Edisi 11-10-2018
Mendagri Nilai Sah Kampanye di Lembaga Pendidikan


JAKARTA –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Terbaru, politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menilai sah-sah saja kandidat dalam Pemilu 2019 melaku kan kampanye di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren. Pernyataan itu tentu memun culkan pertanyaan besar. Sebab Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur se jumlah tempat publik yang di - larang menjadi tempat kam panye, salah satunya lembaga pendidikan.

“Nggak ada masa - lah kan (kampanye) sekolah-sekolah, pondok pesantren, kan punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan saat ditanya soal pelarangan kam - panye di lembaga pendidikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Tjahjo mengatakan, untuk melakukan sosialisasi pemilu maupun kampanye pemilu, se - mua kalangan masyarakat ha - rus didatangi, termasuk juga se - kolah dan pesantren. “Saya kira sosialisasi pemilu, kampanye pemilu semua lini masyarakat kita harus didatangi,” ujarnya.

Mengenai larangan KPU, kata Tjahjo, peserta pemilu cu - kup berkoordinasi saja dengan KPU daerah (KPUD) karena yang bertanggung jawab untuk kesuksesan pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu pre si - den (pilpres) sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu dan PKPU adalah KPU. “Semua ha rus taat, harus tunduk seba gai mana aturan KPU,” imbuhnya. Bahkan, menurut Tjahjo, ke pala daerah juga diperbolehkan melakukan de - klarasi dukungan terhadap salah satu calon asal kan tidak meng ajak ASN di pemda untuk ikut pilihannya ataupun menggu nakan aset negara. “Kalau ke - pala daerah deklarasi bolehboleh saja, tapi jangan mengajak ASN-nya, jangan meng - gun akan anggaran aset daerah, itu saja saya kira,” tandasnya.

Sementara itu Menteri Ri - set, Teknologi dan Perguruan Ting gi (Menristek Dikti) M Na sir menegaskan kampus ber ba gai perguruan tinggi di Indo nesia harus bersih dari kegiatan politik praktis. De - ngan de mi kian para kan didat dalam Pe milu 2019 baik kan - didat calon anggota le gislatif, calon pre si den mau pun calon wakil pre si den dilarang ber kam - panye di dalam kampus. “Tidak bo - leh kam pus un - tuk dila ku kan po li tisasi. Ma - na se ka rang ca - lon yang ke kam pus? Saya la - rang. Panggil rek - tornya. Eng gak bo leh,” tegas Nasir saat ditemui di Kompleks Istana Ke presidenan, Jakarta, kemarin.

Nasir mengatakan, untuk ke pentingan sosialisasi pe mi - lu pun tidak harus dilakukan di dalam kampus. Kalau terpaksa masuk ke kampus, penye leng - gara pemilu dalam hal ini KPU harus mendatangkan semua kandidat sehingga tidak ada perlakuan istimewa terhadap salah satu pasangan calon. “Ya KPU (bisa). Kalau da tangkan, ya semua di da - tangkan, jangan sen diri. Su pa - ya nanti im - bang beri ta - nya,” tam - bah nya. Terkait de ngan keda tangan Jo ko Widodo (Jokowi) di Kam - pus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Senin (8/10) lalu, Nasir menegaskan hal itu di la ku kan Jokowi se ba - gai presiden RI, bukan sebagai calon pre si den no mor urut 01.

“Pak Jokowi sebagai pre siden, ke mana pun dia mes ti dila kukan. Presiden ti dak bisa ber - henti dalam satu ha ri. Nanti presiden berhenti satu hari, ma salah negara ini,” katanya. Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron justru meng - aku heran dengan pernyataan Men dagri tersebut. Karena se - pengetahuannya, kampanye pe milu tidak diperbolehkan di - la ku kan di sekolah ataupun pe - san tren. “Ada ya kampanye di lem ba ga pendidikan,” kata pria yang akrab dengan sapaan Hero itu sa at dihubungi di Jakarta kemarin. Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, soal kam pa - nye sudah diatur dalam PKPU No mor 23/2018 tentang Kam pa nye Pemilu.

Di situ su - dah diatur tempat mana saja yang diper bo lehkan untuk kampanye dan mana yang di - larang. “Kam pa nye sudah di - atur di PKPU 23/ 2018, tidak boleh di tempat iba dah, sarana pendidikan, dan fa si litas pe - me rintahan,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Di rek - tur Eksekutif Perkumpulan u n tuk Pemilu dan De mo - krasi (Per - lu dem) Ti ti Ang gra ini mene gas - kan bah wa kam panye di lem baga pendidikan itu dilarang. Dan hal itu telah diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pe milu bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu di la rang menggunakan fasilitas pe me - rintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

“Kok bisa di anggap tidak masalah ya?” ka ta Titi saat di - hubungi KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Bahkan, lanjut Titi, ada an - cam an pidana terhadap pe lang - g aran ketentuan tersebut yang di atur dalam Pasal 521 UU 7/ 2017 bahwa setiap pe lak - sana, pe serta, dan/atau tim kam panye pe milu yang dengan se nga ja me langgar la rang an pe laksanaan kam panye pemilu seba ga imana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, hu - ruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana pen jara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

“Pelarangan ini juga diperkuat kembali dalam PKPU ten - tang Kampanye. Jadi tidak ada kelonggaran soal ketentuan ini,” tegasnya. Di sisi lain Ko mi - sioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, dalam UU Pemilu dan PKPU sudah jelas dilarang melakukan kegiatan kampanye pemilu di tempat pendidikan dan tempat ibadah. “Ya dalam Peraturan KPU jelas dilarang itu. Tempat-tempat yang dila - rang untuk kegiatan kampanye (salah satunya) adalah lembaga pendidikan,” kata Wahyu saat dihubungi KORAN SINDO di Ja karta kemarin.

Wahyu menjelaskan, harapan nya, dengan dibuatnya atur - an pelarangan kegiatan kam pa - nye di tempat pendidikan, lemba ga pendidikan bebas dari po li - tik praktis karena lembaga pen - didikan merupakan media untuk proses belajar, mengajar, dan me - ngembangkan kapasitas. “Jadi tidak menjadikan lembaga pen - di dikan sebagai tempat untuk berpolitik praktis,” ujar Wahyu. Karena itu, Wahyu mene gas - kan bahwa pandangan KPU tetap sama dengan apa yang diatur dalam UU Pemilu maupun PKPU mengenai kampanye bah wa tempat pendidikan dilarang untuk dijadikan tempat kegiatan kampanye pemilu.

“Po koknya pandangan KPU begitu, dalam UU juga sudah di jelas kan, dalam PKPU sudah di jelas kan. Larangan tempat kampa nye salah satunya lembaga pendidikan,” tandasnya.

Kiswondari/dita angga