Edisi 08-11-2018
Depo MRT Kampung Bandan Masih Polemik


JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta dan PT KAI belum menemukan kata sepakat terkait pem bangunan Depo Mass Rapid Transit (MRT) Fase II di Kampung Bandan, Jakarta Utara.

Kendala lahan ini membuat pem bangunan depo moda transportasi massal ini rencananya di alihkan ke Ancol. Sekretaris Perusahaan PT MRT Tubagus Hikmatullah me nga ta kan, penggunaan lahan Kam pung Bandan belum men da patkan per se tujuan dari PT KAI. Untuk itu, sambil menyelesaikan penggu naan lahan Kampung Bandan, pihaknya mencari alternatif tempat yang baru, yakni Ancol. Terkait persetujuan dana pinjaman dari Jepang sebesar Rp25 triliun dengan trase Bundaran HI-Kampung Bandan, Hikmat menyebut, bisa saja jumlahnya bertambah apabila memang ada perpanjangan depo di Ancol. “Apabila depo di Ancol, ya pasti bertambah dana pinjaman. Tapi ini juga masih dalam pembahasan. Pa ralel sambil mencari alternatif tempat baru,” katanya, kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, rancangan MRT Fase II itu sampai ke kota, tapi pihaknya membicarakan agar bisa sampai ke timur, seperti ke Taman BMW atau Ancol. Me - nurutnya, hal itu masih dalam pembicaraan meski sudah dipaparkan ke pemerintah pusat dan Pemerintah Jepang. “Ini belum selesai dibicarakan, tapi sudah telanjur ke publik kan. Jadi, ramai pembicaraan. Tapi itu apa yang diren ca nakan oleh kita,” ungkapnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menegas kan, peralihan depo ke Ancol itu harusnya menjadi fase tambahan, bukan masuk Fase II seperti yang diren ca nakan dalam trase awal Bundaran HI-Kampung Bandan. Apalagi usulan trase itu di ajukan sebagai dana pinjaman dari Pemerintah Jepang se besar Rp25 triliun dan bahkan sudah disetujui.

Apabila ada perubahan trase setelah mendapatkan persetujuan dana tersebut, kata pria yang akrab disapa Sani ini, akan ber dam - pak terhadap ketidakseriusan pemerintah dalam mengurai kemacetan. “Trase yang sudah di usul - kan sebagai pinjaman dana itu kan melalui kajian. Berbagai aspek sudah diperhitungkan, baik integrasi ataupun inve s - tasi dan demand. Kalau ber - pindah trase, perencanaan ti dak matang. Ini proyek besar loh ,” ungkapnya. Kepala Bidang Perkere taapian Masyarakat Trans por - tasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menyarankan agar PT MRT lebih baik me - nyelesaikan permasalahan lahan di Kampung Bandan de - ngan PT KAI sebagai empunya tanah.

Sebab apabila mengalih kan ke Ancol atau kawasan lainnya, investasi dan pin jaman dana menjadi lebih besar. Termasuk kajian alih de po untuk mengurai ke ma cetan. “Kalau tujuannya hanya pindah depo ke Ancol, ya sa - ngat disayangkan. Tujuan urai kemacetan seperti yang di - susun di Kampung Bandan agar terintegrasi dengan moda lain dan MRT barat-timur itu gagal terwujud,” ungkapnya. Mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta bidang perkeretaapian itu m e - nuturkan, penambahan dana Rp2,5 triliun pada Fase I seharusnya tidak terjadi apabila PT MRT memiliki peren canaan matang dan melakukan pengawasan pada kontraktor dan subkontraktornya. Ka rena ada pembangunan jalur layang Fase I yang mengalami kesalahan teknis akibat ku rang ba gusnya kerja sama sub kontraktor dan pihak kon traktor yang harus dikerjakan ulang.

“PT MRT yang ditunjuk Pemprov DKI telah memiliki kontraktor dan sub kon trak - tor untuk membangun transportasi berbasis rel tersebut. Harusnya Fase II MRT lebih meningkatkan pengawasan dan memiliki estimasi pe rencanaan yang matang,” ujarnya. Sebelumnya Senior Ma najer PT KAI Agus Komarudin me ngatakan, Kampung Ban - dan merupakan bagian dari aset KAI. Agus membantah bila pihaknya dinilai tidak men dukung pembangunan Depo MRT.

Mengingat PT KAI merupakan badan usaha, kata dia, sulit menyerahkan lahan itu ke Pemprov DKI Jakarta. Namun, bila dalam penye rahan itu menemukan sinergitas antara Pemprov DKI dan PT KAI, maka kesepahaman itu bisa dilakukan melalui memorandum of understanding (MoU).

Bima setiyadi/ yan yusuf

Berita Lainnya...