Edisi 11-10-2018
Jokowi: Hadiah Rp200 Juta untuk Percepat Berantas Korupsi


JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2018 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Masyarakat yang memiliki informasi mengenai adanya du gaan tindak pidana korupsi di ha rapkan dapat melaporkan ke pada pejabat berwenang atau pe negak hukum. Dengan begitu pemberantasan korupsi dapat dilakukan lebih mak simal lagi. PP Nomor 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Ser ta Masyarakat dan Pem berian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain berisi ketentuan bahwa pelapor korupsi akan diberi hadiah mak simal Rp200 juta. PP ter sebut diteken Presiden pada 18 Sep tember lalu.

“Memang kita meng inginkan ada partisipasi dari ma sya - ra kat untuk bersama-sama men cegah dan mengurangi atau bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Jadi ingin ada sebuah partisipasi dari ma syarakat,” ujar Jokowi di Pondok Pesantren Min hajur ros yiddin, Jakarta Timur, ke marin. Bagaimana mekanisme pem berian penghargaan, me - nu rut Jokowi, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis. Adapun mengenai sumber ang - garan, Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan kepada Menteri Keuangan (Menkeu). Sejumlah kalangan menilai aturan tersebut sebagai langkah progresif dalam pem berantas an korupsi.

Respons positif ini di antaranya disampaikan Wa kil Ketua MPR Mahyudin, Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan PBNU Robikin Emhas, anggota Ko mi si III DPR Ahmad Sahroni, dan pakar hukum pidana Univer si tas Trisakti Yenti Garna - sih. Na mun mereka memberi catatan, jangan sampai parti sipa si ma sya rakat merusak aturan hu kum yang ada. Mahyudin, misalnya, me nilai langkah pemerintah ter sebut bisa menjadi terobosan mengatasi problem darurat korupsi yang membelenggu Indone sia saat ini. “Jadi tidak bisa hanya diserahkan kepada KPK. Ini harus menjadi tanggung ja wab kita semua, baik itu ekse ku tif, legislatif, yudikatif maupun seluruh masyarakat Indonesia,” tutur Mahyudin kemarin.

Namun dia meminta peng - har gaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya mak simal Rp200 juta sehingga patut dikaji ulang. Alasannya, jangan sampai dengan adanya stimulus yang menggiurkan ter sebut, kemudian orang berlom ba-lomba untuk mela porkan kasus dugaan korupsi yang sebenarnya belum tentu ada. “Kadang-kadang ada duga - an-dugaan yang nggak ada dan bisa menyebabkan kinerja pe - me rintahan berjalan lebih lam - ban kalau terlalu banyak yang “mengganggu”, baik itu LSM atau perseorangan. Tapi apa pun itu, upaya pencegahan ko rup si ini patut diapresiasi,” tu tur nya. Robikin Emhas juga me nilai peraturan tersebut se ba gai angin segar bagi upaya pem be ran tas - an korupsi di Indonesia.

Langkah ini mem buk tikan peme rin - tahan Joko wi memiliki komit - men kuat un tuk melakukan pemberantasan ko rupsi. Di sisi lain, dengan la hirnya PP 43/2018 itu diha rap kan ma - syarakat tidak ragu un tuk ber - peran aktif mengung kap kan kasus korupsi yang hing ga kini masih dikate go ri kan sebagai kejahatan luar biasa. Kendati begitu dia meng - ingat kan agar pengungkapan ka sus korupsi harus dilakukan se suai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni diungkapkan dan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk itu.

“Tidak boleh atas nama peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi, lalu se - ca ra serampangan meng ung - kap kasus korupsi di laman media sosial atau di wilayah publik lainnya,” ujar dia. Dikatakan, walaupun seseorang yakin dengan informasi dan alat bukti yang dimiliki, hal ini masih perlu diklarifikasi lebih kanjut oleh penyelidik atau penyidik. Menurutnya, pengung kapan kasus korupsi secara serampangan dapat ber dampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah. Ahmad Sahroni juga menilai PP No 43 Tahun 2018 yang dikeluarkan Presiden merupakan komitmen pemerintah dalam hal penegakan hukum, khu sus - nya tindak pidana korupsi. Dia meyakini kebijakan tersebut akan memberikan efek domino dalam pemberantasan korupsi. “Reward itu akan membuat masyarakat terpacu untuk ikut mengawasi praktik korupsi.

Di sisi lain kebijakan ini juga akan menciptakan deterrence effect atau efek gentar kepada mereka yang berniat melakukan korup - si karena akan banyak yang meng awasi,” ujar Sahroni. Namun dia memberi catatan agar lembaga penegak hukum, da lam hal ini KPK, Polri, dan kejak saan, agar memper siapkan sumber daya manusianya se cara baik. Hal ini menyikapi ke mungkinan banyaknya lapor an dari masyarakat yang akan masuk terkait dugaan prak tik korupsi. “KPK, Polri, dan kejaksaan harus benar-be - nar mempersiapkan SDM-nya. Jangan sampai ada laporan diabaikan atau terbengkalai ka - rena tebang pilih kasus yang akan ditangani,” tegas caleg DPR RI dapil III Jakarta itu.


Sementara itu Yenti Garnasih mengatakan, langkah Pre siden Joko Widodo mengeluar kan PP tersebut sangat bagus sebagai dorongan atau peng hargaan terhadap ma sya - ra kat yang mau melaporkan ada nya dugaan korupsi atau suap. Namun jangan sampai adanya aturan tersebut diman faat - kan pihak-pihak tertentu untuk sengaja mencari insentif saja. Karena itu harus dibuat kri teria-kriteria yang jelas dalam aturan tersebut. Tidak hanya da lam bentuk insentif, tetapi ne gara juga harus memikirkan bagaimana orang yang mem berikan laporan adanya dugaan suap atau korupsi itu dapat per - lindungan dari sisi keamanan.

“Dalam penegakan hukum memang harus ada ongkos yang dikeluarkan negara. Jadi pe me - rintah memang harus menyiap - kan anggaran. Namun laporanlaporan yang kemudian dite ri - ma itu seperti apa supaya tidak me nimbulkan fitnah, itu harus ada ukurannya dengan buktibukti tertentu. Jangan sampai malah menimbulkan fitnah se - hingga sosialisasi harus sangat jelas agar tidak disalahgunakan. Lebih parah lagi kalau sekadar fitnah,” tutur doktor tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu kepada KORAN SINDO kema rin. Yenti menegaskan, ti dak semua laporan bisa jadi la poran yang dimaksudkan da lam PP ini.

“Bayangan saya yang ideal laporan itu tidak disebar luaskan sehingga tidak merugikan si pelapor. Jadi harus ada mekanisme, misalnya diantisipasi perlindungan saksi pelapor. Negara harus juga menjaga mi salnya identitasnya dirahasiakan. Dalam hukum pidana orang yang melaporkan itu disebut wistle blower,” paparnya.

Abdul rochim/ kiswondari/dita angga