Edisi 11-10-2018
Imigrasi Temukan Keterlibatan Pegawai


JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah melakukan penyidikan internal terkait proses keluar dan kembalinya Eddy Sindoro ke luar negeri setelah dideportasi dari Malaysia.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan, pi hak - nya sangat mendukung upa ya penegakan hukum dan pe nyi - dikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Ko rupsi (KPK) terkait kasus du gaan meng ha - langi penyidikan dengan ter - sangka advokat Lu cas yang diduga membantu tersangka pemberi suap Eddy Sindoro keluar dan kembali lagi ke luar negeri. Agung mengungkapkan, setelah pihaknya menerima informasi ada indikasi pegawai Imi grasi terlibat, Ditjen Imi - grasi kemudian membentuk tim internal yang terdiri atas Dirjen Imigrasi dan Kanim Ke - las 1 Khusus Bandara Soe karno-Hatta (Soetta).

“Betul, kami melakukan penyidikan internal. Hasil investigasi kami bah - wa ada (dugaan) keterlibat pe - tugas Imigrasi kami. Hanya satu petugas Imigras. Peran pe - tugas kami ternyata tidak tunggal. Dia tidak sendiri. Ada pihak-pihak lain di luar Imi - grasi yang terlibat. Nah KPK sedang mencari tahu peran dari petugas Imigrasi ter se but,” ungkap Agung saat di hu bungi KORAN SINDO, kemarin. Agung membeberkan, ada sekitar 12 temuan penting dari hasil penyidikan atau inves ti - gasi Tim Pemeriksa Imigras.

Pertama, Eddy Sindoro didepor tasi otoritas Malaysia ke In - donesia dengan menaiki pe sawat AirAsia dan tiba pada 29 Agustus 2018. Pesawat AirAsia yang ditumpangi Eddy men da - rat di Terminal 3 Bandara Soetta. Kedua, saat tiba dan turun dari pesawat, Eddy yang se - harusnya melaporkan dan me - lewati konter Imigrasi malah tidak melakukan hal tersebut. Ketiga, kedatangan Eddy su - dah diatur oleh pihak-pihak ter tentu yang seharusnya pe - numpang on way dimodifikasi menjadi seakan-akan adalah transit passanger. Dengan menjadi transit passanger dari luar negeri, maka dapat dipastikan Eddy tidak perlu melewati Imigrasi karena tujuan dia bukan Indonesia.

Keempat, saat turun pe sawat, Eddy malah menuju tran sit desk atau konter transit. Kelima, Imigrasi mendapat se luruh titik terang proses Eddy bisa keluar negeri lagi di ta ngani dan diatur di konter transit. “Nah, kalau kembali ke ju dul awal deportasi, deportasi itu kan dipulangkan ke negara asal. Negara asal dia (Eddy) kan In donesia. Harus - nya kan di pu langkan ke In do - nesia, nggak mungkin ting kat - nya itu tiket transit atau ticket true atau ticket connecting ke mana,” ujar Agung. Keenam, ada pihak yang diduga memesan dan mem ba - yar tiket untuk Eddy dengan di - buat sebagai tiket transit un tuk keluar Indonesia lagi.

Ketujuh, ada pihak yang diduga me ner - bitkan boarding pass mas kapai penerbangan untuk Ed dy. Ke de - lapan, ada pihak yang diduga meng gunakan do ku men iden ti - tas palsu untuk pemesanan tiket. Kesembilan, Eddy diduga meng - gunakan pa s por palsu atau atas nama orang lain yang dibuat oleh pihak tertentu. “Boarding pass nggak bisa terbit kalau nggak ada paspor, kecuali chek in true. Paspornya kan kita nggak tahu paspor yang digunakan (saat ke luar negeri lagi) yang mana. Karena paspor yang dulu yang 2016 data dulu ada, itu kan paspor su - dah dicegah berarti tidak bisa digunakan,” ungkap Agung.

Kesepuluh, ada pihak yang mengantarkan boarding pass untuk Eddy di konter transit. Kesebelas, ada pihak yang di - duga mengantarkan Eddy se - telah turun pesawat ke konter transit. Keduabelas, ada pihak yang mengantarkan Eddy ke boarding gatepesawat selan jut - nya. Untuk pesawat yang di - naiki Eddy untuk keluar In do - nesia masih dalam tahap pe me - riksaan untuk memas ti kan nya. Juru Bicara KPK Febri Dian - syah mengatakan, KPK me ng - apresiasi penyidikan atau in - vestigasi internal yang dila ku - kan Ditjen Imigrasi dan Kanim Kelasi 1 Khusus Ban dara Soekarno-Hatta.

Me nu rut dia, prin sip dasarnya KPK mem per silakan pemeriksaan ter se - but karena merupakan ke we - na ngan Imigrasi. Sebenarnya kalau dicermati kasus ini hakikatnya tidak hanya delik tindak pidana korupsi dalam hal obstraction of justice saja, tapi juga bisa ben - tuk pelanggaran yang lain.

Sabir laluhu


Berita Lainnya...