Edisi 08-11-2018
Membangun Tradisi Oposisi


Sikap politik oposisi yang kritis belum menjadi tradisi di Indonesia. Sikap kri tis oposisi hanya menjadi da gangan politik lima tahunan men jelang pemilihan presiden.

Elite politik oposisi yang semula tidak kritis terhadap peme rin tah, tiba-tiba menjadi frontal. Bahkan saking frontalnya, si kap elite parpol melampaui mo ralitas sebagai oposisi demo kratis. Kinerja pemerintah yang semestinya diapresiasi, justru digoreng nada miris. Apa pun yang menjadi pekerjaan peme rintah ditanggapi dengan mi ring dan nyinyir. Dosa masa lalu didaur ulang menjadi bahan po litis. Inilah yang membuat kua litas oposisi masih jauh pang gang dari api. Sikap-sikap oposisi yang cen derung “pemerintah harus salah” sudah menjadi habitus politik oposisi.

Sikap tersebut tidak hanya menjangkit partai di luar pemerintah, tetapi juga partai yang sedang di gerbong pemerintah apabila dalam pemilihan berikutnya memutuskan untuk beroposisi. Sudah banyak pakar yang menengarai bahwa sikap tersebut terjadi karena rendahnya kadar ideologi parpol. Problem tersebut merupakan penyakit rom bongan yang sulit untuk di sem buhkan sebab penyakit ter sebut sudah mendarah da ging, sehingga sikap kritis yang diwarnai dengan solusi pro gresif belum terbangun de ngan baik. Lemahnya kualitas oposisi dapat dilihat dari sikap elite parpol oposisi dalam menang gapi kekerasan yang menimpa Rat na Sarumpaet.

Kekerasan yang belum tentu kebenaran nya tersebut langsung dires pons “grasak -grusuk “ oleh opo sisi. Padahal, kekerasan terse but belum di konfirmasi dan di verifikasi ke pada pihak ter kait. Sebagai opo sisi, seharus nya ka bar kekeras an menjadi salah sa tu momen tum untuk me ning katkan kua li tas politik opo sisi. Ta pi nyata nya, politik opo sisi ti dak meng ambil peran un tuk me luruskan sekaligus me ngon firmasi dan klarifikasi ke be naran kekeras an tersebut. Al hasil, pihak opo sisi dirugi kan.

Oposisi Minus Narasi

Oposisi semacam itu tentu saja karena krisis narasi yang akan disampaikan kepada publik. Sebagai oposisi yang akan melawan petahana dalam Pilpres 2019 narasi politik profetik sebenarnya lebih dibu tuhkan daripada sekadar tam pil di de pan media tanpa solusi. Politik oposisi lebih menge depankan siap emosional yang men jurus kepada saling se rang. Potret seperti itu mudah diamati ke tika kandidat saling lempar klaim. Lempar pernyata an tan pa data, saling serang meng gunakan kalimat “so ntoloyo “, “rakyat hidup pas-pas an”, eko nomi lemah, ugal-ugal an dan lain sejenisnya, adalah potret bahwa kandidat masih mis - kin wacana dalam mem ben tuk ne gara.

Selain narasi minus esensi seperti di atas, politik saling klaim juga semakin mengu kuhkan bagaimana sikap opo sisi masih belum memiliki ka dar kualitas tinggi. Sikap elite dan tim suksesnya yang me nya ma - kan salah satu kandidat dengan tokoh pahlawan justru mendegra dasi bangunan poli tik yang dirintisnya. Gejala men dom - pleng tokoh pah lawan menanda kan telah ter jadi ketidak per - cayaan diri atas sikap politik sen diri. Narasi po litik dan gagas an yang diba ngun dianggap belum leluasa menandingi in tuisi tokoh pahlawan sehingga mereka per lu mendompleng namanya untuk menambal kelemahan tersebut. Dalam konteks inilah, politik oposisi terbangun sekadar permanensi rivalitas kandidat.

