Edisi 30-10-2018
BPJS Kesehatan dan Empat Tahun Jokowi


Rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terasa telah me ma suki tahun keempat, nyaris mendekati finis.

“Ring tinju” pertarungan babak berikutnya bahkan telah digelar. Jika merujuk pada hasil sur - vei, tingkat kepuasan publik ter - hadap kinerja Presiden Jokowi lebih dari 60%. Artinya, kinerja Presiden Jokowi terbilang ba - gus. Popularitasnya pun masih tam pak tinggi, lebih dari 60% juga. Lalu, bagaimana kita me na - kar kinerja Presiden Jokowi? Dan, bagaimana Presiden Jo - ko wi menuntaskan pekerjaan rumah yang tersisa? Dalam konteks pem ba - ngun an infrastruktur, boleh jadi Pre siden Jokowi me - nang guk suk ses. Dalam pertum buh an eko nomi pun tak buruk-buruk amat, lebih dari 5%.

Walau ang ka ini meleset dari target saat kam panye (7%), namun ada satu entitas yang masih me nyi sakan persoalan serius, bahkan bisa menjadi bom waktu, yakni BPJS Ke se hatan. Dalam hal ini Presiden Jo kowi tampak masih kedo dor an. Inilah satu di antara pe kerjaan rumah Presiden Jo ko wi yang paling krusial. Memang dari sisi kepe ser - taan, BPJS Kesehatan meng - alami lonjakan tajam, kini ham - pir 200 juta peserta. “Hebat nya”, 92 juta di antaranya kate gori Penerima Bantuan Iuran (PBI) alias peserta gratis. Ini me nan da - kan keha dir an negara bah wa pe - la yanan kese hatan se ba gai hak asasi, khu sus nya bagi warga ti dak mampu.

Namun, di sisi lain per - forma BPJS Kese hat an ma sih terbelit ma sa lah akut. Dari sisi pelayanan ma sih minimalis an ta - ra lain antrean sangat pan jang, ti - dak semua tin dakan me dis di - tanggung, peng gantian jenis obat secara se pihak, tanpa kon - fir masi kon su men, dan lain nya. Manfaat BPJS Kese hat an do min - an dira sa kan bagi golong an PBI. Tapi, bagi peserta lain atau bah kan stakeholder utama se - per ti fasilitas pelayanan kese - hat an (rumah sakit) dan profesi ke dokteran, BPJS Kesehatan ada lah “benalu”. Banyak rumah sakit yang klaimnya macet, ter - lambat dibayar oleh BPJS Ke se - hatan.

Dan, atau profesi dokter yang merasa dipinggirkan, pro fe sio na litasnya direduksi. Inti nya, BPJS Kesehatan telah men ja di kan pelayanan kese hat - an sub stan dar, yang bisa ber - dam pak pada patient safety. Inilah ke luh an utama pela yan an BPJS Ke se hatan dari sisi hilir, yang ber ke lindan dengan pela - yan an fasi li tas dan profesi ke se - hatan. Dalam tubuh BPJS Kese hat - an bahkan juga menderita pe - nyakit kronis, yakni financial bleeding alias defisit. Dari tahun ke tahun angkanya terus me lam bung; dari mulai defisit Rp3,3 triliun pada 2014, ke mu - dian Rp5,7 triliun pada 2015, naik lagi menjadi Rp9 triliun pada 2016, sampai akhirnya rugi Rp16,5 triliun pada 2018.

Penyebab utama fiancial blee - ding ini adalah kecilnya jumlah premi/iuran, masih di bawah cost production . Dari sisi finansial, untuk me - nyelamatkan defisit BPJS Kese - hat an secara kasatmata hanya ada dua; pertama, menaikkan besaran tarif/premi, atau ke dua, pemerintah menyun tik kan se - jum lah dana. Opsi per ta ma, me - naik kan tarif sepertinya musy - kil. Pe merintah tak akan berani meng ambil kebijakan yang tidak populis. Pemerintah juga tak punya fulus cukup un tuk me - nam bal premi PBI.

Me naikkan iuran juga menjadi an caman bagi kelompok peserta mandiri. Kenaikan iuran bagi kelompok ini hanya akan me nge rek persen ta - se tung gakan, yang mencapai 54%. Solusi yang paling elegan adalah pemerintah menyuntik fulus ke BPJS Kesehatan. Me - mang injeksi dana sudah dil a ku - kan, tapi hanya Rp4,5 triliun. Ma sih jauh dari angka defi sit - nya. Saat ini alokasi subsidi un - tuk BPJS Kesehatan baru Rp25 tri liun. Bandingkan dengan sub - sidi energi yang mencapai Rp95 tri liun. Padahal, peng gu na sub sidi energi 60% adalah ke lom pok mampu, pengguna ro da empat. Kalau untuk subsidi orang kaya saja, pemerintah be - ra ni meng ge lontorkan sub si di, ke napa untuk si sakit tidak bernyali?

Solusi lain, yang mempunyai spektrum meluas adalah me - naik kan cukai rokok sampai ang ka maksimal. Saat ini yang sudah dilakukan adalah me - nyun tik dengan pajak rokok dae rah, yang hanya Rp1,1 tri - liun. Secara re gu lasi cukai rokok bisa dinaikkan sampai 57%. Jika pemerintah punya nyali me naikkan cukai rokok hingga 57%, potensi pen dapatannya bisa melonjak ta jam, antara Rp250-300 triliun. Pa dahal, de - fisit BPJS Kesehatan ha nya Rp16,5 triliun, langsung beres jika digelontori dari se ba gian lon jakan cukai rokok, dan si sa - nya bisa dipakai untuk sisi pro - mo tif preventif. Aspek ini sa - ngat penting karena konsumsi rokok yang sangat dominan (35% dari total populasi) ter - buk ti menjadi beban finansial BPJS Kesehatan.

Terbukti, mayoritas penyakit pasien BPJS Ke sehatan adalah dipicu oleh perilaku konsumsi rokok, teruta ma di kalangan rumah tangga miskin. Akhirnya, pada titik inilah performa kinerja Presiden Jokowi masih dipertaruhkan. Da ri sisi pelayanan BPJS Ke sehat an masih dominan dike luhkan konsumen, dan dari sisi kor po rasi BPJS Kesehatan masih de fisit. Seharusnya Presi - den Jo ko wi lebih punya nyali untuk mengambil langkah funda men tal untuk menye la matkan BPJS Ke sehatan, baik pada konteks pricing policy dan atau memasok anggaran ke BPJS Ke sehatan.

Sebabnya, UU SJSN (Pasal 44) dengan tegas mengamanatkan bahwa kesehatan finansial BPJS Kes e hatan adalah tang gung jawab negara. Jangan biar kan sistem JKN dengan BPJS Kesehatan mati suri.

Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI







Berita Lainnya...