Edisi 12-10-2018
Bupati Malang Tersangka Suap


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyematkan status tersangka kepada kepala daerah. Kali ini giliran Bupati Malang Rendra Kresna yang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Kasus dugaan suap yang menjerat Rendra adalah proyek di Dinas Pendidikan K abupaten Malang, Jawa Timur. Total korupsi yang dilakukan politikus Partai NasDem itu diduga mencapai Rp7 miliar. Wakil Ketua KPK Saut Si tumorang mengatakan, Rendra diduga menerima suap Rp3,45 miliar dari proyek penyediaan sarana penunjang pening katan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ma lang pada 2011. Uang tersebut diterima dari Ali Murtopo, seorang swasta yang status nya juga sudah di ting katkan jadi tersangka kasus se - rupa. Selain menerima suap dari proyek dinas pendidikan, Ren dra diduga juga menerima gra - tifikasi sebesar Rp3,55 miliar selama dua periode menjabat bupati Malang.

Gratifikasi itu diterima bersama Eryk Arman do Talla, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. “KPK juga telah menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga meningkatkan sta tus penanganan perkara ke ting kat penyidikan dengan dua ter - sangka,” tandas Saut di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Gratifikasi yang diterima Rendra dan Eryk diduga ber - asal dari berbagai proyek di sejumlah dinas Pemkab Malang. “KPK akan terus men da - la mi dugaan penerimaan-pe - ne rimaan tersebut dalam proses penyidikan ini,” ujar nya. Saut menyayangkan masih adanya kepala daerah yang kembali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Ter le - bih, ada dugaan bahwa korupsi yang dilakukan Rendra untuk melunasi utangnya pada saat kampanye untuk maju men - jadi bupati Malang.

“KPK sa - ngat menyesalkan masih ter - jadinya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah, ter - utama dalam kasus ini yang dilakukan untuk membayar utang yang digunakan pada saat kampanye pilkada,” tan - dasnya. Rendra Kresna merupakan bupati Malang periode 2010- 2015. Dia kembali men ca lon - kan diri sebagai bupati Malang pada pilkada berikutnya dan terpilih sebagai pemenang. Saut menduga, Rendra ber sa - ma sejumlah anggota tim kam - panyenya, termasuk pihak yang diduga pemberi suap penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan Ali Murtopo, telah melakukan pertemuan untuk membahas dana kampanye dalam proses pencalonan sebagai bupati Malang periode 2010-2015.

“Setelah menjabat Bupati, di - lakukan proses pengumpulan fee proyek di Kabupaten Malang untuk kebutuhan pem - bayaran utang dana kampanye yang sudah dikeluarkan se - belumnya,” ujarnya. Saut juga mengungkapkan, tim penyidik sudah meng ge - ledah 22 lokasi di Kabupaten Malang sejak 4 Oktober 2018 hingga kemarin. Lokasi-lokasi itu di antaranya Pendopo Bu - pati Malang; Kantor Dinas Pen didikan Kabupaten Ma - lang; Kantor Bapenda; Kantor PUPR Kabupaten Malang; Kan tor BUP; Kantor Bina Mar - ga, Kantor Dinas Ketahanan Pangan; Rumah Dinas Bupati; Kantor Dinas Sosial; Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; Kantor Dinas Pertanian; Rumah Kepala Bi - dang Dinas Bina Marga; dan Kantor Korwil Jatim NasDem.

Dari lokasi itu, KPK hanya menyita uang dari rumah dinas Bupati Malang, Kantor Bina Marga, dan Rumah Kabid Bina Marga Malang. Dari lo - kasi penggeledahan lainnya, tim hanya mengamankan se - jumlah dokumen. “Dari sejum - lah lokasi penggeledahan, pe - nyidik menyita sejumlah do - kumen dan barang bukti elek - tronik, serta sejumlah uang,” ungkap Saut. Untuk barang bukti uang, terdiri atas uang pecahan dolar Singapura dan mata uang rupiah. Saut merincikan, dari ru - mah dinas Bupati Malang, KPK menyita 15.000 dolar Singa - pura, sedangkan dari Kantor Bi na Marga Malang tim mem - bawa Rp305 juta dan rumah kepala bidang Pemkab Malang disita Rp18,9 juta.

“Hari ini (kemarin), penggeledahan ma sih berlangsung di lokasi lainnya di Kabupaten Malang, akan kami sampaikan lebih lanjut perkembangan infor - masi nya,” tandasnya. Sebagai pihak yang diduga menerima suap sarana pen - didikan, Rendra disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana te - lah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem - berantasan Tipikor. Sementara yang diduga pemberi suap, Ali Murtopo di - sangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang No - mor 31 Tahun 1999 se bagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait penerimaan gra ti - fikasi, Rendra dan Eryk di sang - kakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana te lah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Bupati Malang Rendra Kresna mengaku belum menerima surat pang - gilan pemeriksaan sebagai tersangka dari KPK. Rendra mengaku sudah menjadi ter sangka meskipun belum ada pernyataan resmi dari KPK. Rendra mengaku disangka menerima gratifikasi dalam proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2011.

“Sampai sekarang kami be lum menerima panggilan dari KPK sebagai tersangka. Itu yang bisa saya sampaikan. Belum menerima panggilan sebagai tersangka,” ungkap pe nasihat hukum Rendra Kres na, Gunadi Handoko, seusai menemui kliennya di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (10/10). Ada tiga orang yang d itunjuk Rendra untuk menjadi penasihat hukumnya. Selain Gunadi Handoko, ada juga Imam Muslich dan Darmadi. Gunadi juga enggan mengo - mentari kasus hukum itu lebih jauh. Namun, berdasarkan su - rat perintah penyidikan, Rendra yang sudah dua periode menjabat sebagai bupati diduga menerima gratifikasi senilai Rp 600 juta dalam proyek DAK pendidikan tahun 2011.

“Kalau melihat di sprindik itu kan gratifikasi yang nilainya Rp 600 juta itu saja. Sekarang kembali kepada nanti pembuktiannya bagaimana. Saya enggak mau masuk terlalu dalam tentang substansi dari pada tuduhan KPK itu,” katanya.

Sabir laluhu/ant





Berita Lainnya...