Edisi 08-10-2018
Mengawal Rupiah


Bola liar terus bergulir akibat intervensi The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat) yang kembali menaikkan tingkat suku bunganya.

Kebijakan tersebut turut membuat nilai rupiah kita melemah dan tak berdaya dalam beberapa hari terakhir. Rupa-rupanya sektor keuangan kita masih sangat reaktif terhadap isu-isu eksternal. Kendati sudah dianggap cu kup lumrah sebagai konse kuen - si logis ketika kita memasuki pasar keuangan global, namun kita perlu mengontrol kerentanan tersebut, jangan sampai merembet pada stabilitas perekonomian nasional. Sebagai variabel utama dalam melihat kinerja fundamental ekonomi makro, kurs rupiah perlu kita kawal secara hati-hati dikarenakan dampaknya pada aspek per eko nomi an lainnya.

Untuk itu, kita perlu berjuang bersama pemerintah, pe - laku usaha, masyarakat, dan para wakil rakyat untuk membangun ke kuatan bersama demi kebaikan dan penguatan perekonomian na - sional. Secara teoretis, kita bisa mem perbaiki situasi yang ada de ngan meningkatkan per min - ta an ter ha dap rupiah. Caranya bisa melalui pe ning katan eks - por dan perluas an investasi asing. Hal yang bia sa dilakukan se perti utang luar negeri atau mengelola dengan baik remiten para tenaga kerja Indonesia di luar negeri tentu bisa menjadi bermanfaat. Lang kah ini se per ti dilakukan oleh Pemerintah Filipina yang mam pu meman - faat kan remi ten te na ga kerja - nya di luar ne geri un tuk mengisi cadangan devisa da lam negerinya.

Garis besar nya adalah ba - gaimana caranya agar jumlah uang asing yang di tukar dengan ru piah bisa se ma kin mening kat. Sebetulnya kalau boleh ju jur, penulis meyakini bahwa glo - balisasi yang sedang ber ja lan sekarang relatif kurang se suai dengan kondisi Indonesia saat ini. Jika kita lihat dengan jujur, kita masih memiliki pe kerjaan ru mah yang masih cu kup besar seperti problema ti ka hukum, tata kelola, serta pro blematika daya saing per ek onomian da lam negeri. Hal ini diikuti de ngan tidak ber ubah nya trans for masi eko no mi nasional, di mana sek - tor pri mer masih men dominasi baik dalam nilai tambah pada pro duk domestik bruto (PDB) mau pun dalam me nyediakan lapangan kerja.

Atas dalih ter se - but, kita bergerak se perti ne gara yang kurang per siapan da lam memasuki kancah global di mana para pelaku su dah lebih siap. Akibatnya, ki prah kita le - bih banyak sebagai ob jek dari seluruh kebijakan yang dite tap - kan oleh organisasi dunia seperti World Trade Or gani za tion (WTO) maupun negara de ngan size ekonomi yang be sar seperti Amerika Seri kat maupun China. Tentu saja kita lebih banyak dirugikan atas se gala kebijakan yang di putus kan. Perang dagang antara dua ku tub utama dunia, yakni Chi na dan Amerika Serikat (AS), menjadi cerita lain betapa ba haya - nya globalisasi ketika po sisi kita belum cukup mapan.

Saat ini kita terus diseret untuk memi - lih akan memihak kepa da kubu yang mana. Di satu sisi, China me rupakan mitra per dagangan utama kita dalam be berapa de - kade terakhir. Di sisi yang lain, Ne geri Paman Sam memiliki his tori yang kuat de ngan Indo - nes ia dari segi poli tik dan per da - gangan di bebe ra pa komoditas strategis. An dai kata Indonesia me milih ber tin dak netral, itu be lum cukup menjadi jaminan bahwa per eko nomian kita tidak akan ter intervensi. Potensi pa - sar kita yang jumlahnya sangat besar pada situasi ini bisa akan men jadi bencana bagi kita. Indo ne sia akan terus dipaksa me milih dengan berbagai intrik-intrik yang mereka tawar - kan.

