Edisi 14-10-2018
Tokoh Lintas Agama Serukan Perdamaian


JAKARTA–Sejumlah tokoh lintas agama berkomitmen menyerukan perdamaian dan meminta tidak melakukan politisasi agama jelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pernyataan itu disampaikan para tokoh agama seperti Al- Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafidz, Romo Franz Magnis, Pendeta Martin Lukito Sinaga, dan Bikkhu Dammashubo Mahathera dalam Dialog Peradaban Lintas Agama dengan tema ”Mem per kokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa atas Dasar Rahmat Kemanusiaan” di Jakarta kemarin.

Pada eventyang digelar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) bekerja sama dengan Syuriyah PBNU dan Majelis Al- Muwasholah itu hadir pul a ratusan tokoh lintas agama baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari dalam negeri ada Ketua Umum PB Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) KH Musthofa Aqil Siroj, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, Sekjen PB MDHW Hery Haryanto Azumi, Ketua Yayasan Mata Air Nusron Wahid, Wasekjen PBNU Suwandi D Pranoto, Dewan Penasihat ISNU Ahmad Mubarok, serta para kiai dan habaib dari NU dan Majelis Al- Muwasholah.

Sementara dari luar negeri hadir para ulama besar dari Yaman, Maroko, Inggris, dan sebagainya. Dalam sambutannya, Habib Umar menyatakan, dalam ajaran Islam umat dilarang mengganggu dan memerangi umat agama lain.

Dia mengatakan umat di seluruh dunia punya hubungan dan peran yang bisa saling mempersatukan. ”Setiap agama memiliki peran dalam hubungan antarumat di seluruh dunia. Kita dengan beragam agama dipadukan dengan ihwal pokok yang mempersatukan kita ini.

Tugas kita adalah menjaga ihwal yang mempersatukan kita ini,” ujar Habib Umar. Menurut dia, jika manusia tidak menjaga ihwal yang bersifat merekatkan antar-umat agama, akan timbul perpecahan. Padahal, manusia diminta untuk berbuat baik dan adil, termasuk kepada umat yang beda agama.

”Apabila perkara-perkara ini dilalaikan, maka justru akan timbul perpecahan yang diharapkan orang-orang yang ingin merusak persatuan kita. Allah tidak mengizinkan orang Islam mengganggu dan memerangi kaum yang tidak mengganggu.

Allah mengizinkan kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka yang berbeda agama,” ungkapnya. Hal senada disampaikan rohaniawan Katolik Romo Franz Magnis Suseno.

Dia juga berharap tidak ada politisasi agama untuk meraih dukungan politik pada Pemilihan Presiden 2019. Dia mengakui kompetisi Pilpres 2019 bakal keras. Namun, dia minta agama tidak dibawa-bawa ke dunia politik.

”Yang jelas keteganganketegangan akan naik jelang pilpres. Karena itu, kita sangat perlu suasana sejuk dan saling percaya. Tidak perlu bagi kita, perbedaan dan kompetisi politik dikaitkan dengan agama atau agama dikaitkan dengan perpolitikan,” ucapnya dalam agenda yang sama.

Menurut Romo Franz Magnis Suseno, pasangan capres-cawapres Joko Widodo- Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno harus mempunyai kehendak kuat untuk mencegah politisasi agama.

Pasalnya, agama harus memberikan nilai-nilai yang mengarahkan se se orang untuk memilih secara bertanggungjawab. ”Perbedaan politik di antara kedua kubu di adukan saja, tetapi tidak boleh me manfaatkan agama,” ungkap dia.

Agama, kata Romo Magnis, bisa mendorong umatnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, memanfaatkan Pilpres 2019 untuk menyatakan pendapat dan tidak golput. Karena itu, dia ber harap ulama, pastor, pendeta, dan tokoh-tokoh agama lainnya tidak perlu mengajak umatnya untuk memilih salah satu pasangan calon.

”Juga tidak ada aktivitas politik di tempat ibadah. Di tempat saya, di gereja, tidak perlu ada yang menyatakan kita memilih Presiden Jokowi atau memilih Pak Prabowo. Itu tidak perlu.

Tidak perlu seorang pastor, pendeta, ulama, (mengajak) untuk memilih ini atau itu, serahkan saja kepada umat,” tegasnya. Sementara itu, Pendeta Martin Lukito mengatakan, masalah yang harus diperhatikan saat ini adalah persoalan mayoritas dan minoritas.

Hal itu harus menjadi perhatian khusus pada tahun politik karena persoalan itu bisa menjadi hal yang di man faatkan untuk membuat perpecahan. ”Kita harus me lihat demokrasi dengan lebih kritis bila ternyata ada yang memanfaatkan isu minoritas-mayoritas ini untuk me me nang kan kotak suara,” ucap nya.

Bikkhu Dammashubo Mahathera dalam sambutannya juga menekankan pentingnya tenggang rasa sebagai titik masuk untuk melakukan dialog dan kerja sama antaragama.

Koordinator Majelis Al- Muwasholah, Habib Hamid AlQadry menyatakan bahwa dialog perdamaian ini akan terus diselenggarakan untuk mewujudkan perdamaian tidak hanya pada tahun-tahun politik.

”Tidak hanya di tahun politik seperti sekarang, dialog perdamaian penting terus diselenggarakan sebagai upaya memperkokoh persatuan bangsa,” ujar Habib Hamid dalam siara persnya.

Adapun Sekjen PB Majelis Dzikir Hubbul Wathon Hery Haryanto Azumi menyebutkan bahwa kegiatan ini dilatari oleh keprihatinan atas terjadinya krisis toleransi di seluruh dunia yang memerlukan sentuhan para tokoh dan pemuka lintas agama untuk penyelesaiannya.

”Kegiatan ini penting dan kami akan secara kontinu. Bagi saya kebersamaan antara elemen-elemen bangsa merupakan syarat mutlak terwujudnya perdamaian yang lebih permanen,” ungkap Hery.

mula akmal