Edisi 08-11-2018
500.000 Pekerja Tersertifikasi Siap Layani Turis


Gencarnya promosi Indonesia untuk menggaet 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019 harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang andal.

Perlu solusi menyeluruh dalam perbaikan data dan grand design SDM pariwisata. Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan, persoalan sumber daya manusia (SDM) pariwisata khususnya yang profesional dan tersertifikasi, Indonesia memang masih kalah dari negara tetangga di ASEAN seperti Singapura dan Thailand.

Menpar mengharap kan tahun depan posisi Indonesia di ASEAN bisa masuk tiga besar. Untuk itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong dan memfasilitasi sertifikasi SDM pariwisata.

“Saya kejar itu (sertifikasi) sehingga nanti pada 2019 kita punya 500.000 anak muda Indonesia yang sudah besertifikasi ASEAN,” ujar Menpar kepada KORAN SINDO. Dari a pagu APBN Kemenpar yang sebesar Rp3,8 triliun pada 2019, anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan SDM pariwisata termasuk sertifikasi berkisar Rp1 triliun.

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kemenpar Rizki Handayani Mustafa mengatakan, selain sertifikasi SDM bagi profesional bidang pariwisata, pengembangan kapasitas SDM juga dilakukan melalui pelatihan-pelatihan untuk masyarakat dan komunitas di destinasi-destinasi wisata terutama destinasi wisata prioritas (DWP).

“Pelatihan akan diperbanyak di destinasi Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo karena empat kawasan ini telah ditetapkan pemerintah sebagai destinasi superprioritas,” paparnya. Rizki menambahkan, pelatihan dilakukan bersama mitra kementerian/lembaga terkait serta melibatkan para ahli dan pelaku pariwisata lokal.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari mengatakan, permasalahan mendasar dalam SDM pariwisata nasional adalah belum ada Tourism Manpower Planning (Perencanaan Tenaga Pariwisata) yang terencana.

Kelemahan dalam perencanaan SDM ini diperparah dengan tidak ada data valid mengenai jumlah kebutuhan dari industri dan berapa pasokan yang harus disiapkan. “Sudah lama saya kritik, tapi pendekatan ilmiah seperti data yang valid untuk pariwisata nasional belum ada.

Semua serba tidak terencana dan tanpa data,” ujar Azril. Dia menegaskan, kebutuhan data yang valid sangat penting untuk memperkuat SDM pariwisata. Dengan mengukur supplydemand kebutuhan industri, baru selanjutnya dapat menghitung Kualifikasi Okupasi Nasional sehingga bisa ditentukan apa saja jabatan kerja yang ada pada sebuah industri yang berlaku nasional dan diterima secara global.

Dia mencontohkan di restoran terdapat klasifikasi jabatan mulai dari chef hingga cooker. Namun, belum jelas berapa jumlahnya dan kompetensinya. “Menghitung jumlah orang itu dari Badan Pusat Statistik, tapi saat ini masih belum ada. Juga di bidang travel dan hotel,” ujarnya.

Azril menambahkan, perhitungan suplai sangat dibutuhkan untuk menyiapkan infrastruktur pendidikan sekolah pariwisata. “Jadinya susah untuk komparasi menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk penjenjangan kualifikasi SDM di Indonesia.

Tidak akan bisa menargetkan 20 juta wisman selama datanya tidak betul,” cetusnya. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) NHI Bandung Faisal Kasim mengatakan, Indonesia belum memiliki desain besar dari pengembangan SDM pariwisata yang kredibel untuk perencanaan hingga implementasi.

Target 20 juta wisman berarti membutuhkan SDM profesional yang formal dan informal. Secara formal saat ini SDM dipasok dari perguruan tinggi negeri pariwisata (PTNP) dan kampus pariwisata swasta. Kampus PTNP di bawah Kemenpar bisa menghasilkan sekitar 10.000- 12.000 SDM pariwisata.

Dalam satu tahun pendidikan formal di Indonesia bisa menghasilkan 30.000 SDM yang masih jauh dari kebutuhan. Berdasar data organisasi buruh internasional pada 2017 baru 3,2 juta SDM yang terlibat langsung sehingga perlu ada penambahan.

“Dari 3,2 juta itu tidak semua memiliki pendidikan formal. Ada disparitas dari kualitas layanan ataupun tata kelola sehingga melemahkan produk pariwisata nasional,” ucap Faisal. Faisal melanjutkan, ketersediaan SDM bisa diatasi dengan melakukan upgrade SDM.

Tapi, kendala lainnya adalah ketersediaan pengajar. Berbeda dengan infrastruktur bangunan yang bisa dikejar, untuk membangun tenaga dosen tidak bisa dilakukan singkat. Ada aturan rasio dosen dan mahasiswa untuk menjaga kualitas.

HAFID FUAD/INDA SUSANTI