Edisi 12-10-2018
Fintech Diberi Ruang Lebih Berkembang


NUSA DUA –Negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, merupakan tempat ideal bagi tumbuhnya teknologi finansial atau financial technology(fintech). Hal ini didukung besarnya jumlah populasi kaum muda yang cukup besar.

Perkembangan fintech dalam be berapa tahun terakhir mendapat perhatian dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Hal ini ditunjukkan de ngan dilun curkan nya Bali Fin tech Agenda dalam rangkaian per temuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali kemarin. Bali Fintech Agenda berisi 12 prinsip kebijakan untuk membantu negara-negara di dunia mengoptimalkan manfaat dan peluang dari pesatnya kemajuan teknologi keuangan, termasuk sistem pembayaran. Prinsip-prinsip kebijakan ter se but disaring dari peng alaman negara anggota dan men cakup topik yang luas, di an taranya aktivasi layanan ke uang an berbasis fintech, me mas ti kan ke tahan an sektor keuang an, mengatasi risiko, dan mem promosikan kerja sama internasional.

Direktur Pelaksana IMF Chri s tine Lagarde mengatakan, Bali Fintech Agenda menye diakan kerangka kerja yang ber - guna untuk menilai pilihan ke bijakan dan menyesuaikannya dengan kondisi dan prioritas masing-masing negara. “Semua negara men coba mendapatkan man faat ini, sambil juga memitigasi risiko. Kita mem butuhkan kerja sama inter na sio nal yang lebih besar untuk men capai itu dan untuk me - m astikan revolusi fintech meng untungkan banyak orang dan bukan hanya se gelintir orang,” kata Lagarde da lam diskusi dan peluncuran Bali Fintech Agenda dalam rang kaian Annual Meeting IMF-Bank Du nia 2018 di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Lagarde berharap Bali Fin tech Agenda dapat dijadikan sum ber atau acuan yang propor sional bagi negara-negara ang gota, ter utama dalam pe ngem bangan ino vasi layan an keuang an dan me ning katkan inklusi keuangan. “Saat ini terdapat sekitar 1,7 miliar orang di dunia yang tidak punya akses ke layanan ke uang an,” sebutnya. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak akan terburu-buru meregulasi se cara ketat inovasi berbasis inter net di Indonesia. Tujuannya memberi ruang berkem bang nya inovasi di era digital. Menurut Jokowi, pe ngem bangan ekonomi digi tal mem butuh kan kebijakan yang akomo da tif.

Dalam hal ini otoritas perlu me ne rap kan kebijak an se cara light touch alias ti dak terlalu me ngekang dan safe harbour, yakni tanggung jawab terpisah antara penyedia si tus jual beli daring ber - konsep mar ketplace dengan pen - jual yang me ma kai jasa mereka. “Gelombang inovasi harus di - si kapi dengan regulasi yang soft dan tetap memberi ruang keaman an bagi masyarakat un tuk ber inovasi. Regulasi yang ri leks dan ber sa ha bat ini men ce gah intervensi pe me rintah yang terlalu berlebihan dan juga mem beri kesempatan para kre a tor untuk ber kreasi dan ber eks pe ri men tan pa ta kut gagal atau hukuman , ” tutur nya. Mantan Gubernur DKI Ja - karta itu menegaskan, peng - aturan yang akomodatif penting agar masyarakat tidak te rdorong ke arah sudut-sudut in - ter net yang tidak diregulasi. Untuk itu masih banyak peker jaan yang harus dilakukan da lam hal sosialisasi kepada otoritas.

“Tapi saya yakin, kita bisa menolong satu sama lain untuk mendorong keterbukaan ke standar dan platform global,” tandasnya. Jokowi menambahkan, Indonesia telah menjalankan ino vasi yang sistematis dan saat booming internet dan d i gital te lah masuk jauh ke da lam fondasi ekonomi, termasuk metode pem bayaran seperti PayPal, AliPay, WeChat, dan inovasi se rupa yang telah mengubah gaya hidup jutaan orang di dunia. “Bagaimana kita meng gu - na kan teknologi baru ini di sektor keuangan dan pada saat yang sama memastikan ini tidak men disrupsi tatanan yang sudah ada. Perhatian Presiden Jokowi terhadap pengembangan eko - no mi digital diapresiasi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Menurutnya Presiden memiliki komitmen tinggi terhadap reformasi, termasuk dari sisi kemudahan berbisnis mau - pun pembangunan infra struktur. Hal tersebut me mung kin - kan ekonomi digital di Indo ne - sia saat ini ber kembang pesat.

Indonesia Harus Cermat

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan, fintech harus dibagi menjadi dua perspektif, yaitu network dan konten atau aplikasinya. Untuk apli kasi, Indonesia harus cermat dalam me langkah agar tidak berakhir men jadi pasar pihak asing. “Net work itu seperti sam bungan in ter net atau broad band, harus di kembangkan karena itu bisa mem percepat aktivitas ekonomi,” ungkap HT pada pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, kemarin. Dengan koneksi internet masyarakat di daerah bisa menik mati informasi serta ber komu nikasi dengan cepat.

