lah yang me nunjuk hakim tung - gal. “Kalau sebelumnya pernah me nyi dang kan pelapor se - hing ga di ang gap rentan kon - flik ke pen tingan, sebenarnya KPN bisa mempertimbangkan untuk mengganti hakim itu,” kata Dio di Jakarta, kemarin. Dio berharap MA dan KY bisa pasang mata mengawasi ha kim tunggal Joni sehingga ti dak melanggar kode etik ha - kim. Pada sidang praperadilan ter akhir karena permohonan Gu nawan Jusuf dicabut, Ko - mi si Yudisial pun menurunkan tim nya mengawasi jalannya si - dang.

Dalam sidang pada Senin (24/9) itu, terlihat dua orang utus an KY datang dan mere - kam jalan nya persidangan de - ngan ka me ra video. Diketahui, setelah men ca - but gugatan praperadilan per - tama pada 24 September 2018, Gunawan kembali meng aju - kan permohonan praperadilan ter ha dap penyidikan Diti piddek sus Bareskrim Mabes Polri ke PN Jaksel. Gugatan itu ter - catat de ngan nomor: 115/ Pid.Pra/ 2018/ PN.Jkt.Sel ter - tang gal 24 September 2018 di hari yang sama. Pemohon praperadilan itu mempersoalkan Surat Peri n - tah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/547/IX/ 2016/Dittipideksus ter tanggal 1 September 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 33/ I/2018/ Dittipideksus ter - tang gal 4 Ja nuari 2018.

Selain itu, pemohon juga memper masa lahkan Surat Perintah Dimu - lainya Penyidikan Nomor: B/ 172/XII/Dit tipideksus ter tanggal 1 Desember 2016. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional(Kompolnas) memastikan akan turut me mantau proses peradilan ter se but. Komisioner Kompolnas Andre Poeloengan menilai, polisi masih punya kewenangan menyelidiki kasus bernuansa pencucian uang itu. Menurut dia, selama belum ada kepu tus an praperadilan, po - lisi masih ber hak melakukan penyelidikan. “Kalau belum ada kepu tu s - an praperadilannya, maka hal ter sebut masih kewenangan po lisi. Dalam arti, jika peng adilan me mang belum meme rin - tah kan untuk meng hen ti kan penye li dik an, maka itu ke wa - jiban polisi untuk me nun tas - kan,” kata An drea di Jakarta.

Sebaliknya, jika polisi tidak me lakukan penyelidikan, pi - hak nya justru akan memper tanyakan. Kompolnas bakal ber - gerak memeriksa polisi jika meng hentikan penyelidikan. “Jika tidak, malah polisi yang kita periksa kenapa dihen ti - kan,” ujarnya. KomisionerKompolnaslain - nya, Poengky Indarti menga takan, proses penghentian pe - nyelidikan atau penyidikan ka - sus Gunawan Jusuf bisa di la - kukan bila polisi tak memiliki alat bukti yang cukup atau di - hen tikan demi hukum.

“Penghentian penyidikan dilakukan jika tidak cukup bukti, bukan perkara pidana, atau dihen ti - kan demi hukum, seba gai mana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Kalau ada pra per adilan, tidak akan menghentikan proses li dik sidik,” ujarnya.

M yamin