Edisi 11-10-2018
Kebijakan Harga BBM Harus Cermat


JAKARTA - Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak menimbulkan gejolak.

Diperlukan kajian mendalam dari berbagai sisi dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Rencana kenaikan harga BBM premium yang diralat sejam kemudian setelah diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, kemarin, membuktikan bahwa persoalan BBM sangat sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, perlu persiapan matang karena dampaknya sangat luas terhadap perekonomian masyarakat.

“Terkait kebijakan penye suai an harga BBM ini sangat sen sitif karena akan me me nga ruhi seluruh aspek ke giatan eko nomi masyarakat mulai trans portasi, bahanbahan po kok, hingga barang dan jasa,” ujar anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika di Jakarta kemarin. Menteri ESDM kemarin pada 16.30 WIB menyam pai - kan rencana kenaikan harga BBM premium dari Rp6.550 per liter menjadi Rp7.000 per liter. Kenaikan harga berlaku efektif pada Rabu (10/10) pukul 18.00 WIB di seluruh sta - siun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seluruh Indo nesia.

Namun, sejam setelah peng umuman yang disam paikan di Bali itu, Kementerian ESDM mengeluarkan keterang an tertulis yang menya ta kan kenaikan harga BBM jenis premium ditunda karena alasan menunggu kesiapan PT Perta mina (persero) selaku penye - dia BBM bersubsidi. “Sesuai arahan Bapak Presiden, rencana kenaikan pre - mium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan di luar Jamali ditunda dan akan kita evaluasi lagi,” kata Kepala Biro Ko munikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Ke men - terian ESDM Agung Pribadi. Menurut Agung, penun da - an tersebut sambil menunggu ke siapan Pertamina selaku ope ra tor dengan mem per ha ti - kan kenaikan harga minyak dunia.

Deputi Usaha Per tam bangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno juga me ngatakan bahwa Menteri BUMN (Rini Soemarno) sudah me - min ta kepada Menteri ESDM untuk menunda (kenaikan harga premium). Kedua men - teri tersebut pun sepakat menun da kenaikan harga premium. Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menegas kan, keputusan penundaan kenaikan BBM jenis premium itu lantaran Kepala Negara menyerap aspirasi dari masya ra - kat. Menurutnya, Presiden sela lu menghendaki adanya kecer matan di dalam mengambil keputusan, termasuk juga menyerap aspirasi publik dalam soal kebijakan harga BBM.

Erani menambahkan, Presiden Jokowi memper timbang kan tiga hal sebelum di - naikkannya harga premium kepada masyarakat. Pertama, Pre siden meminta Ke men te - rian ESDM menghitung secara cermat dinamika harga minyak internasional, termasuk ne - raca migas secara keseluruhan. “Kedua , Kemenkeu diminta menganalisis kondisi fiskal se - cara keseluruhan agar setiap ke bijakan yang dikeluarkan, ter masuk harga BBM, tetap dalam koridor menjaga kese - hat an fiskal,” terang Erani. Sementara ketiga, Erani me - nyampaikan bahwa Presiden ingin memastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prio ritas dari setiap kebijakan yang diambil.

“Demikian pula fundamental ekonomi tetap dijaga agar ekonomi tetap bugar,” tandasnya. Sekadar diketahui, saat ini harga minyak dunia cenderung terus menguat. Sebagai per - ban dingan, awal tahun harga mi nyak dunia di kisaran USD66 per barel, namun saat ini sudah bertengger di angka USD83 per barel. Sementara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harga minyak ICP dipatok di kisaran USD48 per barel. Kondisi ini sudah tentu mem beratkan, karena peme - rin tah Indonesia masih harus mengimpor minyak mentah akibat terbatasnya produksi dalam negeri.

Dari total konsumsi BBM sekitar 1,6 juta ba - rel, sekitar 50%-nya harus diimpor. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhis - tira Adhinegara mengatakan, keraguan pemerintah me naikkan harga BBM penugasan akan menyebabkan defisit tran saksi berjalan semakin berat. Menurut dia, pemerintah harus berani menaikkan harga BBM penugasan untuk memban tu menyelamatkan devisa negara. Harapannya, nilai tukar rupiah juga akan terkerek. “Walaupun dampaknya tidak langsung dirasakan, ini sangat membantu pemerintah apabila kebijakan itu berani dieksekusi,” ujar dia.

