Edisi 11-10-2018
Paradigma Pemberantasan Korupsi


Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PP ini me narik mengingat melalui PP ini per tama kalinya dalam sejarah di Indo ne sia peme rin tah memberikan apresiasi finan sial ba gi masyarakat yang memban tu peme rin tah dalam meng ungkap kasus korupsi. Ten tu saja langkah pe merintah ini harus di apresiasi se bagai bentuk keseriusan pe me rintah untuk membasmi tindak pidana ko rupsi. Bisa jadi model optimalisasi peran serta masyarakat ini untuk mengisi gap antara mo del strategi pem be rantas an dan pen ce gahan korupsi yang ber sumber dari pe me rin tah. Strategi ter sebut tidak berjalan op ti mal mes ki pun koruptor berhadapan de ngan ancaman pemiskinan, pencabutan hak politik maupun sanksi represif lain nya.

Memang pemberantasan korupsi saat ini hanya mengandalkan ki - nerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun ke jaksaan dan kepoli sian turut mem beri kan dukungan. Fak tanya kejahatan ko rup si semakin bertambah dan telah masuk pa da ranah darurat korupsi. PP No 43 Tahun 2018 diterbitkan pe me rintah untuk mencabut PP No 71 Tahun 2000. Pemerintah meng ang - gap PP No 71 Ta hun 2000 kurang op - timal dalam meli bat kan peran ser ta masyarakat pada pem be rantasan dan pencegahan tindak pidana ko rupsi. Memang jika dianalisis secara sak sama su dah tepat langkah pemer in tah meng gan ti PP No 71 Tahun 2000 ka rena subs tan si dari PP tersebut ha nya ber - sifat retori ka saja bagi ke ter li bat an masyarakat.

Ada pun PP No 43 Ta hun 2018 dipandang lebih aplikatif guna mem - beri dasar bagi ma sya ra kat luas un tuk terlibat langsung pada pem be rantasan dan pencegahan tin dak pi da na korupsi. Memang tampak ada para dig ma baru dalam PP No 43 Ta hun 2018. Paradigma tersebut adalah pem be ran tas an melalui pencegahan. Krimi nolog Ga briel Tarde (1990) menyebut kan bahwa ca ra mencegah kejahat an yang paling efektif adalah dengan penguatan komunitas dan peran serta masyarakat.

Persoalan Implementasi

Dalam implementasinya PP No 43 Ta hun 2018 masih menyisakan bebe - rapa ma sa lah yang justru berpotensi menim bul kan masalah baru. Per ta ma, terkait dengan ta ta cara ma sya ra kat terlibat aktif dalam pem be ran tas an dan pencegahan tindak pi da na ko rup - si. Pengaturan pada hak-hak yang diberikan masyarakat sebagaimana di - atur dalam Pasal 2 PP tersebut perlu di - bu at petunjuk pelaksanaannya, khu - susnya terkait dengan batasan hak masyarakat dalam terlibat hal ini un - tuk menghindari dampak terja di nya “main hakim sendiri” (eigen richt ing).

Profesor Donald Black (2007), da lam bukunya The behavior of Law, menjelas kan bahwa bahaya dari pem beri an otoritas yang tidak jelas ba tas an nya ada lah terjadinya tumpang tin dih antara ke wenangan pemerintah ser ta masyarakat da lam penegakan hu kum dan hal tersebut merupakan pe micu terjadinya main hakim sen diri. Persoalan kedua adalah terkait de - ngan ba gian kedua, pada Pasal 3 hing - ga Pasal 7 PP No 43 Tahun 2018 di nya - ta kan publik bah kan hanya secara li - san dapat meminta dan maupun mem beri informasi me nge nai terja di - nya dugaan tindak pidana ko rup si dan instansi terkait wajib menerima maupun memberi informasi.

