Edisi 11-10-2018
APBD DKI 2019 Diperkirakan Rp87,3 Triliun


JAKARTA – Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI Jakarta 2019 mulai dibahas.

Usulan APBD 2019 dalam KUA-PPAS sebesar Rp87,3 triliun. Kepala Tim Anggaran Pe - merintah Daerah (TAPD) DKI Saefullah mengatakan, usulan APBD 2019 dalam KUA-PPAS meningkat Rp4,1 triliun dari APBD 2018 sebesar Rp83,2 triliun menjadi Rp87,3 triliun. No minal tersebut didapat dari hasil kajian dengan mem per - ha tikan asumsi ekonomi makro terhadap pertumbuhan eko nomi di Jakarta, inflasi, ter masuk nilai rupiah ter ha - dap mata uang dolar. “Pendapatan asli daerah, re tribusi daerah, maupun penge lolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau penda - pat an lain-lain yang sah, kita berani di angka Rp77 triliun dari Rp65 triliun,” ujar Saefullah dalam rapat Badan Ang - garan (Banggar) DPRD DKI Jakarta kemarin.

Saat pemaparan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) banyak cara untuk men capai target Rp77 triliun seperti menaikkan pajak ken - daraan bermotor dari Rp8,3 mi liar menjadi Rp9,3 miliar ke - mudian mengestimasi ken da - raan baru dan penunggak pa jak yang sudah masuk hitungan. Pendapatan tersebut akan dibelanjakan untuk berbagai macam kegiatan baik tidak lang sung maupun langsung. Untuk kegiatan langsung itu bermacam-macam, ada pe - nang gulangan banjir, rumah susun sederhana sewa (rusu - na wa), dan DP Nol Rupiah.

“Ada penyertaan modal juga pada perusahaan dae - rah/BUMD untuk mening kat - kan kesejahteraan masyarakat kan banyak program-program multiyears. Tahun ini multi - years-nya ada 20 program mu - lai dari rusunawa, DP Nol Ru - piah, underpass, flyover, banjir, itu banyak yang kita gunakan multiyears, termasuk pem ba - ngunan RSUD,” ungkap sekda. Pelaksana tugas (Plt) Ke pa - la Badan Perencanaan Pem ba - ngun an Daerah (Bappeda) DKI Subagyo merinci bebe ra - pa postur anggaran tambahan yang diprioritaskan dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2019 seperti peningkatan pen dapatan yang bersumber dari 10 jenis pendapatan sejak pembahasan awal rancangan KUA-PPAS sebesar Rp77,78 triliun dari APBD Perubahan 2018 Rp68,50 triliun.

“Untuk postur pendapatan asli daerah tercatat Rp51,12 tri liun, pajak daerah Rp44,18 triliun, retribusi daerah Rp710,13 miliar, dan pen da - patan lain-lain yang sah Rp5,53 triliun,” ucapnya. Dia juga menyebutkan pos - tur dana perimbangan pada ran cangan KUA-PPAS dite tap - kan Rp23,50 triliun dengan perincian dana bagi hasil Rp20,05 triliun dan dana alo ka si khusus nonfisik Rp3,45 triliun. Untuk postur anggaran lainlain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,15 tri liun. “Pos tur anggaran belanja daerah Rp73,68 triliun. Angka tersebut diperoleh dari pos belanja langsung Rp40,54 tri liun dan be - lanja ti dak lang sung Rp33,13 tri li un,” ka ta Subagyo.

Pada pos tur pem bia yaan ran - ca ng an KUAPPAS sebesar Rp9,55 triliun be - serta pos pe nge - luar an pembia ya an Rp13,65 triliun. Se - lain itu, postur pe nyer - taan modal daerah akan diberikan kepada empat BUMD yakni PT MRT Ja karta Rp4,97 triliun untuk pe nyelesaian MRT fase 1 (Bundaran HI-Lebak Bu lus) dan pem ba ngu nan MRT fase 2 (Bundaran HI-Kampung Ban - dan), PT Jakarta Pro per tindo Rp648 miliar untuk pe m be basan tanah program DP Nol Rupiah.

Kemudian, PT Pem ba ngu - n an Sarana Jaya Rp1,80 triliun untuk pengadaan lahan pro - yek SPTA dan pembangunan hunian DP Nol Rupiah, PAM Jaya Rp385 miliar untuk op ti - malisasi supplyDCR4, Cikokol, dan relokasi SPAM Cilandak. Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana me - ngatakan, segala perencanaan anggaran yang dilakukan TAPD harus memberikan pe ma ham - an secara kom pre hen sif se be - lum dibawa lebih lanjut dalam rapat lintas komisi DPRD. Dia berharap aspek pe ren canaan dapat di la ku kan secara aku - rat dan tahap pelaksanaan lelang se bi sa mung kin di awal tahun.

“Ka lau per lu untuk proyek-proyek be sar bisa di la ku kan skema tahun jamak atau le lang dini sehingga ren dahnya pe nye - rap an ang gar an teratasi,” ujar Sa ni, panggilan akrab Triwisaksana. Berdasarkan Peraturan Peme rintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penye leng gara an Pemerintah Daerah, ang - garan paling lambat disahkan 30 November 2018.

Dia me nilai waktu pem bahasan APBD kali ini sangat ketat meng ingat banyak ke giatan di DPRD yang dilaku kan secara bersamaan seperti reses, kunjungan kerja, serta bimbingan teknis. Meski de mikian, dia memastikan pem bahasan ang garan tetap harus dipri ori tas kan.

Bima setiyadi





Berita Lainnya...