Edisi 11-10-2018
Bebaskan Hukum yang Lama Terpenjara


Gegap-gempitanya upaya pe negakan hukum di negeri kita saat ini tampaknya belum mampu menghapus kesan bahwa di saat hukum memenjarakan pelanggar hukum, ternyata hukum itu sendiri pun masih terpenjara dalam belenggu interpretasi tekstual-normatif yang mengabaikan as pek keseimbangan keadilan.

Berbicara mengenai hukum, kita se betulnya berbicara tentang norma hu kum yang seharusnya tidak seka dar me nyentuh aspek pemenuhan un sur ke pastian hukum secara teks tual-norma tif tetapi interaksinya de ngan berba gai norma lainnya demi men cip takan keseimbangan keadil an. Norma hukum mestinya bisa di se - im b angkan dengan norma-norma lain da lam masyarakat yang berinter aksi de ngannya, di mana hukum harus ma m pu me wu judkan rasa keadilan dan kese imbangan dengan normanor ma budaya, etika, moral, dan norma-norma agama seperti tercermin da lam cita hukum ne gara k ita yaitu Pancasila.

Sejatinya, kita b erhukum itu bukan untuk mencari-cari kesalahan, te - tapi un tuk memunculkan dan membuda ya kan kebenaran yang dapat meng ha sil kan rasa keadilan dan ke seimbangan keadilan itu. Sebab, tujuan ha kiki dari pada hukum adalah mencip takan ke bahagiaan, kedamaia n, ke sejahteraan, dan kemanfaatan bagi manusia, bukan untuk melang gengkan kesengsaraan. Ketika amar putusan pengadil an di mulai dengan frasa Demi K eadilan B er dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka putusan pengadilan tak boleh me merkosa rasa keadilan dan mar ta bat manusia sebagaimana makna yang tersurat dan tersirat d alam cita hukum itu.

Maka, ketika penegak hukum hanya menggun aka n keya k inan sub - yek tif serta logika sempitnya bahwa sua tu putusan d ianggap memenuh i sya rat secara tekstual-yuridis karena un sur-unsur penjeratan dan pem be - rat an nya telah terpenuhi, penegak hu kum hanya akan memunculkan diri s e bagai “tukang hukum”, tetap i bu kan pencipta keadilan. “Tukang hukum” akan cenderung menemui jalan buntu dalam mencari keadilan, karena barometer yang diguna k an hanyalah satu bagian kecil dari norma-norma yang mengatur ek - sis tensi manusia secara holistis.

Selama kita terjerembab dan ter - pen jara da lam paradigma legal-for - mal yang sempit itu, maka selama itu pula rasa keadilan akan sulit dicapai, apa lagi k eseimbangan keadilan d a - lam ma sya rakat yang demokratis dan pluralis ini! Sudah tiba saatnya untuk kita ber - hijrah, melakukan suatu pergeseran: per ubahan mindset, pergeseran para - dig ma, bahwa kita tidak lagi bicara hu - kum sekadar normatif, tidak sekadar hukum yang tertulis. Karena hukum yang tertulis, yang umumnya cacat se - jak lahir itu, sering dinodai pula oleh tarik-menarik kepentingan.

Pergeseran yang saya maksudkan adalah membebaskan dir i dar i penjara paradigma tekstual-normatif lalu ber hi jrah ke paradigma berhukum secara holistis, secara legal-pluralistis se bab tuntutan masyarakat yang de - mo kratis ini memang meng ha rus kan adanya pergeseran paradigma seperti itu. Dalam berhukum secara holistis, kita tak bisa melepaskan diri dari nilainilai atau sistem nilai. Dan, sis tem nilai tertinggi d i negara kita men - cakup nila i-nila i spir itual, kemanusia an, dan ke adil an sosial. Karena itu, hukum harus mampu me l ihat ke sega la arah.

