Edisi 11-10-2018
BPJS Kesehatan Pakai Data Nomor Induk Kependudukan


JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memanfaatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mencegah adanya duplikasi data kepesertaan serta mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang ditargetkan tercapai pada 2019.

Berdasarkan data kependu dukan ini, maka bisa menjadi dasar apakah data ke pesertaan yang telah didaftar sudah akurat atau tidak. “NIK menjadi keyword dalam ke pesertaan untuk mencegah adanya duplikasi data ke pe-se rtaan,” kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari saat penyerahan data kependudukan (NIK) sebagai dasar penyusunan data Ke pesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta, kemarin. Andayani mengatakan, pihaknya akan terus bersinergi dengan Ditjen Dukcapil Kemen terian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga tercapai target UHC. Hal itu mengingat data kependudukan itu bersifat dinamis, karena setiap hari ada orang yang me ninggal, lahir, atau pindah.

Di ha - rapkan pada 2019 mendatang, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah 95% dari total penduduk. Menurut Andayani, sam - pai saat ini jumlah penduduk Indonesia yang men jadi peserta sudah 203.284.896 jiwa. Sementara total jumlah penduduk In donesia mencapai 263.950.794 jiwa. Dengan demikian, penduduk yang be lum men jadi peserta sebanyak 60 juta jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 22.681 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), se perti pus kesmas, klinik, dok ter praktik perorangan, dan RS kelas D pratama. Kemudian 2.446 fasili - tas kesehatan ru jukan ting kat lanjutan (FK RTL), se perti rumah sakit, klinik uta ma, 1.549 apotek, dan 1.093 optik.

BPJS Kesehatan bersama Ditjen Dukcapil juga akan merapikan data peserta yang sudah masuk. Sebab masih ada data peserta belum cocok dengan NIK. Data yang belum padan ini terjadi karena be be - rapa alasan di antaranya k a - rena BPJS Kesehatan dulunya adalah Askes yang pesertanya hanya PNS sehingga identitas dipakai bukan NIK, tapi No - mor Induk Pegawai (NIP), lalu ada TNI/Polri, dan juga eks peserta Jamsostek. Pemanfaatan data NIK ini sangat berperan penting, karena akan mempercepat pro - ses administrasi pendaftaran peserta. NIK akan menjadi kata kunci dalam kepesertaan sehingga juga meningkatkan akurasi data.

Dia menambahkan, saat ini ber bagai inovasi dikem bangkan BPJS Kesehatan agar pe la - yanan administrasi peserta Program JKN makin optimal. Inovasi itu di antaranya data NIK digunakan pada kanal pendaftaran BPJS Kesehatan mulai dari aplikasi kepe ser ta - an kantor cabang, aplikasi ke - pesertaan pendaftaran me la - lui pihak ketiga, BPJS Ke se - hatan care center 1500 400, dan mobile JKN. Selain itu, kata Andayani, BPJS Kesehatan telah mela ku - kan pemadanan data peserta JKN dengan data kepen du dukan.

Hingga Juli 2018, jumlah data peserta yang dipadankan 198.197.889 jiwa. “Koneksi da ta kependudukan milik Ditjen Dukcapil sangat mem bantu BPJS Kesehatan dalam pro - ses pendaftaran peserta JKN, verifikasi dan validasi klaim pelayanan kesehatan dan pem baharuan data,” ucapnya. Sementara itu, Sesdirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri I Gede Suratha mengatakan, da ta yang diserahkan ke BPJS Kesehatan ialah data rahasia negara harus dijaga ke ra ha - siaannya. Dia pun meng apre - siasi BPJS Kesehatan yang sam - pai saat ini telah menjaga ke - rahasiaan data tersebut.

“Se hingga data tersebut bisa untuk mengoreksi atau me nyem purna kan data ke pe ser taan menjadi lebih baik lagi,” katanya. Suratha menjelaskan, Presi den memang telah menurunkan mandat bahwa negara harus melindungi dan menyejah te ra kan rakyatnya. Oleh karena itu, turunlah inpres bagi Kemendagri agar menye dia kan data kependudukan bagi WNI yang belum menjadi peserta.

Neneng zubaidah













Berita Lainnya...