Edisi 12-10-2018
Gempa(r) Korupsi Daerah


Gempa Korupsi Terus Mengguncang Daerah. Terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Pasuruan Setiyono, terkait dugaan pengurusan pemenangan lelang proyek Tahun Anggaran 2018 pada (4/10).

Selain itu pada Senin (8/10), KPK juga meng ge ledah pendapa Kabupaten Malang, Jatim terkait sejumlah pengaduan masyarakat soal dugaan korupsi DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2011. Ini membuat label Jatim sebagai zona merah korupsi kiat kuat, mengingat dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 39 kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota), tercatat ada 11 orang kepala daerah di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Para koruptor terus berkonspirasimencuri, kemudianmeng - gali “kuburan” buat rakyatnya lewat nestapa kemelaratan akibat kebijakan-kebijakan publik yang manipula tif dan koruptif.

Menurut KPK, dari Januari hingga Juli 2018 sudah 98 ke - pala daerah yang diproses KPK dalam 109 perkara korupsi dan pencucian uang. Sejak periode itu pula, ada 19 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, 15 di antaranya berawal dari OTT. Tak terhitung be rapa uang rakyat atau anggaran untuk pembangunan yang ludes diselewengkan. Sebagai perbandingan, peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah (20/2/2018), menga takan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibanding 2016 lalu dengan total 482 kasus. Jum - lah kerugian negara akibat korupsi meningkat yakni Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Masih menurut ICW, banyak nya kepala daerah yang terjerat korupsi berkontribusi terha - dap peningkatan jumlah ter - sangka, dari sebelumnya 21 ter sangka kepala daerah men - ja di 30 orang tahun 2017.

Pemekaran Korupsi

Tidak hanya jumlah tersangka, ia juga berkontribusi pada tergerusnya sumber daya pu blik untuk menciptakan pela yanan publik yang menopang masa depan rakyat. Kini ter - dapat 542 pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ironisnya 223 di an ta - ranya adalah daerah otonomi baru yang dibentuk pascare for - masi 1999-2014 dan 80% dari 223 itu berdasarkan evaluasi Kemendagri dan Bappenas, gagal atau tidak mampu me - menuhi kesejahteraan masyarakat terutama dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemekaran daerah hanya memenuhi kepentingan eko - nomi-politik segelintir kelompok dalam rangka merebut, mempertahankan dan me ng - ekspansi kekuasaan, bukan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan publik kepada rak - yat.

Hasil Evaluasi Komite Pe - mantauan Pelaksanaan Oto - no mi Daerah (KPPOD), kinerja wilayah pe mekaran terbilang sangat bu ruk dibandingkan daerah yang tidak dimekarkan. Rakyat sadar, penjarahan sumber daya daerah oleh praktek politik pragmatis telah menyusahkan mereka. Tapi ke sa - daran ini tidak menstimulasi kesigapan melawan praktek rasuah tersebut. Hasil Survei KedaiKOPI (3-7 Juli 2018) menunjukkan bahwa publik setuju jika hukuman penjara se - umur hidup diberikan kepada napi koruptor (21%), disusul hukuman seberat-nya (17%), penjara (15%), hukuman mati (14%) dan dimiskinkan (13%). Bahkan mayoritas pemilih (90,7%) tidak setuju jika eks napi koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Rakyat sadar, ringannya hu - kuman bisa menjadi alasan orang tidak takut korupsi. Na - mun pemahaman itu tak linear dengan kenyataan. Dalam pil - kada misalnya, masyarakat te - tap saja tidak peduli terhadap kasus korupsi yang menjerat seorang calon kepala daerah. Survei KedaiKOPI di atas juga menunjukkan bahwa yang men jadi acuan rakyat memiliki ke pala daerah adalah mereka yang mampu membawa rak - yatnya sejahtera secara ekonom i. Asumsinya, hanya calon yang kaya atau punya uang banyak saja yang bisa membuat rakyat sejahtera. Berarti, rakyat sendirilah yang membuka peluang bagi calon-calon pe jabat yang kaya tapi korup untuk me menangikursikepaladaerah.

Pelecehan Moral

Makanya tidak meng herankan jika seorang Syahri Mulyo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek in frastruktur jalan di Tulung - agung, dengan status tahanan KPK, bisa mulus terpilih se ba - gai Bupati Tulungagung pada Pilkada 2018 kemarin. Artinya perlawanan rakyat terhadap korupsi masih sebatas kata, pro forma, belum menjadi si - kap konkret yang berdaya pu nitif. Syahri bahkan tetap di lan - tik dan diambil sumpah, meski 3 menit kemudian ia langsung dinonaktifkan dan digantikan wakil bupati terpilih. Bayangkan, hanya karena kehendak normatif UU No 10 Tahun 2016 (yang mengatur pemilihan gubernur, bupati dan wali kota) yang mengatur bahwa seorang kepala daerah terpilih tetap bisa dilantik wa - lau berstatus sebagai ter sangka, aspek-aspek etika, mora litas, keadilan dan kebaikan pu - blik dengan mudah dikesamping kan.

Bagaimana mungkin seorang yang sudah tergores akhlaknya secara hukum ma - sih juga diinaugurasi dan di per - kenankan bersumpah kepada Tuhan dan rakyat dengan meng gunakan baju dinas. Bu - kankah ini permainan hukum yang melecehkan nurani dan moralitas publik. Thomas Hobbes (1588- 1679), filsuf Inggris, pernah me ngatakan, korupsi sejatinya merupakan problem arkaik dari karakter dasar manusia yang “soliptis”: yang berusaha menghindar dari nilai-nilai situasi sosial dan moral karena pe rangai keserakahan dan kebutaan hatinya. Seorang (pejabat) koruptor tidak mungkin menempatkan realitas sosial atau penderitaan, kemiskinan rakyat, sebagai standar di dalam menjalankan kewajiban moralnya.

Jadi, kalau masyarakat dan negara masih mau—baik malumalu dan atau terang-terangan—membuka pintu bagi ko ruptor untuk mencalonkan diri sebagai ca lon legislatif, kepala daerah dan pejabat penting lainnya, maka memang kita tak serius menja dikan korupsi musuh bersama. Pemilu 2019 harus menjadi momentum bagi rakyat menggembok pintu bagi koruptor berpolitik. Kita mendesak KPU membuka akses seluas-luasnya bagi publik agar bisa me nelusuri rekam jejak para caleg yang akan bertarung di Pemilu 2019. Calon yang terjerat skandal rasuah atau cacat integritas tak usah dipilih.

Alihkan keperca yaan itu kepada caleg yang berintegritas, punya kapabilitas, meski mungkin dia sosok sederhana. Percayalah jika langkah “revolusioner” politik ini dijalankan dengan tekun dan konsisten, kita sama de ngan sedang menginvestasikan per ubahan bagi masa de pan rakyat dan demokrasi kita.

UMBU TW PARIANGU
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang





Berita Lainnya...