Pemo dal dari China dan AS juml ah nya juga tidak sedikit di Indo nesia. Kita memilih diam sa lah, memilih memihak pun juga sa lah. Belum lagi dengan ma nu ver yang dipersiapkan oleh ne gara-negara sekutu me - re ka yang selama ini juga ber - kaitan de ngan ekonomi Indo - ne sia. Sa lah perhitungan sedi - kit saja, per ekonomian kita bisa dibuat kalang kabut seketika. Di luar dinamika eksternal yang sulit kita kendalikan, se - mestinya hambatan di sisi in ter - nal juga perlu diselesaikan se - cara cepat dan gradual. Pro - gram-program infrastruktur dan koneksitas antarwilayah su dah sangat signifikan gen jot - an nya. Tetapi, problematika yang lain justru masih seperti di anaktirikan. Pembangunan infrastruktur kurang diim - bangi dengan intervensi lain - nya dalam kerangka kelem ba - ga an.

Padahal secara men da sar, koneksitas melalui infra struk - tur ditujukan untuk mem ben - tuk pusat-pusat per tum buhan ekonomi yang baru. Se hingga tidak terlalu mem be bani satu atau beberapa lokasi saja seba - gai tulang punggung pereko no - mi an karena nanti dampaknya bisa membuat je nuh dan cen de - rung diminish ing return. Upah minimum re gional yang relatif timpang an tarwilayah menjadi salah satu contoh faktor kelem - bagaan yang menghambat. Aki - bat fe nomena tersebut, banyak te na ga kerja terampil yang ter - pu sat hanya di beberapa daerah. Selain itu, faktor kelembagaan yang menjamin keterkaitan hu - lu dan hilir produksi juga be lum terjembatani oleh pem ba ngun - an infrastruktur.

Se hing ga berbagai macam kemajuan di in fra - struktur belum tampak linier dengan upaya mening kat kan daya saing produk, khu susnya hasil industri kita. Di luar kontemplasi ten tang dampak baik atau buruk dari globalisasi terhadap Indo nesia, kita mungkin juga sudah sulit menghindari karena ada bebe - rapa alasan mendalam. Per - tama, kita belum mampu ber - swa sembada di beberapa lini stra tegis, khususnya pada input-input produksi maupun konsumsi. Kita kekurangan sum ber daya modal, teknologi terapan, mesin dan peralatan canggih, hingga bahan baku pro duksi khususnya dari ba - han-bahan kimia.

Bahkan untuk produk-produk pangan kita juga masih membutuhkan so - kongan impor untuk menu tup defisit stok nasional. Fak torfaktor inilah yang ke mu dian membuka gerbang keter li batan kita terhadap arus glo balisasi. Makanya, ide untuk subs titusi impor merupakan konsep yang brilian. Kendati sulit dilakukan da lam waktu yang singkat, na - mun kebijak an tersebut man - faatnya bisa di harapkan dalam jangka pan jang. Tetapi, kita juga harus ber siap-siap mendapat te kan an dari negara dan “ka - cung” im portir karena konsep ini akan mengganggu hegem oni nya.

Selama konsep ini baik bagi perekonomian dalam ne - geri, pemerintah tidak perlu ta - kut karena masyarakat pasti akan mendukung kebijakan ter - sebut. Kedua, negara-negara yang menjadi mitra perdagangan kita juga semakin getol men do rong diberlakukannya free trade agreement dengan dalih akan tercipta beberapa kemu dah an dalam melakukan tran sak si. Mi - salnya menghapus bia ya ma suk ke sebuah negara, mem per - mudah proses per izin an, mem - bantu transfer tek no logi, hing - ga menjamin stok nya akan te rus stabil se suai dengan kese pakatan. Na mun, dalam pan dang - an pen u lis, pola ini hanya se perti poli tik karpet merah yang mem - buat kita semakin tergan tung pada impor dari negara lain.

Ki ta juga menjadi lupa un tuk me - ningkatkan daya saing produk sejenis karena merasa bahwa stoknya sudah dicukupi oleh impor. Alhasil kebijakan im por dimaknai salah kaprah oleh ki ta sendiri dan nilai man faatnya menjadi begitu ter batas. Demi menyelamatkan nilai ru piah, dibutuhkan solusi-solusi jitu untuk menjawab di na - mika yang ada. Pertama, se pertinya perlu diberikan insentif pajak pada sektor-sektor ter pi - lih. Khususnya pada jenis in dus - tri yang mampu melaku kan ekspor, menyerap bahan baku lokal yang tinggi, serta meng gunakan tenaga kerja lo kal dalam jumlah besar. Insen tif pengu - rangan tarif pajak se perti yang kemarin diterapkan kepada UMKM dapat menjadi salah satu contohnya.

