Edisi 12-10-2018
Mempersoalkan al-Khilafah al-Indonesia


Prof Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyers Club di sebuah televisi di Jakarta mengulas tentang khilafah. Prof Mahfud memaknai khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam yang meliputi berbagai bangsa (trans nasional) dengan pusat kekuasaan yang dipimpin oleh seorang khalifah.

Khilafah sebagai sistem pemerintahan jika di terap kan di Indonesia sangat tidak cocok dan berbahaya karena ber tentangan dengan Panca sila, UUD 1945, dan NKRI. Ten tang poin ini, saya ber pan - dangan sama dengan Prof Mahfud. Pikiran saya terusik ketika Prof Mahfud mengatakan “Saya pastikan bahwa Indonesia de ngan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah, [yaitu] khi lafah dalam arti sistem peme rin tahan yang khas bagi Indonesia, al-khi la fah al-Indonesia. “Ke mudian Prof Mahfud mem per tegas lagi, “In donesia pun me ng anut sistem khilafah, tetapi mo del khilafah yang khas Indonesia yang di dasarkan kepada Pan casila, al-khila fah al-Indonesia.

” Profesor kelahir an Madura, Jawa Timur ini meng klaim pen da pat nya dida sar kan pada per spek tif pe nger tian khi lafah se ba gai mo del ke pe mim pinan (bu kan sebagai sistem pemerinta han). Men jadi per tanyaan: ada kah al-khilafah al-Indo ne sia itu? Apa benar ne gara kita me nganut dan me nerapkan model khila fah khas Indonesia yang ber dasarkan Pancasila?

Tonggak Sejarah Khilafah

Kata khilafah berarti penggan tian (succession) atau ke - khalifahan (caliphate). Orangnya di sebut khalifah (caliph atau successor); bentuk jamak khali fah adalah khulafa’. Melalui sun nah fi’liyahnya, Nabi Mu ham mad mendirikan Ne - gara Ma dinah dan beliau memim pin nya selama 10 tahun (622-632 M). Dalam bukunya “Mu ham mad: Prophet and States man,” Prof Mon t go mery Watt menilai karier Muham mad sebagai nabi dan ne ga rawan sangat suk ses. Se telah Nabi wafat (11 H/632 M), roda pe me rintahan dan kepemimpinan umat dilan jutkan oleh Khulafa’ ar-Ra syidin (Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khat tab, Us man bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) yang selu ruhnya ber lang sung selama 29 ta hun (11-40 H/632-661 M).

Keempat khalifah ini bu kan pengganti Muhammad se - bagai nabi, tetapi peng ganti nabi sebagai pemimpin umat. Sistem khilafah di - pan dang se bagai tonggak se jarah dalam ketatane garaan Islam. Proses pemilihan Khu lafa’ ar- Rasyidin mem per li hat kan sis - tem yang berbeda. Melalui permusya waratan (syura), para sahabat sebagai wakil-wa kil umat me milih Abu Bakar se ba gai khalifah (632-634 M). Sebelum wafat, Abu Bakar men calonkan Umar bin Khat tab se bagai khalifah dan pen ca lon an nya di setujui oleh para sahabat dan Umar pun terpilih sebagai khalifah (634-644 M). Khalifah ketiga, Us man bin Affan, de ngan sistem formatur ter pilih sebagai kha lifah (644-656 M). Pengganti Usman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib (656- 661 M) yang terpilih sebagai kha lifah me la lui proses pe mi - lihan de mo kratis. Jadi, ke em - pat khalifah itu dip ilih secara demokratis. Per musya waratan sebagai esensi de mo krasi dilak - sa nakan oleh para sahabat se - cara be nar, ju jur, adil, dan fair.

Ciri-Ciri Sistem Khilafah

Setelah pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin berakhir, be r - dirilah Daulah Umayyah (661- 750 M) dengan pusat pemerintahannya di Damaskus. Pada masa Daulah Umayyah, sistem khilafah sudah “menyimpang” dari sistem khilafah yang di - prak tikkan pada masa pe - merintahan Khulafa’ ar-Rasyidin. Semua khalifah Daulah Umay yah tidak dipilih secara demokratis, tetapi diangkat dan jabatan/kekuasaan diwa - ris kan secara turun-temurun. Orang-orang di luar Bani Umay yah tidak memiliki akses politik untuk memegang ja bat - an dan menjadi khalifah. Daulah Umayyah digan tikan oleh Daulah Ab ba si yah (750-1258 M) dengan pusat pemerintahannya di Baghdad.

