Edisi 08-10-2018
Bawaslu Jamin Usut Laporan soal Ratna


JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjamin tetap menindaklanjuti laporan berbagai pihak mengenai berita bohong (hoaks) aktivis Ratna Sarumpaet.

Sejauh ini Bawaslu sudah menerima dua laporan aduan atas kasus itu. Satu laporan disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jo - kowi-Ma’ruf Amin dan satu lagi oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). Mereka melaporkan kepada Bawaslu tindakan capres Pra - bowo Subianto dan koalisinya yang diduga melakukan kam pa - nye hitam dengan menyebar hoaks penganiayaan Ratna Sa - rumpaet. Komisioner Bawaslu Rah mat Bagja membenarkan ada nya dua laporan tersebut. “TKN Jokowi menduga ada pe langgaran kese - pa katan kam panye damai yang ditanda tangani kedua pihak pasangan calon,” ungkap Bagja di Jakarta kemarin.

Bagja mengatakan, pihaknya masih membutuhkan pen dalaman untuk memberi pe ni laian atas laporan yang diterima itu. “Sedang didalami, akan kami kaji dalam rapat segera,” tandasnya. Menurut dia, Ba was lu akan memastikan dan menindak lanjuti setiap laporan yang masuk terkait kampanye termasuk kasus hoaks Ratna Sa rumpaet yang diramaikan oleh banyak politisi dan juru kam panye kubu Prabowo-Sandiaga itu. Ketua Bawaslu Abhan meng aku belum bisa memastikan tindak lanjut apa yang akan di - lakukan, termasuk apakah yang dilakukan Prabowo merupakan pelanggaran atau bukan. “Kami segera rapat, saat ini belum bisa disimpulkan,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal Pe ng urus Besar Nahdatul Ulama (Sek jen PBNU) Helmy Faisal Zaini me - ngatakan, kabar hoaks dapat merusak tatanan dalam ber - bang sa dan bernegara di Indo - nesia. “Ini pelajaran yang sangat mahal ketika elite politik yang seharusnya memberikan pem - be lajaran, ternyata mereka dapat melakukan pembohongan besar. Ini yang kita sa yang kan. Ini dapat merusak etika berbangsa dan bernegara kita,” tandasnya. Dia berharap kejadian yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang. Pasalnya, persatuan masyarakat menjadi taruhannya. Elite politik harus leb ih berhati-hati dalam menerima informasi.

“Ini pelajaran bagi pemimpin kita dalam me - respons suatu informasi, ta ba yyun itu perlu dilakukan. Ketika para elite menyampaikan eks - presi dalam bentuk ketidak su - kaan atau sebagainya, tapi ke - mudian yang diusung itu tidak sesuai apa yang diperjuangkan, ini menimbulkan perpecahan di masyarakat. Itu yang harus di - hindari,” tandasnya. Sementara itu calon wakil pre siden (cawapres) nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin (KMA), berharap agar agenda Pe mi lihan Presiden (Pilpres) dan Pe mi - lihan Legislatif (Pileg) 2019 tidak menimbulkan per pecahan di antara anak bangsa. Salah satu hal yang dinilai bisa me nim - bulkan perpecahan adalah adanya ujaran kebencian dan pe nye - baran berita bohong (hoaks).

“Harus kita jaga agar pileg dan pilpres itu tidak me nimbulkan perpecahan terhadap bangsa dan negara kita. Jangan sampai karena kita memilih caleg dan capres, sampai bangsa ini pecah. Jangan ada di dalam menghadapi ini ada ujaran ke - bencian. Ada hoaks, salah satu yang kita hadapi itu hoaks yaitu kebohongan,” tandas KMA di sela menghadiri Rapat Pim pinan Nasional (Rapimnas) Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di Jakarta kemarin. Mantan Rais Aam PBNU itu mengatakan, kasus ke bo hongan yang diciptakan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet misalnya, selain telah menim bulkan kegaduhan nasional, juga ber potensi memecah belah bangsa.

“Sampai saya ditanya akan ada Hari Kebohongan Na - sional, wah ini. Jadi saya pikir ini masalah ya. Sampai Majelis UlamaIndonesiaitumenge luar - kan fatwa bermuamalah me lalui medsos. Namanya mu amalah medsosiah karena med sos ini disalahgunakan. Ada fi t nah, ujaran kebencian,” ujarnya. Karena itu KMA berpesan agar masyarakat Indonesia ja - ngan sampai ikut terjebak da lam praktik-praktik ujaran keben - cian maupun penyebaran hoaks. “Tapi kita juga harus was pada terhadap informasi yang tidak be nar,” tandasnya. Untuk meng - hindari berita hoaks, KMA ber pe - san agar masyarakat se lalu menyaring informasi yang diterima dengan melakukan tabayyun atau mengecek kebenaran terhadap berita yang di terima.

“Wong saya saja waktu ada pertemuan di Tugu Proklamasi waktu itu ada lagu memuji Pak Jokowi, banyak orang berjoged. Saya bertepuk tangan, itu di - beritakan saya berjoged. Saya bilang matanya rabun barang kali, orang tepuk tangan kok dibilang joged,” ungkap KMA. Menurut dia, ketika seruan secara moral untuk tidak membuat dan menyebarkan hoaks sudah dilakukan, perlu juga di tindaklanjuti dengan upaya pe - negakan hukum (law enfor cement).

“Saya kira memang kita per tama pencegahan kita lakukan. Kalau tidak bisa di cegah ya law enforcement, ditindak,” ujarnya. Langkah pe nin dakan bisa dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elek tronik (ITE).

Mula akmal/ abdul rochim