Edisi 08-11-2018
Rumah ASN, TNI, Polri Bakal Bebas DP


JAKARTA–Pemerintah terus menggodok skema pembiayaan untuk menyediakan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Salah satu opsi yang diper timbangkan adalah skemadownpayment (DP) 0%.

Dengan skema ini di ha rapkan dapat mempermudah ASN, TNI, dan Polri untuk men dapatkan rumah, sebab masih banyak abdi negara yang saat ini menggunakan rumah dinas ataupun menyewa. “Pada rapat April diajukan skema khusus, yaitu skema penyediaan rumah ASN dan TNI/Polri dengan DP 0%. Kemudian, masa pinjaman bisa sampai 30 tahun dan pem bayaran cicilannya bisa sampai usia pensiun maksimum 75, tahun dengan catatan waktu me ngajukan pinjaman usia mak simumnya 53 atau 55 tahun,” ungkap Kepala Bap pe nas/ Menteri PPN Bambang Bro djonegoro sesuai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Ja karta, kemarin.

Bambang mengatakan, skema ini berbeda dengan ide Gubernur DKI Jakarta Anies Baswe dan. Menurut dia, skema ini pada intinya tetap meng gu nakan kredit pemilikan ru mah (KPR). “Tadi saya katakan tenor pin jaman bisa sampai 30 tahun dan pembayaran cicilan bisa me - lampaui usia pensiun,” ujarnya. Jika menggunakan ske ma ini, nantinya cicilan akan meng gu - nakan model auto debet. Menurut dia, skema ini bisa berjalan karena memang ada keterkaitan perbankan dengan TNI/Polri dan ASN. Menurut dia, juga tidak perlu dilakukan perubahan aturan jika skema DP 0% diterapkan.

“Tidak ma - sa lah ini bukan urusan BI ya. OJK sudah menerapkan KPR bisa 0% jika itu program pe - merintah. Dan ini program pe - merintah karena ditujukan un - tuk ASN dan TNI/Polri,” un g - kapnya. Selain itu, dengan skema pem biayaan tersebut maka pe - me rintah juga akan menambah dukungan agar beban cicilan lebih ringan. Salah satunya de - ngan memperluas Fasilitas Li - kuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang FLPP tidak ha - nya untuk masyarakat ber peng - hasilan rendah (MBR) saja, tapi juga ada untuk ASN, TNI, dan Polri. “Kami pikirkan bagai mana pemerintah bisa bantu ri ngankan cicilan pinjamannya dengan skema seperti FLPP yang sudah berlaku untuk masyarakat,” katanya.

Dalam pembangunan ru - mah bagi ASN, TNI, dan Polri, di lakukan skala besar dalam satu kompleks. Pembangunan ini diarahkan dalam bentuk kom pleks apartemen rumah susun. “Landed house bisa di fa - silitasi untuk daerah bukan per - kotaan,” paparnya. Dalam ratas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembangunan rumah bagi ASN dan TNI/Pori segera di rea - li sa si kan. Hal itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. “Kita akan kon sentrasi pada upaya per ce patan penyediaan rumah yang layak bagi 945.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri,” ka - tanya. Jokowi berharap kebijakan ini dapat membantu ASN dan TNI/Polri untuk mendapatkan kebutuhan perumahan yang la yak.

Selain itu juga di ha rap - kan ke bijakan perumahan ini me nim bulkan efek berganda bagi per tumbuhan ekonomi nasional. Dia juga meminta agar pembangunan ini memper hatikan ak sesibilitas ke tempat kerja. “Kemudian juga berkaitan ter inte - grasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi dan menopang kawasan tersebut,” ungkapnya. Menteri Dalam Negeri (Men - dagri) Tjahjo Kumolo akan melakukan inventarisasi aset ataupun lahan. Jika dimungkinkan, hal ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi ASN dan TNI/Polri. “Intinya kami akan inventarisasi aset-aset milik kementerian. Kedua, kami akan imbau daerah untuk inventarisasi aset daerah, baik tanah, bangunan tidak terpakai, atau rumah dinas. Ini yang in - tinya ada kemudahan ASN, TNI, dan Polri yang bisa punya rumah,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah pe me - rintah menyiapkan rumah ber skema pembiayaan DP 0% bagi ASN, TNI, dan Polri. Peme nuh - an rumah sebagai kebutuhan pri mer atau pokok dipandangnya akan turut memengaruhi ASN, TNI, Polri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, khususnya pungli dan korupsi. “Saya meyakini pemenuhan rumah untuk ASN, Polri, dan TNI sebagai langkah tepat pe - merintah, khususnya menyangkut kesejahteraan dan memi - nimalisasi pelanggaran hukum,” kata Sahroni. Sebagai anggota parlemen yang membidangi persoalan hu kum, keamanan, dan HAM, Sahroni menilai salah satu pe nyebab ma sih munculnya per soalan pung li dan korupsi tak lepas dari tingginya kebutuhan dasar.

Per soalan tingginya har ga hunian merupakan salah satu yang kendala oknum ASN, TNI, dan Polri se hingga mencari segala cara untuk merealisasikan dimilikinya tempat tinggal. Imbasnya, para oknum ak hirnya me la kukan per buatan yang menyalahi dengan praktik pungli bahkan korupsi.

Dita angga








Berita Lainnya...