Edisi 08-11-2018
Mengurus Khashoggi, Melupakan Tuti


Beberapa minggu belakangan, sebagaimana diberitakan di media massa, Indonesia aktif mendesak pengungkapan kasus pembunuhan kontributor Washington Post, Jamal Khashoggi.

Dalam berbagai forum inter nasional maupun melalui lobi bilateral Pemerintah Indonesia aktif mendengungkan keadilan untuk Jamal Khashoggi. Pemerintah Indonesia mendapat impresi yang baik di mata dunia internasional, namun apa artinya jika di saat yang bersamaan Tuti Tursilawati, buruh migran asal Indonesia sedang menanti hukuman mati tanpa pendamping an yang layak dari Peme rintah Indonesia dan berakhir dengan pelaksanaan hukuman mati. Dalam kasus Tuti, tidak tampak kegigihan pemerintah Indonesia seperti ketika menyerukan keadilan untuk Jamal Khashoggi. Bahkan, Pemerintah Indonesia baru mengetahui berita tentang Tuti ketika eksekusi mati telah dilaksanakan.

Kini, ketika rasa keadilan ma syarakat Indonesia terusik, Pemerintah Indonesia barulah menerbitkan nota protes. Tapi, apalah artinya nota protes jika nyawa warga negara Indonesia yang semestinya harus dilindungi terlanjur dieksekusi di negeri orang. Kasus Tuti Tursila wati telah diproses oleh pengadilan Arab Saudi sejak 2010. Seharusnya pemerintah punya cukup waktu untuk memberi pendampingan hukum yang layak sehingga semestinya hukuman mati dapat dihindarkan. Agak berlebihan jika kemudian instansi yang terkait meng ambinghitamkan pelaksanaan pro ses eksekusi di Arab Saudi yang dilakukan tanpa notifikasi ke negara asal, sebab Peme rintah Indonesia sejatinya sudah sangat berpengalaman dalam menangani masalah-masalah hukum TKI Indonesia di Arab Saudi.

Terhitung pada 2010-2018 setidaknya delapan nyawa buruh migran Indonesia di Arab Saudi berhasil di loloskan oleh Peme rintah Indonesia dari hu kum an mati di Arab Saudi. Hal itu menunjukkan bahwa Peme rintah Indonesia se mestinya sudah sangat ber pengalaman dengan sistem hu kum di Arab Saudi sehingga menya lahkan model eksekusi tanpa noti - fi kasi bukanlah pem benar an yang masuk akal. Bah kan, persoalan kasus Tuti Tursi la wati se sung guh nya telah viral sejak Maret 2018, setelah talk show Mata Najwa pada episode “Ga - dai Nya wa di Ne geri Orang”. Dalam talk show tersebut ibu dari Tuti Tursilawati se sung guh nya te lah ber ceri ta secara detail menge nai apa yang me nimpa anaknya di Arab Saudi.

Bantuan Hukum

Apa pun protes diplomatik yang di lakukan Pemerintah Indonesia kini tetap saja hanya bersifat me nunjukkan sikap ke - be ratan dari Pemerintah Indonesia atas eksekusi Tuti Tursilawati, mengingat pe laksanaan hu kum melekat pada ke dau latan suatu ne gara. Artinya, pelaksanaan hu kuman mati tanpa notifikasi kepada negara asal merupakan sesuatu yang harus diterima dan tidak mungkin diubah oleh Peme rintah Indo nesia, meng ingat hal tersebut terkait pada ke dau latan negara lain.

Mochtar Kusumaatmaja (1982) menyatakan bahwa Indo nesia sebagai negara hukum harus menjamin akses terhadap keadilan untuk masya rak at segala lapisan di mana pun warga negara berada sesuai tuju an konstitusional bangsa Indo nesia, yakni melindungi se genap tumpah darah Indo - nesia. Artinya, dengan melihat risiko per soal an hukum yang ting gi di negara-negara tujuan buruh migran, pe me rintah harus menyediakan akses-akses keadilan bagi se luruh warga negara Indonesia. Guna mewujudkan akses keadilan diperlukan bantuan hukum yang memadai. Bantuan hukum yang memadai harus bersifat permanen dan profesio nal mengingat karakteristik hukum yang berlaku di setiap negara berbeda.

Persoalannya adalah struktur yang tepat bagi tim bantuan hukum ini meng ingat dalam per soalan hukum yang me nimpa TKI selalu me libatkan dua ins - tansi, yakni ke men - terian luar negeri melalui kan tor kedutaan setem pat dan kementerian tenaga kerja. Idealnya akses bantuan hu kum untuk pa ra TKI ini me mang harus diberikan se ca ra per - manen, men g ingat TKI se be narnya jika berang kat se cara resmi telah mem ba yar kan biaya-bia ya ter sebut kepada nega ra sehingga dalam kasus Tuti Tur silawati ne gara dapat di kata kan abai ter hadap hak atas akses ban tuan hukum yang seharus nya diberi kan pada TKI.

Sekali pun TKI ter sebut berang - kat se cara informal atau tanpa me lalui jalur yang resmi, mengacu pada United Nation Principles And Guidelines on Acces to Legal Aid (UNPG-ALA) negara tetap wajib me nye diakan akses ban tuan hu kum kepada selu ruh war ga ne gara nya, termasuk yang berada di luar negeri dalam rangka mem berikan perlin dungan hu kum. Konvensi ter sebut sejalan de ngan Undang-Undang No mor 16/2011 ten tang Ban tuan Hu kum yang me nyatakan bah wa seluruh warga negara Indo nesia tanpa ter ke cuali berhak atas bantuan hu kum guna men capai akses ke adilan.

Nota Protes

Langkah diplomasi peme rintah menerbitkan nota pro tes sudah benar, meskipun tetap saja tidak akan mengembalikan nya wa Tuti Tursilawati. Sumaryo Sur yo ku sumo (1990), me - nye butkan salah satu fungsi nota pro tes adalah untuk me nunjukkan dan men jaga kedau latan suatu negara atas pe lang garan yang dilaku kan negara lain. Arah nota protes Pe me rin - tah Indonesia harus mengacu pa da pelanggaran Arab Saudi, yaitu tetap memper ta han kan sistem hukum an mati tertutup tanpa notifikasi dan tidak memberi akses atas bantuan hu kum kepada Tuti Tursilawati.

Arab Saudi telah meratifikasi UNPGALA, di dalam artikel 14 UNPGALA disebutkan bahwa semua pihak yang telah me ra tifikasi wajib menyediakan ak ses ban - tu an hukum yang me madai pa - da semua sistem per adilan dan wajib mengadakan mandatory consular notification (MCN). Dalam menjalankan proses peradilan terhadap Tuti Tursi lawati, Arab Saudi sebagai con tracting state dalam UNPG-ALA tidak menyediakan akses atas bantuan hukum yang layak ser ta tidak menanggapi permo hon an MCN yang diajukan oleh Indo nesia. Sebelum Tuti Tur si lawati di hukum mati, sesung guhnya Menteri Luar Negeri Retno Mar sudi te lah menyam pai kan usul an MCN kepada Menlu Arab Saudi Al-Jubeir.

Da lam ke rang ka hukum inter na sional bahwa pelaksanaan hukum suatu ne gara didasari kedaulatan negara ter sebut, tetapi pelaksanaan ke daulatan suatu negara tidak da pat meng ancam dan menge samping kan kedaulatan negara lain, kon vensi internasional, dan hakhak asasi manusia. Nota pro tes yang dilayangkan Peme rintah Indonesia sifatnya hanya pernyataan sikap agar kejadian se - rupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Langkah korektif dari kasus eksekusi TKI Tuti Tursilawati adalah pemerintah harus dengan segera menyiapkan tim ban tuan hukum permanen di setiap kedutaan yang berkoor dinasi dengan Kementerian Te naga Kerja.

Langkah ini harus diambil oleh Pemerintah Indo nesia da lam rangka memberi perlindung an hukum pada se tiap war ga negaranya. Secara pa ralel pe merintah harus meng inisiasi kem bali pelak sanaan MCN pada seluruh ne gara tempat TKI bekerja khu susnya yang terikat pada UNPG-ALA, baik secara bila teral maupun multilateral. Atas kasus Tuti Tursilawati, pemerin tah harus mengevaluasi kem bali negara-negara tujuan penempatan TKI maupun sistem perlindungan TKI di luar negeri mengingat TKI adalah salah satu penyumbang devisa untuk kemakmuran seluruh bangsa.

Rio Christiawan
Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya
















Berita Lainnya...