Edisi 12-10-2018
Validitas Data Saksi Ahli KLHK Diragukan


JAKARTA - Gugatan yang dilakukan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap saksi ahli Prof Bambang Hero merupakan rentetan dari bentuk ketidak percayaan terhadap kepakaran dari saksi ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebelumnya kolega Bambang, yakni Basuki Wasis yang juga merupakan saksi ahli, terlebih dahulu digugat di pengadilan yang sama dan berujung dengan putusan perdamaian. Ba suki Wasis mengakui ada kesalahan dan menarik kembali su rat keterangan ahli perusakan lingkungan hidup yang dibuatnya.

Pakar hukum kehutanan Dr Sadino mengingatkan, jika gugatan yang disampaikan menyangkut validitas data, pihak yang dirugikan bisa menggugat. Apalagi sebagai saksi ahli yang bersangkutan tidak sekadar memberikan keterang an normatif, tapi juga meng ambil sampel dan melakukan penelitian di lapangan.

Dalam kegiatan penelitian pastinya ada data koordinat, luas kebakaran, dan lokasi kebakaran. Dalam penyajian data koordinat saja misalnya, ada hal patut diduga karena menggunakan sampel pada wilayahnya berbeda.

Seorang saksi ahli, kata Sadino, seharusnya hanya menyampaikan fakta yang ada dan bukan mengolah data. “Hal ini juga patut dipertanyakan, mengapa seorang saksi ahli menyajikan semua data sen diri,” katanya.

Sadino mengingatkan, dalam proses hukum, kesalahan bisa saja terjadi dan tidak ada pihak kebal hukum termasuk saksi ahli. Keberatan yang diajukan perusahaan dalam bentuk gugatan merupakan bagian dari proses peradilan dan bukan merupakan upaya kriminalisasi terhadap akademisi.

“Kata kuncinya adalah menyangkut keraguan perusahaan terkait validitas data,” katanya. Akademisi IPB Prof Yanto Santosa berpendapat, seorang saksi ahli, baik yang memberatkan atau meringankan, tidak boleh menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan kelompok tertentu.

“Tugas sak si ahli adalah memberikan fakta sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya,” kata Yanto. Di sisi lain, proses gugat meng gugat dalam proses peradilan merupakan hal wajar karena kesaksian harus diuji dan pembuktian dilakukan dipengadilan. “Jadi, ini bukan persoalan kriminal dan mengkriminalkan,” kata Yanto yang kerap hadir sebagai saksi ahli.

sudarsono