Edisi 12-10-2018
Bekasi Minta Pengelolaan SMA Dikembalikan ke Daerah


BEKASI –Pemkot Bekasi mendesak Pemprov Jawa Barat mengembalikan pengelolaan SMA/ SMK negeri kepada daerah. Upa ya itu dilakukan Dinas Pendidikan setempat agar tidak ada kesenjangan antarguru di Kota Bekasi.

Terlebih, kese jahteraan guru SMA/SMK jauh tertinggal dari guru SD dan SMP yang di kelola pemerintah daerah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah menga takan, pengambilalihan kelola SMA/SMK untuk me ningkat kan kualitas kesejahteraan guru dan pengajaran guru terha dap siswanya. “Jangan sampai ada ke senjangan di internal gu ru SMP dan SMA,” ujarnya kemarin. Menurut dia, ada perbedaan upah yang diterima antara guru yang ikut ke Pemprov Jabar dengan yang masih di Bekasi. Setiap guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang masih bertahan di pemerintah daerah masih mendapat tun jangan dae rah sebesar Rp5,1 juta per bu lan.

“Ada perbedaan tunja ngan upah guru provinsi dan Kota Bekasi,” ucapnya. Saat ini upah guru SMA/ SMK yang menginduk ke Pemprov Jabar jauh tertinggal dengan guru di Bekasi. Selama ber gabung sejak Januari 2018, guru SMA/SMK non-PNS hanya diberikan upah Rp85.000 per jam. Sementara guru kontrak di Bekasi diberikan upah Rp3,8 juta per bulan. Pemkot Bekasi sudah mela - ku kan nota kesepahaman dengan Pemprov Jabar terkait pengelolaan keuangan guru SMA/SMK. Nanti akan ada penye suaian upah yang diterima untuk seluruh guru yang me - ng ajar di Bekasi.

“Model ke uangannya berdasarkan kesepakat an bersama,” katanya. Kepala Cabang Wilayah II Di nas Pendidikan Jabar Hari Pan sila mengatakan, dalam penandatanganan nota ke se pahaman tidak ada arah pem bi caraan terkait permintaan kem - bali pengelolaan SMA/SMK. “Kota Bekasi mau memberikan bantuan tambahan dana un tuk guru SMA/SMK supaya upah - nya sama dengan guru yang sudah ada,” ujarnya. Untuk upah guru berstatus honorer hanya menerima Rp85.000 per jam. Berbeda de ngan upah pegawai kontrak di Kota Bekasi. Untuk tunjangan daerah guru PNS yang ikut ke Pemprov Jabar hanya Rp2 juta. Saat ini jumlah pegawai ho - nor yang sudah bergabung dari Kota Bekasi ke Provinsi Jabar mencapai 800 orang. Sementara guru berstatus PNS yang ikut ke provinsi sebanyak 300 orang.

“Tahun depan renca nanya pe nge lolaan keuangan untuk guru SMA/SMK negeri di Kota Be kasi sudah bisa di terapkan,” ucap Hari. Sejak di bawah Pemprov Jabar belum ada penambahan bangunan SMA/SMK. Menurut dia, bangunan baru di SMAN 21 Jatiasih merupakan ban - tuan dari Pemkot Bekasi. “Mereka (Pemkot Bekasi) mem ba - ngun untuk SMA. Kalau dari kami baru penambahan bangun an di Kabupaten Bekasi sebanyak dua unit,” ujarnya. Guru honorer di Kota Bekasi Andika Pratama menuturkan, pengambilalihan we wenang ope rasional sekolah tingkat SMAdan SMK Negeri oleh Pemprov Jabar justru me m - buat honor yang diterima se - makin rendah. Selama satu bulan ketika diri nya masih ber ada di bawah nau ngan Pemkot Bekasi dapat me ngantongi gaji Rp2,1 juta.

Namun, kini hanya bisa mendapatkan honor mak simal Rp50.000 per hari. “Kalau di total, kurang lebih saya hanya menerima Rp1,6 juta per bulan,” ucapnya. Maka itu, dia mendesak guru SMA/SMK dise jahtera kan Pemprov Jabar. Jika tidak, seluruh guru me minta pengelolaan dikem ba likan ke Kota Bekasi.

Abdullah m surjaya










Berita Lainnya...