Edisi 08-11-2018
Swasta Diberi Ruang Biayai Infrastruktur Transportasi


JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong kerja sama dengan kalangan swasta untuk membiayai proyek infrastruktur di sektor transportasi.

Kemenhub menyiapkan sedikitnya lima proyek yang bisa menjadi percontohan masuknya swasta melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek-proyek tersebut di antaranya Bandara Komodo, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan bermotor (BPLJSKB) Bekasi, Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawat Tangerang, Proyek Jalur Kereta Api (KA) Makassar-Parepare serta Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Baubau.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan, proyek-proyek itu terus didorong pemerintah dengan pembiayaan swasta. Harapannya ada reka yasa pembiayaan yang memungkinkan terjadinya efisiensi penggunaan anggaran melalui APBN.

”Berangkat dari adanya kebutuhan biaya yang besar untuk infrastruktur, tentu kami harus memikirkan cara agar target pembangunan bisa dicapai salah satunya dengan rekayasa anggaran memanfaatkan KPBU,” ujarnya dalam Forum Perhubungan bertajuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Indonesia yang digelar MNC Group bersama Kementerian Perhubungan di Jakarta, kemarin.

Forum Perhubungan tersebut digelar untuk mencari solusi atas pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor transportasi. Forum ini selain dihadiri stakeholder Kemenhub, juga turut hadir perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Djoko menegaskan, pembangunan sarana transportasi yang melibatkan swasta bukan dalam menjual aset negara namun merupakan upaya pemerintah menekan penggunaan APBN. ”Sebab kebutuhan anggaran di APBN untuk pembangunan infrastruktur secara keseluruhan itu sangat besar.

Maka itu, dipilihlah berbagai alternatif skema pembiayaan yang melibatkan pihak swasta di antaranya skema KPBU dengan metode availability payment,” ujarnya. Sementara itu, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) akan menyiapkan jaminan risiko pemerintah senilai Rp1,3 triliun terhadap proyek pembangunan Jalur Kereta Api Makassar- Parepare.

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengatakan, pihaknya menjamin jika proyek tersebut gagal bayar akan dijamin dengan nilai total maksimal. ”Nilainya Rp1,3 triliun maksimal kalau proyek diberhentikan sepihak,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini proyek infrastruktur yang dijaminkan PII di sektor transportasi baru terealisasi pada proyek pembangunan Kereta Api Makassar- Parepare. Sedangkan di sektor infrastruktur lainnya telah terealisasi seperti di sektor jalan tol.

Kendala penjaminan pemerintah selama ini, kata Armand, masih terletak pada masalah lahan dan perizinan serta proses yang memerlukan waktu panjang. ”Ada feasibility study, kemudian urusan ke pemerintah daerah untuk penetapan lokasi dan sebagainya. Jadi, perlu waktu memang.

Tapi untuk Proyek Kereta Api Makassar- Parepare ini Kemenkeu sangat mendukung,” ujarnya. Dia menambahkan, proyek penjaminan infrastruktur dari pemerintah terkait proyek Jalur Kereta Api Makassar-Parepare akan ditandatangani resmi pada 13 Desember 2018.

Adapun untukinvestornyasaatiniterdiri atas empat konsorsium yang merupakan gabungan dari kontraktor lokal dan nasional. Selanjutnya setelah proyek Kereta Api Makassar-Parepare, PT PII juga akan menyiapkan proyek-proyek potensial lainnya yang bisa dijamin pemerintah melalui BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

”Selan jutnya ada Bandara Labuan Bajo, Pelabuhan Baubau itu sudah masuk dalam pipeline kita,” katanya. Sebagai informasi proyek pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Makassar- Parepare sepanjang 145 kilo meter (km) dibangun dengan nilai investasi Rp1,3 triliun.

Pemerintah menawarkan proyek ini pada pihak swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Adapun penyelesaiannya ditargetkan bisa rampung tahun depan dengan masa konsesi selama 20 tahun.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan I Gede Pasek Suardika mengatakan, skema pembiayaan KPBU sudah terbukti efektif dan sukses memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Dia mencontohkan, pembiayaan terhadap pelabuhan dan bandara yang menyumbang pendapatan tinggi. ”Contohnya pelabuhan di Purbalingga. Lewat skema ini pemerintah mendapatkan pendapatantetaphingga2,6% setiap tahunnya,” ujarnya.

Selain itu, pelabuhan di Kalimantan Barat, menurutnya, pemerintah bisa mendapatkan pendapatan tetap hingga 0,7% setiap tahun dan akan mengalami peningkatan 4,7%. ”Ini membuktikan begitu efektif skema pembiayaan KPBU ini,” ujarnya.

Adapun Kepala Subdirektorat Persetujuan Dukungan Pemerintah Kementerian Keuangan Farid Arif Wibowo mengatakan, pihaknya menyambut positif upaya Kemenhub menggunakan skema KPBU. Menurutnya, semakin banyak penggunaan skema KPBU, maka pengelolaan dan pembangunan infrastruktur Indonesia akan semakin baik.

ichsan amin