Edisi 12-10-2018
Usaha Pelayaran Soroti Pengenaan Tarif Pelabuhan


JAKARTA – Kalangan usaha pe layaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menyoroti pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai dengan praktik internasional dan tidak memiliki dasar kesepakatan antara pelayaran dan operator pelabuhan.

Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, pengenaan tarif yang dimaksud adalah tarif jasa barang dan tarif progresif.

Tarif jasa barang merupakan tarif yang dikenakan operator pelabuhan untuk consigneeatau shipper. ”Praktik di lapangan, operator pelabuhan mengenakannya kepada pelayaran.

Alasannya, operator pelabuhan kerap memakan waktu lama untuk menerima pembayaran tarif jasa barang dari consignee atau shipper,” kata Carmelita dalam keterangan resminya di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, pelayaran harus menanggung lebih dulu beban biaya tarif jasa barang untuk selanjutnya pihak pelayaran menagih kepada consignee atau shipper. Bahkan, kata Carmelita, pelayaran harus menanggung lebih dulu tarif jasa barang di pelabuhan yang dinilai memberatkan dan dinilai tak lazim dalam praktik bisnis pelayaran internasional.

”Pada tarif progresif yang juga memberatkan pelayaran karena penerapannya tanpa berdasarkan service level agreement (SLA) atau service level guarantee (SLG) antara pelayaran dan operator pelabuhan.

Kesepakatan SLA atau SLG dibuat dengan menimbang perfomance pelabuhan dan pelayaran,” ungkapnya. Carmelita mengatakan, jika lambatnya produksivitas pelabuhan disebabkan performance operator pelabuhan, maka tarif progresif tidak bisa dibebankan pada pelayaran, Namun, jika keterlambatan disebabkan pihak pelayaran tentu tarif progresif menjadi beban pelayaran.

”Untuk itu, penerapan tarif progresif di pelabuhan tanpa adanya kesepakatan SLA atau SLG sulit diterapkan dan merugikan pelayaran. Kalau tidak ada SLA atau SLG, maka tarif tersebut sulit diterapkan,” katanya.

Menurut Carmelita, untuk investasi di sektor pelayaran nasional sebenarnya mengalami tren positif sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005, yang berdampak pada industri terkait lainnya, seperti galangan, asuransi, hingga sekolah SDM pelaut.

Dia mencontohkan, dengan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang saat ini berada di angka Rp15.000 memberi iklim positif terhadap iklim investasi terutama sektor galangan. ”Ya, kalau ada pesanan kapal, praktis kan diuntungkan karena harga pesanan kapal naik. Sebab komponennya dihitung dolar,” kata dia.

ichsan amin