Edisi 11-10-2018
Pemerintah Waspadai Tekanan Ekonomi Global


BALI –Pemerintah, Otoritas Jasa Keuang an (OJK), dan Bank Indonesia (BI) terus me ning katkan koordinasi dan komunikasi dalam menyiapkan berbagai kebijakan yang di perlukan untuk menghadapi tekanan ekonomi global.

Pemerintah, BI, dan OJK telah menerbitkan bauran kebijakan jangka pendek dan menengah serta terus memantau perkembangan ekonomi yang terjadi. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi impor, seperti dengan menerapkan bauran biodiesel 20% (B20), peningkatan PPh impor, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan ekspansi KUR ke sektor pariwisata.

Sementara BI telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti meningkatkan suku bunga acuan BI menjadi 5.75%, me nyediakan FX swap dengan rate yang kompetitif, dan domestik non-deliverable forwards (NDF).

OJK juga telah mengeluarkan berbagai insentif kepada perbankan untuk pembiayaan pada industri berorientasi ekspor dan industri barang substitusi impor serta industri pariwisata.

“Termasuk di dalamnya revitalisasi LPEI dan fasilitas pembiayaan pasar modal untuk 10 tempat wisata baru,” ujar Wimboh dalam Seminar Navigating Indonesiaís Economy in The Global Uncertainties di Bali, kemarin.

Dia mengatakan, sektor jasa keuangan juga perlu bersiap diri menghadapi tekanan ekonomi global karena meningkatnya suku bunga global berpotensi diikuti oleh kenaikan suku bunga domestik.

Menurutnya, bank dan perusahaan pembiayaan perlu mengerahkan usaha ekstra untuk melakukan efisiensi. “Sampai taraf tertentu, hal ini akan mengurangi dampak kenaikan suku bunga pinjaman yang sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

Selain itu, OJK juga akan terus mempromosikan pendalaman pasar keuangan dengan meningkatkan sisi suplai dari sisi permintaan serta infrastruktur yang mendukung. Melalui kerja sama yang baik dengan Kementerian Keuangan dan BI, OJK telah menetapkan strategi nasional pendalaman pasar keuangan.

“Dengan ini saya berharap pasar keuangan kita akan tumbuh kuat dan mengurangi ketergantungan aliran modal asing,” katanya. Kepala Departemen Internasional BI Doddi Zuverdi menuturkan, kondisi saat ini pola pikir seluruh bank sentral sedang menghadapi begitu banyak ketidakpastian me nun tut adaptasi.

“Kuncinya kemampuan adalah kemauan adap tasi penyesuaian terhadap perubahan,” ungkap Dody. Dia menuturkan, perubahan nilai tukar akan terus berlangsung.

Karena itu, yang harus dilakukan bukan memaksakan diri untuk menahan nilai tukar pada level berapa pun, melainkan melakukan penyesuaian di antaranya penyesuaian terhadap fundamental.

Selanjutnya membuat semua pelaku ekonomi terutama sektor keuangan dan masyarakat yang punya kewajiban valas membuat mereka memiliki mitigasi terhadap nilai tukar.

BI Sambut Komunikasi Transparan Bank Sentral

Semenatara itu, Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya komunikasi transparan dan sinergi di antara komunitas internasional guna meminimalkan dam pak normalisasi kebijakan ekonomi negara maju.

Normalisasi kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh negara maju, seperti Amerika Serikat, di ketahui telah berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Karena itu, bank sentral di berbagai negara perlu melakukan res pons kebijakan yang tepat dengan saling berkoordinasi, komunikasi, dan kerja sama. Presiden Federal Reserve Bank of New York (Fed NY) John Williams dalam pidato nya mengatakan, perekonomian Amerika Serikat (AS) saat ini berada dalam keadaan sangat positif.

Indikasinya antara lain tingkat pengangguran dan in flasi rendah, prospek pertum buh an yang baik, serta diper kirakan masih akan berlanjut. “Saya per kirakan produk do mestik bruto (PDB) AS akan tumbuh sekitar 3% tahun ini dan 2,5% pada 2019.

Sedangkan inflasi saya perkirakan akan berada sedikit di atas 2%,” ujarnya. Dengan keadaan ekonomi yang baik, otoritas AS pun melakukan normalisasi kebijak an dengan menaikkan suku bunga bank sentral dan normalisasi neraca (balance sheet).

Meski demikian, disadari bahwa dengan saling terhubungnya ekonomi dunia, kebijakan AS bisa berpengaruh pada ekonomi global sehingga pada gilirannya dapat kembali memengaruhi ekonomi AS.

John Williams menegaskan, normalisasi AS akan dilakukan bertahap se hingga untuk itu AS akan terus melakukan komunikasi transparan. Dengan demikian, di harapkan bisa mengurangi dampak global spillover.

“Pendekatan semacam itu, dalam pandangan saya, akan membantu mendukung kemakmuran, baik di AS maupun di luar negeri,” tuturnya. Komitmen transparansi itu disambut Gubernur BI Perry Warjiyo.

“Transparansi sangat penting dalam kebijakan moneter, dan juga penting untuk pasar emerging seperti Indonesia,” katanya. Perry menegaskan, pentingnya negara-negara berkembang saling bersinergi dan bekerja sama untuk menekan dampak ketidakpastian global.

Dia mengatakan, komunitas internasional bisa saling membantu. Komunikasi yang baik dan jelas, termasuk dari AS, merupakan salah satu faktor kunci mengurangi ketidakpastian.

kunthi fahmar sandy/ inda susanti