Bukan lagi “perang” gagasan konstruktif demi kemajuan bangsa. Maka lahirlah kritik ter hadap pemerintah yang seke dar emosional, penuh den - dam, dan melanggengkan syah wat kebencian. Ketika pola ini ter bentuk, justru opo - sisi tidak me miliki bentuk politik yang baik dalam mengon - trol pemerintah, melainkan hanya penghambat dalam proses pembangunan. Tradisi checks and balances tidak tum - buh dan berkembang men jadi alternatif untuk meng ingat - kan pemerintah. Maka tidak heran apabila pemerintah kerap curiga bahwa keberadaan oposisi hanya men jadi penghalang terse lenggara nya pemerintahan yang baik, serta terwujudnya pro - gram stra tegis.

Dalam prak tiknya, jus tru politik opo sisi cenderung merepre sen tasi kan ke pen ting an kelom pok dan barisan ke pentingan politik pragmatis. Suara kritis elite di legis - latif tim bul karena sudah kumuh de ngan kepen tingan prak tis. Tak ayal, ketika kubu opo sisi mel an carkan se rangan bertubi-tubi terhadap pemerin tah diang gap nya baper. Ketika kritis dari oposisi ti - dak dibangun dengan narasi kon struktif, oposisi mudah dilemahkan melalui mekanisme koalisi pemerintahan yang gemuk. Koalisi yang dibangun semata-mata mengamankan posisi pemerintah dari sikap kritik oposisi.

Tidak heran bagibagi kursi kekuasaan menjadi kon se kuensi logis atas gemuknya koalisi tersebut. Tujuan nya ti dak sekadar mencari dukungan di parlemen, tetapi juga men jaga stabilitas pemerintahan serta mencari benteng atas si kap oposisi yang kerap ber se berangan dengan pemerintah. Selain persepsi negatif tersebut, wacana oposisi juga masih dicitrakan negatif oleh pemerintah itu sendiri. Akibatnya, program kerja politik oposisi yang dirancang dalam proses pemilihan tidak mem peroleh tempat di tubuh koalisi. Kubu koalisi masih menge san - kan bahwa semua program ker ja oposisi tidak boleh masuk da lam kerangka program kerja koalisi.

Jika masuk, itu men jadi an caman terhadap roda peme rintah. Alih-alih program pe merintah yang dijalankan, jus tru program oposisi na nt inya yang lebih dominan. Citra inilah yang masih menjadi pro - blem akut di tubuh koalisi sehingga politik oposisi tidak memiliki ruang untuk membantu peme rintah. Adapun di mata masyar a - kat, politik oposisi tidak menem pat kan dirinya sebagai lem baga alternatif pemerin tah. Politik oposisi hanya sibuk nyiyir ter hadap kebijakan pe merintah yang dijalankan. Pa dahal, jika memang pihak opo sisi ingin menjaga citra di ma syarakat, mereka bisa menjadi lembaga alternatif untuk me nampung seluruh aspirasi masyarakat. Pasalnya, posisi politik oposisi di peme rin tah an sama, yaitu memiliki energi untuk mene kan pemerintah melalui ke - ku at an di parlemen yang ada.

Na mun sayangnya, energi terse but tidak pernah diman faatkan oleh politik oposisi. Posisi oposisi di Indonesia memang sangat rumit. Di satu sisi, oposisi tidak memiliki lembaga khusus yang bisa sejajar dengan pemerintah. Di sisi lain, hambarnya ideologi parpol juga menjadi pemicu lemah nya ka dar kualitas oposisi. Ditambah lagi dengan sikap parpol yang cenderung prag ma tis. Pada akhirnya, oposisi hanya men jadi simbol politik belaka. Opo sisi yang digadanggadang seba gai penyeimbang (checks anda balances ) pemerin tah hanya terjadi ketika ada ke pentingan politik di masing-ma sing par pol. Di luar itu, opo sisi hanya menjadi simbol tanpa energi.

Aminuddin
Direktur Eksekutif Literasi Politik dan Edukasi untuk Demokrasi (POKASI)














Berita Lainnya...