Edisi 26-10-2018
Penyanderaan Masyarakat Sipil di Papua


Ulah Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) di Papua belakangan ini semakin meresahkan.

Mereka tak sekadar menebar teror dan berani melawan aparat penegak hukum, tetapi mereka juga mengembangkan taktik baru, yaitu melakukan tindakan pen yan deraan masyarakat sipil. Di Kabupaten Nduga, Papua, dilaporkan 16 orang guru dan tenaga medis disandera KKB. Selama penyanderaan, korban dian cam tindak kekerasan dan asu sila oleh kelompok KKB pimpinan Egianus Kogeya yang mengaku sebagai adik Kelly Kwalik. Meski tindakan penyanderaan di Kabupaten Nduga ini telah berhasil ditangani, bukan tidak mungkin kasus yang sama akan terulang jika tidak dilakukan tindakan antisipatif yang serius.

Apa yang terjadi di Ka bu paten Nduga adalah kasus penyanderaan kesekian kali yang terjadi di Papua. Sebelumnya, sekitar 1.300 warga Papua per nah menjadi sandera KKB. Ma syarakat di Ke camatan Temba gapura, Kabupaten Mimika, te patnya di Desa Kimbely dan Desa Banti. Korban yang disan dera semuanya dilarang beper gian ke luar wilayah desanya. Bah kan, tidak sekadar melarang warga ke luar desa, sesekali KKB ini dilaporkan tak segan merampas harta benda warga desa setempat, melakukan pema lak an dan tindak kekerasan, ter ma suk pemerkosaan.

Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, teror dan penyanderaan yang tengah dialami warga Papua di Kabupaten Nduga dan Mi mika ini tentu merupakan tamparan terhadap kredibilitas aparat penegak hukum. Di wi layah yang termasuk bagian dari negara Republik Indonesia yang ber daulat, ulah KKB melakukan pe nyan - deraan terhadap seribu lebih warga sipil bukan saja melecehkan hukum, tetapi juga memprihatinkan karena telah merampas kemerdekaan warga masyarakat.

Fear of Crime

Berbeda dengan tindakan pe - nyanderaan yang biasa terjadi di dunia kriminal, di mana orangorang diculik untuk me minta se - jumlah uang tebusan, melakukan penyanderaan un tuk meng - hen tikan serangan po lisi atau melakukan penyandera an sebagai bagian dari aksi te rorisme. Yang terjadi di Ka bu paten Nduga dan Mimika, Pa pua, ini penyan - deraan tampaknya dilakukan lebih untuk kepentingan menakut- nakuti ma syarakat sekaligus untuk mengukuhkan dominasi KKB di masyarakat. Kalau melihat rekam jejak dan catatan kepolisian, jumlah KKB di Papua sebetulnya tidak lah banyak.

Diperkirakan jum lah me - reka hanya berkisar pu luh an orang saja, namun karena me megang senjata api dan ter biasa menebar teror, warga ma syarakat yang jumlahnya jauh lebih banyak pun tidak bisa berbuat apa-apa. Anggota KKB yang terbiasa me la - kukan ber ba gai aksi kekerasan, memalak, menculik, dan bahkan memerkosa warga, tentu secara psi kologis akan menimbulkan ketakutan di benak masyarakat se tempat. Fear of crime atau ketakutan masyarakat di sini tampaknya sengaja diciptakan KKB dengan tujuan untuk menegaskan po - sisi superior mereka atas war ga.

Lokasi desa yang relatif te ri so lasi dan jauh dari amatan aparat penegak hukum membuat KKB leluasa untuk terus menakutnakuti warga. Sementara itu, sikap apatis dan posisi su bor - dinat warga yang bertahun-ta - hun berdiam diri meski meng - alami berbagai perlakuan kasar dari KKB, sedikit-banyak membuat anggota KKB semakin percaya diri untuk terus melakukan berbagai aksi yang merugikan penduduk setempat.

Menyikapi KKB

Sebagai negara hukum, tin da - kan penyanderaan dengan ala - san apa pun tentu tidak bisa di be - narkan dan karena itu harus segera diakhiri. Pemerintah, khu - susnya aparat keamanan ga bu - ngan TNI-Polri, perlu segera turun tangan untuk menyelama tkan dan membebaskan war ga yang menjadi sandera KKB—di mana pun tempatnya. Kapolri Jenderal Tito Kar na – viansendir telah menyatakan bahwa pihak kepolisian akan ber tin - dak persuasif dengan me libatkan to koh masyarakat dan agama un - tuk mencari solusi atas tindakan penyanderaan yang terjadi.

Cuma, yang menjadi ma - salah, ketika upaya perundingan yang melibatkan tokoh ma syarakat dan tokoh agama se tem - pat tidak berjalan seperti yang diharapkan, lantas apa yang ha - rus dilakukan TNI-Polri untuk menyelamatkan warga desa yang disandera? Pada titik ini, tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan aparat—kecuali me - la kukan tindakan yang sifatnya represif. Ada sejumlah alasan kenapa tindakan tegas aparat TNI-Polri perlu dilakukan. Pertama, karena aksi yang dilakukan KKB di Papua sudah pada tahap sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi men - jadi gangguan keamanan yang serius bagi masyarakat Pa pua dan Indonesia pada umum nya.

Membiarkan KKB mera jalela tan padikenaisanksihu kumyang setimpal bukan saja akan mem - buat mereka semakin besar ke - pala, tetapi di sisi lain juga akan membuat masyarakat setempat semakin menderita menjadi kor - ban pemalakan maupun tindak kejahatan lain nya. Kedua, karena aksi yang di la - kukan KKB secara langsung mau - pun tidak langsung akan men co - reng dan menurunkan kredibilitas aparat penegak hukum. Ki - nerja aparat penegak hukum yang dikenal reputatif da lam ber - bagai aksi pembebasan sandera di berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri, kini kredibilitas mereka diper ta ruh kan ketika ha - rus menghadapi ulah KKB yang semakin meresahkan.

Di negara hukum, ulah kelompok apa pun yang meng ganggu hak warga, apa lagi melakukan tindakan ke - ja hatan, tentu tidak patut di biar - kan agar tidak terjadi krisis ke per - cayaan terhadap wibawa aparat. Ketiga, karena aparat pe ne - gak hukum di Tanah Air perlu me ngirim pesan kepada KKB yang lain agar tidak berbuat hal yang sama di mana pun di Indonesia. Bersikap kom pro mi s tis dan membiarkan ulah KKB le pas kendali dan menebar ke ta kutan di kalangan masyarakat akan membuat kelompok seru pa semakin berani unjuk gigi.

Dengan bersikap tegas dan memberantas ulah KKB yang me re sahkan masyarakat, diha rap kan nyali KKB yang lain akan surut dan berpikir seribu kali sebelum mela kukan aksi yang sama.

Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi FISIP Unair, Pernah 2 tahun melakukan penelitian dampak industrialisasi di Papua


















Berita Lainnya...