Semen tara itu dalam persepektif kedua, konten atau aplikasinya harus dipastikan konstruktif dan positif bagi pembangunan bangsa, misalnya untuk pen - didikan atau kesehatan. “Tapi kita harus hati-hati dengan apli kasi yang kontraproduktif yang bisa mengurangi lapangan kerja,” tegas HT. Misalnya saja e-commerce yang bila tidak diatur akan memberikan dampak negatif pada industri UMKM. Apalagi pelaku e-commerce terhitung jorjoran menyubsidi dengan barang yang murah di rentang Rp500.000 hingga Rp1 juta. Hal tersebut bisa mengurangi pendapatan, mengganggu hing ga mematikan usaha UMKM, dan ujung-ujungnya meningkatkan pengangguran. Padahal UMKM menjadi salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data Ke men terian Koperasi dan Usaha Ke cil dan Menengah, UMKM me nyerap tenaga kerja lebih dari 114 juta orang di hampir 58 juta unit usaha. “Kita harus hati-hati, kita menyambut baik per kem - bangan fintech, tapi pastikan kondisi Indonesia beda dengan kondisi negara maju. Jangan sampai mengurangi lapangan kerja menimbulkan masalah baru,” kata HT. Indonesia membutuhkan lapangan kerja menghadapi pe satnya pertumbuhan usia pro duktif karena bonus de mografi. Di saat lapangan kerja tumbuh lebih cepat daripada pertum buh an pencari kerja, kesejah te raan akan me ning - kat. Namun bi la pertumbuhan la pangan ker ja tidak dapat meng imbangi per tum buhan pencari kerja, kese jah teraan akan sulit me ningkat.

12 Elemen Bali Fintech Agenda

Bali Fintech Agenda berisi 12 kerangka acuan yang diha rapkan membantu perkembangan fintech. Kerangka acuan ini un - tuk memastikan bahwa perubahan teknologi bukan se ba - gai ancaman melainkan se buah peluang. Ke-12 elemen yang di maksud dalam Bali Fintech Agenda adalah, pertama, menyambut revolusi di bidang teknologi keuangan. Kedua, memberi ruang penggunaan teknologi baru un - tuk meningkatkan la yan an ja sa keuangan. Ketiga, men dorong kompetisi dan ber ko mit men menciptakan pasar yang terbuka, bebas, dan teruji. Keempat, mendukung keuang an inklusif dan mengem bang kan pasar keuangan.

Kelima, memonitor per kemba ng an secara erat untuk meningkatkan pemahaman atas sistem keuangan yang tengah berevolusi. Keenam, meng adap tasi regulatory framework dan pengawasan untuk pengem ba ng an sis tem keuangan yang stabil. Selanjutnya, ketujuh, men - jaga integritas finansial. Ke delap an, memperbarui kerangka hu kum untuk menyediakan lans kap hukum yang ako modatif. Kesembilan, me mas tikan stabilitas sistem moneter dan keuangan. Ke-10, mengem bang kan infrastruktur ke uang an dan data yang mum - puni un tuk men jaga ke si nambungan manfaat teknologi keuangan. Ke-11, men dorong koor dinasi dan kerja sama in - ternasional ser ta berbagi in formasi.

Dan ke-12, me ngem bangkan peng awas an kolektif ter - hadap risiko sektor keuangan. Sementara itu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengata kan, meskipun Asia mengalami pertumbuhan pereko nomian yang tinggi dalam be berapa tahun terakhir, sektor keuangan masih tertinggal di sejumlah negara. Menurutnya, kurang dari 27% orang dewasa di kawasan Asia yang sedang berkembang sudah memiliki rekening bank, jauh di bawah median global sebesar 38%. Sementara itu hanya 84% dari perusahaan di kawasan ini sudah memiliki rekening giro atau ta bungan, setara dengan Afrika, tapi ke - tinggalan dari Amerika La tin yang mencapai 89% dan 92% di emerging Europe (kawas an Ero - pa Tengah dan Timur).

Mirza menambahkan, inklu si keuangan dapat terus ditingkatkan melalui kebijakan yang mendorong inovasi keuang an dengan memperluas literasi keuangan serta dengan memperbaiki infrastruktur dan jaringan digital. Di sisi lain, Mirza meng ung kapkan, para pembuat kebi jak an di Asia per lu memperkuat ker ja sama gu na meman faat kan potensi fin tech bagi per tum buhan inklusif. Menurut dia, mengutip data Bank Pembangunan Asia (ADB), kemajuan fintech di Ta - nah Air, sejalan dengan se makin baiknya akses teknologi di Asia-Pasifik. Pada 2018, ka was - an tersebut memiliki pro por si pa ten tekfin secara global. Mirza menambahkan, tercatat lebih dari 65%dari paten tekfin global berada di Asia- Pasifik dalam kurun waktu 20 ta hun terakhir.

Sepanjang Janu ari hingga Agustus 2018, paten tekfin dari China tercatat se - banyak 27.685 paten (30%), Ko - rea Selatan 14.128 paten (15%), Jepang 13.335 paten (14%), dan India 1.583 paten (2%). Presiden Bank Dunia Jim Yong-kim mengatakan, Bali Fintech Agenda menyediakan ke - rangka kerja untuk mendukung Tujuan Pembangunan Ber kelan jutan, terutama di negaranegara berpenghasilan rendah, di mana akses ke layanan keuang an juga rendah. “Negara-negara menuntut akses yang lebih dalam ke pasar keuangan, dan Bank Dunia akan fokus pada memberikan so lusi fintech yang me ning katkan layanan keuangan, mengurangi risiko, dan mencapai per tumbuhan ekonomi inklusif yang stabil,” tuturnya.

Pengamat ekonomi dari Ins titute for Development of Economics and Finance (In def) Bhima Yudhistira Adhi negara me ngatakan, regulasi mengenai fintech memang harus di bedakan dengan lem baga keuang an konvensional seperti bank. “Sudah pas di buat regulatory sandbox. Lebih fleksibel dan yang penting keamanan sis tem dan per lindungan nasabah di awa si,” ujar Bhima.

Inda susanti/ant




Berita Lainnya...