Edisi 12-10-2018
Polemik Harga BBM, Koordinasi Pemerintah Dinilai Lemah


JAKARTA –Batalnya kenaik an harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi satu jam setelah pengumuman kenaikan di pertanyakan sejumlah pi hak.

Hal ini juga menunjukkan koordinasi pemerintah masih sangat lemah sehingga pengumuman penting seperti kenaik an harga BBM oleh Menteri Ener gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan langsung diralat Presiden Jokowi satu jam kemudian. “Iya, kan bagian dari ke ajaib an dunia. Ya ini bagian dari yang tersampaikan kepada pu blik yang begitu amat terbuka, Menteri Jonan menaikkan harga BBM, kemudian ditu run kan lagi karena arahan Ba pak Presiden. Ini juga satu hal yang aneh, tahun lalu harganya dinaikkan dengan tidak mempertimbangkan daya beli masya rakat, tahun ini diturunkan ka rena katanya daya beli ma sya - rakat turun,” kata Wakil Ke tua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) kepada wartawan di Kom pleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

HNW melihat, hal ini justru menimbulkan berbagai argu - men tasi di masyarakat. Seharus nya pengumuman harga BBM ini dikoordinasikan terlebih dulu di lingkup internal peme rintah, baru kemudian di - sam paikan ke masyarakat sehingga tidak menimbulkan argu mentasi dan kegamangan di masyarakat. “Jadi ini ada apa politik koordinasi di dalam kabinet Jokowi? Kok menteri bi sa menaikkan terus kemudian di - turunkan, itu suatu hal yang ti - dak memenuhi logika pu blik,” ujarnya. Wakil Ketua Dewan Penasi hat Badan Pemenangan Nasio - nal (BPN) Prabowo-Sandi itu ju - ga berharap saat Jokowi mengumumkan batalnya ke naik an harga BBM bukan bagi an dari pencitraan menjelang Pe milu 2019, tetapi karena me mang mempertimbangkan fak ta bahwa harga premium ti dak seharusnya naik.

Hal itu su paya orang tidak menduga-du ga bahwa seluruh kebijakan pe - merintah hanya pencitraan dan sebagainya, tapi memang ber - pihak kepada rakyat Indo nesia. Apalagi melihat bertubitubinya bencana alam yang terjadi di berbagai daerah mes - ki pun hajatan IMF-World Bank di Bali tetap diseleng gara kan secara mewah. Di sisi lain, Ketua DPP PDI Per juangan Hendrawan Supra - tik no mengatakan, pemba tal an kenaikan harga BBM seperti ini secara umum tentu meng gembirakan masyarakat. Tapi Hendrawan mengakui bahwa manajemen koordinasi di pe - merintah dalam pengambilan kebijakan tentu saja harus di - buat lebih rapi karena mem butuh kan koordinasi tiga kementerian, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen - teri an ESDM, dan Kemen teri an BUMN.

Di bawahnya ada PT Pertamina. “Saya kira intinya sebenarnya itu dari segi mana - je men pemerintahan di lain wak tu harus diperbaiki. Tapi dari segi harga yang tidak naik, tentu masyarakat lebih senang. Saya kira ini psikologi publik saja, tidak naik, yang naik hanya nonsubsidi,” kata Hendrawan di Kompleks Parlemen Sena yan. Meski demikian, lanjut Hen - drawan, karena kesibukan se rentak dengan keberadaan event besar IMF-World Bank An nual Meeting di Bali, keha rus an pembenahan pasca gem pa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Palu, dan Dong gala, Sula we si Te - ngah (Sul teng) serta event Asian Para Games di Ja kar ta. Karena itu pi haknya men du ga ada komu ni kasi yang be lum sempurna di peme rin tah.

“Saya sendiri juga sering be gitu. Misal nya, diajak ke 1 tem pat, WA (what sapp) ba ru saya baca sete lah kejadi an nya sudah berlalu. Jadi kecuali kita kalau tiap hari atau tiap me nit alert waspada SMS masuk. Tapi masa kerjaan kita hanya baca SMS, WA,” im buhnya.

Kiswondari


Berita Lainnya...