Bagian ini sangat berbahaya terkait keamanan data dan in formasi yang dapat diakses masyarakat lu as karena pada PP ini ti dak diatur per tang gungjawaban me - nge nai keamanan dan perlindungan data serta informasi yang wajib di - beri kan kepada masyarakat. Ke ko - songan hukum ini harus segera dicari so lusinya mengingat hal ini me ru pa - kan per soalan serius yang berpotensi mere sah kan masyarakat luas. Di samping itu ketentuan dalam PP ini bertentangan dengan Undang- Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan In for masi Publik (UU KIP).

Dalam UU KIP te lah diatur se ca - ra jelas hak informasi yang da pat di - akses publik. Dengan mengacu pa da asas hukum lex superiori derogate legi in feriori, seharusnya bagian kedua Pasal 3 hing ga Pasal 7 PP No 43 Tahun 2018 demi hu kum gugur karena berte n tangan de ngan UU KIP. Persoalan ketiga, mengenai ke ten - tuan Pa sal 9 PP Nomor 43 Tahun 2018 dise but kan bahwa setelah laporan diterima, untuk memutuskan kelayak - an laporan tersebut ha rus melalui pemeriksaan administratif dan subs - tan tif yang waktunya 30 hari. Per soalan n ya adalah akan rawan terjadi “pe - me rasan” mengingat untuk dipu tuskan ke layakannya perlu waktu 30 hari se hing ga pelapor dan calon terlapor akan di mung kinkan berkomunikasi.

Mindset Anti k orupsi

Persepsi yang harus dibangun pe - me rin tah terhadap masyarakat ada - lah masya ra kat peduli dan ikut terli - bat terhadap pem be rantasan dan pen cegahan korupsi bu kan karena alas an materiil, tetapi karena ke pe du - li an masyarakat untuk me m ba ngun ke hidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai kejujuran. Masya - ra kat pe duli dan turut serta terlibat pa da pem be ran tasan dan pence gah - an tindak pidana ko rupsi karena tin - dak pidana korupsi akan meng hancur kan peradaban melalui exploi tation de lí homme par líhomme yang artinya penghisapan dan eksploitasi manu sia oleh manusia lain.

Persepsi yang harus dibangun adalah mem bangkitkan gerakan kolektif anti ko rup si untuk mengikis kleptokra si yang me ma tikan demokrasi dan peradaban. Tibor (2008) mende fi ni - si kan kleptokrasi seba gai istilah yang mengacu pada sebuah ben tuk peme - rin tahan yang mengambil uang ha sil pungutan dari rakyat untuk mem per - kaya diri sendiri atau kelompok ter - ten tu yang umumnya dilakukan de - ngan praktik-praktik koruptif dan penuh kezaliman. Memang pemberian apresiasi ma - teriil oleh pemerintah kepada ma syara kat seba gai mana diatur dalam PP No 43 Tahun 2018 harus diapresiasi se bagai wujud peng hargaan peme rin tah kepada masya ra kat yang terlibat melawan korupsi.

Di sisi la in pemberian imbalan materiil justru akan mengurangi nilai kemurnian per juang an masyarakat terhadap gerakan anti korupsi. Ketentuan Pasal 17 Peraturan Peme rin tah (PP) No 43 Tahun 2018 akan ber po ten si melahirkan “spe kulan” maupun “pe me ras” dalam pembe rantasan korupsi me la lui budaya wani piro sehingga dalam hal ini pemerintah harus betul-betul me - ngawal de ngan petunjuk tek nis yang dapat me mi nimal kan hal tersebut.

Risiko ter akhir yang mungkin muncul ada lah jika terjadi gugatan uji materiil atas Pasal 17 PP No 43 Tahun 2018, jika diputuskan di hapus, ma sya rakat yang te lah terbiasa dengan orien ta si ma teriil akan menjadi demo ti vasi terli bat dalam pembe ran tas an korupsi. Se ba lik nya jika be saran apresiasi lebih tinggi akan menyulitkan keuangan negara.

Rio Christiawan
Kriminolog dan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya






Berita Lainnya...