Edisi 12-10-2018
PMD Harus Fokus pada Layanan Publik


JAKARTA – Buruknya penyerapan anggaran di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendorong DPRD DKI Jakarta membatasi dan memfokuskan penyertaan modal daerah (PMD) pada pelayanan masyarakat.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan, banyak satuan kerja pelaksana daerah (SKPD) ataupun BUMD yang memiliki kinerja buruk. Karena itu, untuk PMD 2019, pihaknya mengingatkan BUMD agar menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya. ”Apa yang dibutuhkan nanti kita usulkan pada saat rapat banggar, bahwa ada SKPD yang membutuhkan,” kata Santoso usai rapat kerja (Raker) dengan sejumlah SKPD dan BUMD di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Dalam raker tersebut, pi haknya bersama beberapa SKPD dan BUMD membahas rancangan Kebijakan Umum APBD Prio ritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2019.

Dia menyebutkan, ada empat BUMD DKI yang mengajukan PMD, antara lain PT MRT Jakarta sebesar Rp4,9 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk pe nyelesaian pembangunan mass rapid transit (MRT) fase 1 dan fase 2. Selain itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengajukan PMD sebesar Rp648 miliar untuk pembebasan tanah pembangunan rumah DP 0 rupiah. Sementara PT Pembangunan Sarana Jaya meng ajukan PMD sebesar Rp1,8 triliun untuk pengadaan lahan proyek Sentra Primer Tanah Abang(SPTA) danpemb angun an hunian DP 0 rupiah. SementaraPDAMJayamengajukan PMD sebesar Rp385 miliar untuk optimal isasi suplai Distribution Center Reservoir (DCR) 4 Cikokol meliputi area Cengkareng dan Pegadungan serta relokasi sistem penyediaan air minum (SPAM) Cilandak.

Santoso berharap PMD nantinya dapat menghasilkan laba sehingga menguntungkan Pemprov DKI. Karena itu, DPRD memfokuskan kepada rancangan bisnis yang tersusun dengan baik sehingga penye - rap an APBD bisa maksimal dan tidak menjadi sisa lebih peng - gunaan anggaran (Silpa) atau pengembalian PMD pada tahun berikutnya. ”Kalau anggaran di BUMD enggak bisa terserap, maka harus dikembalikan. Nah, ini tandanya masalah. Ada peng endapan,” tutur Santoso. Meski demikian, dia mengakui, semuanya bisa berubah. Sebab pembahasan anggaran belum mencapai final.

”Fokusnya kini hanya ingin mem berikan public service atau pelayan an masyarakat. Dengan demi kian, PMD bisa maksimal,” katanya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangun an Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Subagyo menga ta - kan, pada KUA-PPAS 2019 Pemprov DKI merancang anggaran sebesar Rp7,8 triliun yang akan digelontorkan kepada PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertin do, PT Pembangunan Sarana Jaya, serta PD PAM Jaya. ”Dari jumlah itu, kata dia, PT MRT Jakarta merupakan yang terbesar, yakni Rp4,9 triliun,” katanya.

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan sekalipun PMD nantinya untuk membayar utang. Namun, pi - hak nya memastikan hal itu tidak akan mengganggu ke uang an MRT. Operasional dan gaji pegawai, serta sewa gedung sudah disiapkan melalui kas per - usahaan sebesar Rp300 miliar. ”Operasi MRT akan di mak - simalkan pada April 2019. de - ngan demikian, kas MRT akan dapat terisi kembali. Tahun ini, kontrak kantor kami habis. Ada kemungkinan akan mengurangi biaya karena kami pindah kantor ke tempat yang lebih murah,” tutupnya. Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Saefullah mengatakan, usulan APBD 2019 dalam KUA-PPAS meningkat Rp4,1 triliun dari anggaran 2018 Rp83,2 triliun menjadi Rp87,3 triliun.

Menu rutnya, angka tersebut didapat dari hasil kajian dengan mem per - hatikan asumsi ekonomi makro terhadappertumbuhanekono mi di Jakarta, inflasi, dan ter masuk harga nilai rupiah ter hadap mata uang dolar. ”BPRD, baik pendapatan asli daerah, retribusi daerah, maupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini kita berani di angka Rp77 triliun pendapatan pada 2019 dari pendapatan pada 2018 sebesar Rp65 triliun,” kata Saefullah.

Saefullah menjelaskan, dalam paparan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), banyak cara untuk mencapai target pendapatan Rp77 triliun, di antaranya menaikkan pajak kendaraan bermotor dari Rp8,3 miliar menjadi Rp9,3 miliar, mengestimasi kendaraan baru, penunggak pajak, dan sebagainya.

Yan yusuf







Berita Lainnya...