Bhima menandaskan, me - lihat kondisi ekonomi seperti saat ini, pemerintah seha rus - nya mampu melepas kebijakan po pulis menjelang tahun po li - tik. Dia menyarankan pe me - rin tah mengambil kebijakan se suai de ngan rasionalitas eko - nomi. “Se ha rusnya pemerin - tah tidak mem pertahankan elek ta bi li tas, tapi melihat kebi - jakan de ngan rasionalitas eko - nomi,” kata dia. Anggota Komisi VII Ram - son Siagian mendesak pe me - rintah untuk tegas mengambil keputusan. Pasalnya, dengan ber edarnya isu kenaikan harga BBM bisa menyebabkan kelang kaan premium.“Presiden harus tegas dalam mengambil keputusan, ka - rena dengan isu yang sudah ber edar luas bisa menyebabkan pe ngu saha SPBU menahan pre mium akhirnya bisa menye - bab kan kelangkaan,” tandas dia.

Pertamax CS Naik

Di bagian lain, PT Per ta mi - na akhirnya menaikkan harga BBM nonsubsidi. Kenaikan harga tersebut berlaku mulai Rabu (10/10) di seluruh SPBU ke cuali wilayah yang terkena dampak bencana alam di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sula wesi Tengah (Sulteng). Produk yang mengalami ke naikan harga antara lain per tamax series dan dex series, serta biosolar nonsubsidi (Non - Pub lic Service Obligation /Non-PSO). “Harga yang ditetapkan ini masih lebih kompetitif dibanding kan dengan harga jual di SPBU lain,” kata Vice President Corporate Communication Per tamina Adiatma Sardjito.

Menurut dia, penyesuaian harga BBM jenis pertamax, per tamax turbo, dexlite, per ta - mina dex, dan biosolar non sub - sidi merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Saat ini harga minyak dunia rata-rata menembus di atas USD80 per barel. Penetapan harga BBM yang baru tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No 34/2018. Aturan itu meru pa - kan Perubahan Kelima atas Pe - ra turan Menteri ESDM No 39/2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM. Atas ketentuan tersebut, Per tamina menetapkan pe nyesuaian harga.

Sebagai contoh di wilayah DKI Jakarta dan seki tar nya, harga pertamax Rp10.400 per liter dari sebe lum - nya Rp9.500 per liter. Lalu, per - ta max turbo naik Rp1.550 per liter menjadi Rp12.250 per liter. Pertamina dex naik menjadi Rp11.850 per liter dari sebe - lum nya Rp10.500 per liter, dexlite naik dari Rp 9.000 per liter jadi Rp 10.500 per liter. Adapun harga biosolar nonsubsidi kini Rp9.800 per liter, awalnya Rp7.700 per liter Direktur Eksekutif Re forMiners Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, kenaik - an harga BBM nonsubsidi yang dilakukan pelaku usaha wajar di lakukan seiring kenaikan har - ga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Dengan harga minyak mentah naik dan rupiah yang makin melemah seperti seka - ra ng ini, maka wajar jika badan usaha menyesuiakan harga BBM, terutama jenis non sub - sidi yang dikonsumsi oleh ma - sya rakat mampu,” kata dia. Menurut dia, pemerintah jangan lagi memanjakan rakyat dengan harga BBM, yang mu - rah. Kondisi saat ini, lanjutnya, berbeda dengan beberapa waktu lalu yang memung kinkan pe merintah menjaga harga BBM tetap murah. Hal senada juga dikatakan oleh pengamat ekonomi Uni - ver s itas Indonesia (UI) Berly Martawardaya.

Menurut dia, sudah seyogianya BBM non subsidi mengalami kenaikan sesuai mekanisme pasar global. “Harga BBM sudah seha rusnya sesuai harga minyak global. Banyak masalah yang timbul kalau tidak sesuai mekanisme pasar global,” kata dia. Dia menambahkan, sejumlah masalah tersebut antara lain pelaku usaha selaku dis tri bu tor BBM akan mengalami ke rugian apabila harga tidak se suai pasar global atau ke eko no mian.

Nanangwijayanto/ okezone/ant











Berita Lainnya...