Edisi 14-10-2018
Kebijakan BBM Rawan Dipolitisasi


JAKARTA- Menteri ESDM Ignasiun Jonan sempat mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium naik 7% dari Rp6.500 menjadi Rp7.000/liter pada Rabu (10/10) sore.

Namun, satu jam kemudian pemerintah batal menaikkannya. Keputusan pembatalan itu tentu saja memantik prokontra di berbagai kalangan. Tidak sedikit yang menjadikan itu sebagai celah untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Itu pula yang disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Diskusi Polemik MNC Trijaya di Jakarta kemarin. Menurut Juru Bicara TKN Razman Arif Nasution, pembatalan kenaikan harga premium itu dilakukan pemerintah demi kepentingan rakyat.

”Namun, kenaikan harga BBM ini mudah sekali dipolitisasi. Pemerintah saat ini sedang bekerja agar BBM premium ini diperuntukkan bagi rakyat ekonomi ke bawah jadi jangan dipolitisasi,” ucapnya.

Razman mengatakan, kenaikan harga premium itu harus melihat keadaan dunia dan inflasi karena secara substansi UU Migas terkait premium itu bergantung perkembangan ekonomi dunia. Kecuali solar, berdampak subsidi dari pemerintah atau DPR. ”Penundaan kenaikan harga premium itu seolah-olah ada pembicaraan yang tidak dibangun oleh pemerintah.

Padahal, pembatalan kenaikan itu harus dihitung akibat dan efek yang dipertimbangkan secara matang,” kata Razman yang juga politikus PKB itu. Razman juga membantah tudingan yang menyebut Jokowi menunda kenaikan harga premium karena Pilpres 2019.

Menurutnya, pihak oposisi selalu mencari-cari kesalah-an dari keputusan Jokowi. ”Mana (kebijakan peme-rintah) yang tidak dicari (ke-salahannya), semua dicari-cari. Ratna Sarumpaet itu kalau misalnya tidak cepat mengaku itu akan digiring bagai bola salju,” ungkapnya.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, pemerintah seharusnya menaikkan harga BBM jika keadaan memaksa demikian. ”Saya melihat karena mau menghadapi pemilu kenaikan premium ditunda.

Pemerintah ragu-ragu, ini bisa menggerus popularitas. Agak kurang wise di saat dolar naik, subsidi premium dibebankan ke Pertamina,” ucapnya. Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengatakan, BBM premium merupakan hajat hidup orang banyak.

Karena itu, prinsipnya harus terbuka dan memberikan kepastian pada rakyat dan publik. ”BBM premium boleh naik, tapi syaratnya terjangkau. Kalau mau menaikkan harga premium juga harus melihat daya beli masyarakat, jangan asal main naikkan dan kalau naik harus sesuai,” ucapnya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menambahkan, fenomena pembatalan kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa antarkementerian tidak kompak hingga bisa berdampak pada investor yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia.

”Ini jelas sekali tidak ada komunikasi antarkementerian, dan jadi signal negatif untuk investor asing. Karena tibatiba sejam kemudian, sudah dibatalkan sehingga bikin investor tidak yakin. Ini harus dibenerin dan memberikan langkah segera,” katanya.

mula akmal