Edisi 08-11-2018
DPRD Jateng Rampungkan 40 Perda


SEMARANG- Kalangan legislatif menegaskan bahwa DPRD Jateng tak asal-asalan dalam membuat peraturan daerah (perda).

Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudhi Indras Wiendarto saat berbicara dalam Diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM Semarang bertemakan ”Mekanisme Pembentukan Perda” di Bahana Room Noorman Hotel Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Menurut Yudhi, banyak perda yang dihasilkan selama ini atas dasar menyesuaikan dengan perubahan aturan daerah dari UU No 32 ke UU No 23/2014. Perubahan itu disebabkan banyak kewenangan yang berbeda dari kabupaten/ kota ke provinsi. Dia mencontohkan soal pendidikan, di mana SMA/ SMK negeri diambil alih oleh pemerintah provinsi. Begitu juga di sektor perhubungan dan sektor lain. ”Jadi jangan beranggapan kalau kami (DPRD) doyan bikin perda,” tegas Yudhi.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Indrawasih menjelaskan, perda merupakan pengaturan pasalpasal dari sejumlah kebijakan. Dia menyebutkan, dalam lima tahun DPRD menghasilkan 77 perda. ”Itu artinya dalam setahun menghasilkan 16 perda,” ungkapnya. Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Undip Semarang Lita Tyasta mengatakan, dalam penyusunan perda ada uji naskah akademik yang sesuai dengan tiga landasan, yaitu landasan filosofis biasanya sesuai Pancasila, landasan sosiologi yaitu ada kebutuhan masyarakat atau tidak, dan landasan yuridis ada unsur hukumnya.

”Kualitas suatu perda itu perlu ada tolok ukurnya. Kalau perda sudah dijalankan dan bagaimana efektivitas pelaksanaannya ini,” kata Lita.

Ahmad antoni




Berita Lainnya...