Sama se per ti semua kh alifah Daulah Umay yah, semua kha li fah Dau lah Ab - ba siyah diangkat dan ja - batan/kekuasaan diwaris - kan secara tu run-te mu - run. Orang-orang di luar Bani Ab basiyah tidak mempunyai ak ses politik un tuk meraih ja batan dan menjadi kha li - fah. Daulah Umay yah di Cordova (An da lusia/ Spa - nyol, 750-1031 M) juga mem - praktikkan hal yang sama. Se - mua amir/khalifah di angkat dan jabatan/kekuasaan diwa - ris kan secara turun-te mu run. Aksespolitik untuk menduduki jabatan dan men jadi amir/ kha - lifah di luar Bani Umay yah ter - tutup. Dari penelusuran sejarah di atas dapat diketahui beberapa ciri penting khilafah.

Pertama, masa jabatan khalifah pada ma sa pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin tidak dibatasi dalam arti khalifah menja lankan pe me rintahan seumur hi dup (dari sejak diangkat/ di bai’at sampai wafat). Kedua, pe me - rintahan di tiga daulah (Dau lah Umayyah di Da mas kus, Daulah Abbasiyah di Bagh dad, dan Dau lah Umay yah di Cor dova) adalah peme rintahan dinasti (bani). Ketiga, masa ja batan khalifah di tiga daulah itu tidak dibatasi dalam arti khalifah menjalankan pe me rintahan se umur hidup (dari sejak di - angkat/dibai’at sampai wafat). Keempat, sis tem ke kha li fahan di tiga dau lah itu se be narnya sama de ngan sis tem ke ra jaan (mo narki) ka re na kepala ne - gara (khalifah) diang kat dan jabat an/ke kua saan diwariskan secara turun-temurun.

Kelima, khalifah (yang nota bene sebenarnya tak ubahnya seperti raja) memegang ke kua - sa an penuh di tiga daulah ter - sebut. Patut ditambahkan, pada masa Kesultanan Turki Us mani, Abdul Majid II dalam masa yang singkat pernah di pi lih sebagai khalifah (1922-1924) oleh Majelis Nasional Besar Tur ki sebelum negara itu di - trans formasi oleh Mustafa Kemal Ataturk menjadi negara re - publik sekuler. Dalam per kem - bangan selanjutnya, sistem khilafah ditinggalkan dan ne garanegara Arab-mus lim/Islam me ma kai sistem ke ra jaan, ke - sul ta nan, emirat, dan republik. Sistem khilafah dengan lima ciri di atas tidak bisa di - terapkan di Indonesia karena “berta brak an” dengan sistem pe me rin tahan Indonesia yang dikenal sebagai negara bangsa ber da sar kan Pancasila, negara ke sa tuan berbentuk republik, ber sistem presidensial, dan men junjung tinggi demokrasi.

Pandangan Prof Mahfud yang memaknai khilafah sebagai model kepemimpinan juga tidak dapat diterapkan di Indo nesia. Me nu rut saya, tidak ada pemisahan khilafah sebagai seperti Prof Mah fud klaim—model kepemimpinan dari khi lafah sebagai sistem pe me rintahan. Negara khila fah su dah pasti dipimpin oleh kha - li fah. Atau, yang ber laku di negara yang bersistem khila fah de ngan lima ciri di atas adalah model kepemimpinan khilafah. Antara sistem dan model terintegrasi dan tidak bisa di pisahkan. Model merupakan pengejawantahan dari sistem atau model dibentuk dan di bangun berdasarkan sistem.

Dengan argumen ini, saya berpendapat Indonesia yang ber dasarkan Pancasila tidak menganut dan tidak mene rapkan sistem khilafah dan model kepemimpinan khilafah. Tidak ada al-khilafah al-Indonesia. Negara ini tidak dipimpin oleh khalifah, tetapi oleh presiden. Tesis Prof Mahfud “Indonesia pun menganut sistem khilafah tetapi model khilafah yang khas Indonesia yang didasar kan kepada Pancasila, al-khilafah al-Indonesia” rancu dan ambigu. Mohon maaf Prof, ini hanya tukar pikiran untuk pencerahan. Salam hormat!

Faisal Ismail
Guru Besar Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta









Berita Lainnya...