Sebab, ke ti - dak mam puan untuk me nye im bang - kan nor ma hukum dengan berbagai nor ma lain dalam masyarakat akan me lahir kan diso nan si, bahkan distor - si atau ke rancuan dan keracunan pola pikir da lam meng interpretasikan hu - kum. Akibat selanjutnya adalah hukum di jalankan secara subjektif-legalistis, tan pa pertimbangan rasa, tanpa per - tim bangan kema nu sia an, tanpa hati nu rani, dan tanpa meme duli kan aki batakibat da ri putusanputusan hu kum. Sebagai bahan stu di di bidang Sosi - o logi Hukum, salah satu ka sus yang kontroversial tetapi me - na rik dan menj adi so - rot an publik adalah kasus man tan Ketua DPD RI Irman Gus man.

Secara teks tual-yuridis, ia di ang - gap telah bersalah oleh Peng - adil an Tipikor dan di j a tuhi hu kum an pen jara empat tahun enam bulan di tam bah pencabutan hak p olitiknya sela ma tiga tahun. Tulisan ini sama sekal i tid ak b er mak sud untuk mem bela Irman Gus man sebab sudah ter - lambat, karena pu tus an pengadilan sudah dijatuh kan dan diterima, ba ik oleh penuntut umum mau pun oleh ter pidana. Tulis an ini ha nya ber ni at melu ru s kan para dig ma berhuk um agar pro ses pen cari an ke adilan selalu dapat meng hadir kan rasa keadilan dan ke se imbangan ke adil an. Dari kacamata Sosiologi Hukum, su lit untuk meng had irkan keadilan ke tika tolok ukur yang digunakan ada - lah neraca hukum tekstua l semata.

Tidak mungkin hanya dari satu sudut pan dang yang sempit itu kita bisa me - nilai rekam jejak, manfaat dari hasil kerja, dan j asa- jasa seorang mantan pejabat tinggi negara dalam totalitas kehi dup an dan darma baktinya. Dari sudut pand ang pe nerima man faat, Irman Gusman bisa saja diang gap se bagai pahlawan yang telah ter kor ban kan gara-gara membela kepen ting an masyarakat di daerahnya, yaitu upa ya nya untuk menur unkan harga gula. Se lain itu, Irman Gusman juga sama se kali tidak terbukti me - rugi kan ke uang an negara. Maka , sedikit sumir bila seorang wa kil rakyat dalam menjalankan tu - gas dan tanggung jawabnya harus pula dijerat oleh hukum, de ngan alasan yang tekstual belaka.

Padahal, ter b uk ti bahwa masyarakat di daerahnya menerima manfaat yang besar dari ha sil ker ja - nya itu. Dia men da tang kan man faat, te tapi dia dikorban kan! Kita tak mungkin bisa me nya lah kan sebagian masya rakat yang ber ang gap an b ahwa tind aka n KPK dan Ma je lis Hakim di Pengadilan Tipikor dalam meng hu kum Irman Gusman itu secara tidak langsu ng mendu kung ter us ber langsungnya kelangkaan pa sokan gula di Sumatera Barat. Tetapi, ada ke be rat an apabila di timbulkan ke san seolaholah hu kum hendak di tegakkan se cara de mons tratif di atas pender itaan ma sya rakat. Karena kalau harga gula itu tidak se gera diata si oleh B ulog wakt u itu, harga yang sudah mencapai Rp16.000 per kilogram tersebut pasti akan me - lam bung lebih tingg i lag i.

Korban yang akan ber jatuhan pun akan jauh lebih ba nyak lagi. Maka, sulit dielakkan ketika kesan yang muncul kemudian di publik bah - wa dalam kasus ini, baik KPK atau ha - kim telah mengisolasi hukum jauh da - ri nilai keadilan sosial dalam konteks ke adilan berhukum sebagaimana di - ama nat kan oleh Pancasila, alinea ke - empat UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun demiki an, d ari kacamata para “tukang hukum” yang meng guna kan pendekatan tek stual-nor ma - tif, lain lagi ceritanya, karena manfaat yang diberikan Irman Gusman kepa - da masyarakat di daerahnya itu tidak - lah di ang gap penting. Karena itu, ti - dak ikut dipertimbangkan dalam pu - tusan pengadilan. Secara filosofis, persoalan keadil - an dan keseimbangan memang tak bi - sa di pisahkan. Tetapi, persoalan fil osofi ini juga tak bisa lepas dari per soal - an ke ma nu siaannya.

