Edisi 12-10-2018
Camat Belum Maksimal Dampingi Dana Desa


PALEMBANG – Peran camat dinilai belum maksimal dalam hal melakukan pendampingan dana desa. Malah ada oknum camat yang justru terlibat korupsi dana desa. Alokasi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun 2015, peme rintah su dah menggelontorkan Rp20,76 triliun untuk dana desa. Lalu pada 2016 meningkat menjadi Rp45,98 triliun. Sementara tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp60 triliun. “Perancamatinikurangkuat dari sisi pendampingan desa. Baik dalam menyusun RKPDes, RPJMDes dan peng awasan,” kata Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kor supgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untung Wicaksono saat Rakornas Camat Regional II se- Sumatera di Palembang, Sumatera Selatan, kemarin. Dia mengatakan, sebe narnya camat memiliki peran yang strategis melakukan pendampingan karena paling dekat de - ngan desa. Namun ada bebe - rapa kasus camat terlibat dalam penyimpangan dana desa.

“Memang penyimpangan paling banyak dilakukan ke - pala desa. Tapi ada kasus camat yang terlibat dengan melaku - kan pemotongan dana desa,” ungkapnya. Padahal di saat yang sama kerawanan penyimpangan dana desa masih terus ada. Untung menyebut dari sisi perencanaan masih banyak yang tidak sesuai peraturan. Sementara dalam hal pelak - sanaan, masih ada proyekproyek yang dibiayai dana desa dilakukan dengan penunjukan langsung. Di mana ujungnya, pihaknya ditunjuk dekat de - ngan perangkat desa. “Lalu pengadaan barang dan jasa. Banyak yang di-mark up. Laporan dibuat fiktif. Sis tem yang dibuat pusat banyak yang tidak menggunakan. Laporan dibuat secara forma litas, semen tara camat terlam bat mendeteksi bahwa ada korupsi diisitu,” ujarnya.

Untung mengakui bahwa lemahnya peran camat bukan tanpa alasan. Pasalnya camat memang tidak diberi amunisi dari kabupaten/kota. Bahkan dari penelitian yang dilakukan KPK, banyak yang kebingung an bergerak di lapangan. Dia menilai camat perlu me nyiapkan sumber daya manu sia (SDM) yang paham menge nai penge - lola ankeuangandesa. Sementara dari sisi anggaran, Untung meng akui tidak ba nyak alokasi untuk melakukan pengawasan. Tidak maksimalnya peran camat juga diakui oleh Menteri DalamNegeri(Mendagri) Tjahjo Kumolo. Tjahjo bahkan menye - but bahwa dengan fungsi yang strategis, camat saat ini seperti ada dan tiada. Terlebih lagi ada - nya dana desa yang ditransfer langsung dari kabupaten/kota membuat camat kurang banyak berfungsi.

“Camat itu fungsinya strategis tapi dengan kondisi saat ini seperti ada dan tiada. Harusnya camat seperti bu - pati/wali kota dengan wilayah yang lebih kecil. Adanya dana desa yang begitu besar jadi desa langsung saja ke bupati/wali kota. Kalau bupatinya/wali kotanya mengerti tentu ada pos anggaran khusus lewat camat,” ungkap Tjahjo. Dia mengatakan camat se - benarnya memiliki wewenang yang besar. Namun hal itu juga tidak dibarengi dengan dana operasional yang memadai.

Dita angga









Berita Lainnya...