Edisi 11-10-2018
Hadiah Rp200 Juta untuk Pelapor Korupsi


Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui PP ini, pemerintah men janjikan imbalan uang tunai kepada masyarakat yang bersedia me laporkan kejadian korupsi. Besaran premi dan pihak mana yang akan membayar saat ada laporan yang masuk sudah diatur. Untuk korupsi, pelapor bisa mendapatkan premi dua permil dari kerugian negara yang dapat di kembali kan ke kas negara, dengan maksimal senilai Rp200 juta. Untuk kasus suap, premi juga sama yakni dua permil, namun maksimalnya hanya Rp10 juta. Siapa yang akan membayar premi tersebut? Masing-masing instansi di mana pelapor itu menyampaikan la por an nya. Pembayaran premi untuk pelapor dilakukan setelah kerugian negara yang berhasil diselamatkan masuk ke rekening negara.

Dalam kondisi negara yang sudah darurat korupsi, langkah pe merin tah membuat aturan ini perlu didukung. Kita tahu di tengah gen carnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan Ke jaksaan Agung memerangi korupsi, namun praktik kejahatan ini se olah tidak menurun. Seolah tidak timbul efek jera meski banyak di antara pelaku yang dihukum berat, dimiskinkan, dan hak politiknya di cabut. Kita se - perti tidak terkejut lagi ketika menyaksikan oknum pe jabat, terutama gubernur, bupati, dan wali kota terjaring operasi tang kap tangan (OTT) oleh KPK. Korupsi telanjur menjadi pe man dangan biasa.

Komentar pro dan kontra bermunculan merespons keputusan pemerintah menerbitkan PP Nomor 43/Tahun 2018 yang me ru pa kan hasil perubahan atas PP Nomor 71 Tahun 2000. Pihak yang pro menyebut PP ini wujud penghargaan pemerintah kepada ma sya ra kat yang bersedia terlibat dalam perang melawan korupsi. Namun, ada pula nada sumbang yang menyebut bahwa pemberian imbalan materiil justru akan mengurangi kemurnian perjuangan ma sya ra kat dalam melawan korupsi. Selain itu, PP ini dinilai pula akan mem bebani keuangan negara karena negara diwajibkan membayar premi atas laporan warga.

Dalam kondisi keuangan negara yang sedang su lit seperti sekarang, tidak seharusnya kebijakan seperti ini di bu at. Terlepas dari pro dan kontra, jika dicermati, salah satu poin pen ting lain dalam PP ini adalah mengenai kepastian ditindaklanjutinya la - poran warga. Pada PP yang baru ini ada penguatan pada peran pe la por. Misalnya jika dulu laporan warga tidak memiliki kepastian soal tindak lanjutnya, dalam PP baru ini diatur durasi waktunya yak ni maksimal 30 hari. Dalam kurun waktu itu, aparat hukum wajib me la ku kan pemeriksaan administratiff dan substantif atas laporan yang diterima. Ini poin penting karena akan memberikan kepastian bagi pelapor. Namun pada pasal ini pula terdapat celah, yakni po tensi “main mata” antara pelapor dan pihak yang dilaporkan.

Waktu 30 hari tergolong lama sehingga bisa saja digunakan untuk me lakukan negosiasi atau deal-deal tertentu. Hal penting lain yang menjadi perhatian adalah keamanan dan kese lamatan pelapor. Memang telah diatur bahwa pelapor mendapatkan perlindungan, baik fisik maupun hukum, yang dilakukan pe negak hukum bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, antusiasme masyarakat yang tinggi untuk melapor karena faktor adanya hadiah jangan sampai mengen durkan aspek perlindungan ini. Terbitnya PP ini diharapkan akan menimbulkan antu sias me masyarakat untuk berpartisipasi dalam memerangi ke ja hat an korupsi.

Aturan ini diharapkan bisa diimplementasikan de ngan baik sehingga hasil yang ingin dicapai terwujud. Peringatan ini penting karena selama ini ada kesan bahwa aturan atau produk undangundang yang dibuat pemerintah seb e nar nya sudah bagus, namun terkadang lemah di tataran im ple men tasinya. Tentu saja ini jangan sampai terjadi. PP Nomor 43 Ta hun 2018 ini diharapkan efektif sebagai bagian dari ikhtiar bang sa ini untuk memerangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Berita Lainnya...