Edisi 08-11-2018
KPU Malut Diminta Jalankan Rekomendasi


JAKARTA– Bawaslu Maluku Utara (Malut) menyatakan calon gubernur (cagub) petahana Abdul Gani Kasuba dan wakilnya Al Yasin Ali melakukan pelanggaran.

Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Malut agar pasangan tersebut didiskualifikasi. Keputusan itu berawal dari laporan masyarakat. Abdul Gani sebagai cagub petahana dilaporkan mengenai rotasi pejabat. ”Jadi ini bagian dari tindak lanjut laporan dari masyarakat terkait Pasal 71 ayat 2 UU No 10 mengenai larangan bagi petahana melakukan penggantian jabatan dalam kurun waktu 6 bulan terhitung sejak penerapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatan. Ketentuannya begitu,” kata Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin kemarin. Muksin menegaskan, Abdul Gani seharusnya tak melakukan penggantian jabatan. Tapi faktanya terjadi penggantian jabatan selama 4 kali yang dikeluarkan melalui SK gubernur selaku calon.

Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi meminta KPU Malut menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu yang mendiskualifikasi pasangan Abdul Ghani Kasuba- M Al Yasin Ali (AGK-AY) sebagai cagub-cawagub atas pelanggaran terhadap UU 10/ 2016. ”Atas nama UU dan untuk menegakkan keadilan, kejujuran pelaksanaan pilkada, serta menopang profesionalisme kinerja, maka tidak ada alasan KPU mengabaikan rekomendasi tersebut,” kata Baidowi. Apalagi, tambah Baidowi, pelaksanaan pemungutan suara ulang di Malut terindikasi terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Bahkan persolan DPT di enam desa yang menurut UU masuk wilayah administrasi Halmahera Utara pada praktiknya justru diklaim wilayah administrasi di Hal - mahera Barat. Kemarin ratusan orang yang terdiri atas mahasiswa dan pemuda asal Maluku Utara se-Jabodetabek menuntut agar KPU mendiskualifikasi calon petahana AGK-AY karena terbukti melakukan sejumlah pelanggaran.

Binti mufarida/ant


Berita Lainnya...