Artinya, masya - ra k at mem but uhkan kese jahteraan dan hal ini tak boleh dihalangi. Di sinilah letak persoalan yang ti - dak di perhatikan oleh pen egak hu - kum. As pek m an faat dal am peme - nuh an hajat hidup orang banyak yang di prakarsai oleh senator asal Suma te - ra Barat itu sama sekali tidak diin dah - kan oleh para “tukang hukum” yang se mangatnya agak overdosis itu, ha - nya karena dia terjerat dan terpeleset. Ketidakseimbangan keadilan se - ma cam ini bisa dite mu kan dalam ber - ba gai kasus lainnya di mana peng adil - an menceraikan rasa keadilan lantar an di jalankan oleh “tukang-tukang hu - kum” yang tidak memiliki kebe ra ni an un tuk mencari dan menggali ke be nar - an dan keadilan dengan pen de kat an hu kum secara inklusif dan ho listis.

Di manakah rasa keadilan dan ke - se i m bangan keadilan dalam sistem per adilan kita? Pertanyaan ini harus di ja wab, jika kita hendak meng ha dir - kan ke adilan yang ber perike manu sia - an se cara holistis sesuai dengan cita hu kum negara ini. Persoalan utama dalam kasus se - per ti ini adalah nilai keadilan berada di ra nah filosofis, sedangkan kepastian hu kum berad a di ran ah yur idis nor - ma tif. Sementara aspek kemanfaatan ber ada di ranah sosiologis. Tiga ranah ini ti dak bersentuhan dalam sistem hu kum kita. Padahal, kita tahu bahwa as pe k yuridis nor m at if itu merupa - kan re duksi dari totalitas kehidupan.

Karena itu, penting bagi penegak hukum, ter lebih para hakim sebagai “kaum Brah mana”, untuk mengasah kecerdasan s pi ritualnya agar mampu mem baca de ngan hati nuraninya; bukan sekadar meng gunakan otak, lalu m emutus de ngan otot. Hati nurani dapat melihat dari se - ga la sisi, bahkan yang tak tampak pun bi sa tampak dengan hati nurani. Se - bab, hu kum itu untuk manusia, bukan ma nu sia untuk hukum; dan hukum itu tu ju annya untuk membahagiakan ma nu sia. Nilai Ketuhanan dalam Pancasila me nghe ndaki ter ci p tanya keseim - bang an antara aspek materiil dan spiritu al.

Hakim seharusnya meng ikutkan nilai spiritual dan ma teriil dalam me mutus perkara sehingga jelas bahwa ke adilan hukum yang dimaksud tidak hanya melihat pada sp ek trum nor matif, namun juga pada spek trum lex ae ter na, lex divina , serta lex na turalis da lam bing kai nilai ke arif an lokal khas Indonesia yang menjunjung ting gi ni lai-n ilai kekeluargaan d an peri kema nu siaan serta perikeadilan. Teori validasi hukum ala Hans Kel - sen dalam Pure T heory of Law dengan te gas meng at akan bahwa hukum yang oleh Hans Nawiasky disebut seba gai for mell gesetz har uslah berl andas kan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merupakan p enjabaran dari alinea ke empat Pem bukaan UUD 1945 dan Pancasila yang merupakan staats funda men tal norm.

Singkatnya, semua putusan hakim ha ruslah menge de p an kan upaya meng gali kebenaran untuk memuncul kan rasa keadilan dan keseim bangan keadilan dengan meng gunak an hati nu rani untuk memper tim bang - kan as pek nor matif, sosiologis, kultural, ser ta m oralitas dan spi ritu al secara holis tis. Kasus Irman Gusman ini kiranya da pat dijadikan titik tolak untuk kita mela kukan kontemplasi mendalam agar dapat melakukan penegakan hukum yang benar-benar adil dan seimbang yang ber tujuan untuk mem baha gia kan, bukan me nyengsara k an ma nu sia.

Esmi Warassih
Guru Besar Hukum dan Masyarakat di Universitas Diponegoro, Semarang






Berita Lainnya...