Skema ini di - harapkan mampu me ne kan be - ban operasional per usa ha an, ser ta melindungi daya beli ma - syarakat dan industri. Kedua, perlunya gerakan na - sionalisme baru. Gerakan ini ber tujuan untuk mengan tar - kan bagaimana bangsa ini ber - juang bersama untuk mem bela ekonomi dalam negeri. Misal - nya ada inisiasi dengan men u - kar dolar AS ke rupiah atau de - visa hasil ekspor (DHE) perlu di - tahan lebih lama dalam negeri. Tanpa ada langkah kon kret yang menjurus pada ben tuk na - sionalisme baru, se per ti nya kita akan terus kesulitan mencapai target yang diingin kan.

Karena pelaku-pelaku di da lamnya be - lum terikat pada satu cita-cita yang utuh. Selain itu, produkproduk dalam ne geri seharus - nya juga lebih di utamakan wa - laupun risikonya memiliki har - ga yang lebih sedi kit mahal. Tu - juan utamanya adalah menjaga daya produksi dan daya beli un - tuk terus hi dup, serta nanti juga bermuara pada kemampuan ma syarakat untuk terus mam - pu ber be lanja. Ketiga, dengan pertim bang - an bahwa dalam beberapa bulan terakhir harga minyak menjadi salah satu penyum bang defisit perdagangan, ma ka kalau mau m e ngurangi sub sidi bahan bakar minyak (BBM), bisa menjadi salah satu solusi.

Tetapi, kita per lu belajar dari pengalaman 1998 karena dampak pengurang an subsidi bergerak liar menjadi tindakan moral oleh masyarakat. Ma sya rakat meng - ang gap peme rin tah kurang ber - pihak pada mereka karena pengu rangan subsidi BBM beraki - bat buruk terhadap inflasi mul - ti sektor dan daya beli masya rakat. Pe me rintah tetap perlu ber - hati-hati untuk menerapkan kebi jak an ini atau jika terpaksa ha rus dilakukan perlu secara gra dual dan tepat sasaran. Diper lu kan kebijakan bantalan (buf fer policy ) untuk menjamin pen dapatan masyarakat tidak me nurun drastis, termasuk di dalamnya menjaga inflasi te tap terkendali agar tidak ter jadi kegamangan sosial dan ins ta - bilitas politik dalam ne ge ri. Apalagi, kini sudah me ma suki mo men-momen genting men - je lang pemilu.

Keempat, pendalaman di sek tor keuangan juga di bu tuhkan untuk menarik dan mem - perluas basis kepemilikan obliga si pemerintah oleh masya rakat dalam negeri. Sumber daya masyarakat sangat kita butuhkan untuk memperluas basis ke pemilikan obligasi peme rintah ini. Tetapi, pendalaman ini juga harus diimbangi dengan ins trumen daya saing pasar keuangan dan menjalar pada pe - nguatan di sektor riil. Sebab apa artinya kepemilikan ma sya ra - kat dalam negeri yang me ningkat jika modal tersebut sekadar lalu lalang tanpa ada instrumen yang membuat m a syarakat be - tah untuk me ni tip kan modalnya lebih lama.

Kita sudah menawarkan por tofolio investasi yang ex pect - ed returnnya tergolong le bih tinggi dibandingkan nega rane gara lainnya. Seharusnya ini akan mendorong antu si as me masyarakat dan jika perlu in vestor asing. Tetapi, pemo dal asing masih belum cukup “setia” dengan Indonesia. Ham pir dua tahun terakhir ke pemilikan asing sekitar 37% ti dak beranjak naik, sebaiknya ke pemilikan dalam negeri perlu ditingkatkan seperti ma sya rakat Jepang yang memiliki obligasi pemerin tahnya ham pir 90%.

Dengan peningkatan kepemilikan masyara kat pada obligasi pemerintah, itu sebe narnya bagian dari nasionalis me baru yang seharusnya kita bangun dan pertahankan ber sama di masa mendatang. Me lalui berbagai strategi ini, kita harapkan pengawalan rupiah ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indo ne sia (BI), tetapi masyarakat ter libat aktif dan nyata. Semoga.

Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya