Edisi 08-11-2018
TKI dan Hukuman Mati


Eksekusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, Tuti Tursilawati, sudah hampir dua pekan berlalu. Namun, perbincangan akan nasib nahas yang dialami pekerja asal Majalengka, Jawa Barat, tersebut belum surut.

Banyak pihak yang terus mendesak Pemerintah Indonesia agar menyampaikan nota protes kepada Pemerintah Arab Saudi, terutama karena eksekusi mati dilakukan tanpa didahului notifikasi atau pemberitahuan kepada perwakilan Pemerintah Indonesia di negara tersebut. Selain itu, salah satu bentuk protes yang diminta adalah membatalkan ren cana pengiriman 30.000 TKI ke Arab Saudi, terutama jika tidak kun jung ada jaminan dari Pemerintah Arab Saudi akan perlindungan hak-hak pekerja Indonesia yang mengadu nasib di negara itu. Sikap protes tegas Pemerintah Indonesia tentu tidak semata se bagai bentuk pembelaan kepada Tuti yang sudah dieksekusi pada 29 Oktober lalu.

Bagaimanapun, nyawa Tuti sudah tidak bisa lagi di selamat kan. Protes justru diperlukan agar kejadian yang sama tidak ter ulang. Dalam kerangka hukum internasional memang dinya ta kan bahwa pelaksanaan hukuman mati di satu negara dilakukan ber dasarkan kedaulatan negara bersangkutan, meskipun pelaksanaan ke daulatan oleh negara tersebut jangan sampai mengesampingkan ke daulatan nega ra lain dan konvensi internasional mengenai hak-hak asasi ma nu sia. Pemerintah juga mestinya tidak terlalu lama berlindung dari kelalai an dengan terus-terusan menyalahkan Arab Saudi akibat tidak ada nya notifikasi pelaksanaan eksekusi da lam kasus Tuti.

Bukankah sejak 2010 sedikitnya ada delapan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang berhasil diloloskan dari hu kum an mati? Artinya, sebe narnya Pemerintah Indonesia sudah cu kup mengetahui sistem hu kum yang berlaku di Arab Saudi. Selain nota protes, pemerintah juga perlu melakukan langkahlang kah lain untuk memperjuangkan nasib TKI yang juga berpotensi mengalami nasib sama dengan Tuti. Saat ini ada 13 TKI lain yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Pemerintah perlu memiliki informasi detail tentang WNI tersebut, memastikan akurasi data dan status hukumnya.

Perlu dipastikan apakah ke-13 TKI tersebut masih bisa diperjuangkan nasibnya, baik melalui upaya advokasi, diplomasi politik, atau memintakan pengampunan raja. Jangan sampai ke terlambatan dalam melakukan upaya penye la mat an membuat kejadian yang sama terulang kembali. Menarik membandingkan respons Pemerintah Indonesia dalam kasus Tuti dengan kematian jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi. Dalam kasus Khashoggi Indonesia cukup aktif menyuarakan keadilan untuk jurnalis yang tewas karena dugaan dibunuh ter sebut. Untuk urusan Khashoggi, Pemerintah Indonesia bahkan tidak cukup hanya dengan menyampaikan ucapan belasungkawa, melainkan perlu melakukan lobi bilateral dengan Arab Saudi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed al-Jubeir, di Istana Bogor, pada 22 Oktober 2018 juga menyampaikan kepri hatinannya atas kematian Khashoggi. Menunjukkan simpati atas kematian jurnalis Arab Saudi tersebut memang hal yang penting karena juga me nyangkut ke manusiaan. Namun, ke berpihakan yang sama, bahkan lebih, se harusnya ditunjukkan kepada WNI di luar ne geri yang kini sedang menanti eksekusi mati. Dalam kasus Tuti Tursilawati, proses hukum oleh pengadilan Arab Saudi sudah berjalan sejak 2010.

Melihat panjangnya proses hu kum yang berjalan pemerintah seharusnya memiliki kesempatan yang cukup untuk memberi pendampingan hukum yang layak demi menghindari hukuman mati. Sayangnya, itu tidak cukup terlihat, dan lagilagi, kita dikagetkan dengan kabar eksekusi yang sudah ber jalan. Memang tentu tidak mudah untuk bisa membebaskan begitu saja TKI kita yang sudah menerima vonis hukuman mati oleh peme rin tah di negara tempat dia be kerja. Apalagi, di saat yang sama Indonesia juga me nerapkan sis tem hukuman mati. Dalam kon teks hukuman mati ini Indo ne sia terlihat menggunakan stan dar ganda. Hal inilah yang kemung kinan membuat Indone sia tidak memiliki daya desak yang cukup ketika sedang meng upayakan kebebasan warganya.

Namun, apa pun alasan nya, melindungi buruh migran Indonesia yang terjerat kasus di negara orang mutlak dilakukan. Ini sejalan dengan Undang-U ndang Nomor 16/2011 tentang Bantuan Hukum yang mene gas kan bah wa setiap warga ne ga ra Indonesia berhak atas ban tu an hukum guna mencapai akses keadilan.

Berita Lainnya...